HIDAYAT, IIP (2025) Perlindungan Hukum Terhadap 63 Keluarga Di Kecamatan Cigeulis Yang Mendiami Hak Atas Tanah Milik Pihak Lain Di Tinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
IIP HIDAYAT_1111190062_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text
IIP HIDAYAT_1111190062_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
IIP HIDAYAT_1111190062_02.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB) |
|
Text
IIP HIDAYAT_1111190062_03.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB) |
|
Text
IIP HIDAYAT_1111190062_04.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB) |
|
Text
IIP HIDAYAT_1111190062_05.pdf Restricted to Registered users only Download (13kB) |
|
Text
IIP HIDAYAT_1111190062_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB) |
|
Text
IIP HIDAYAT_1111190062_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
This research is motivated by the relocation of residents from 126 Family to Kampung Legon Pakis to Kampung Pamatang Laja, Cigeulis District, where each family was initially granted land ownership certificates for 2 hectares. However, after decades of settlement, ownership claims emerged from other parties who also possessed land certificates, resulting in conflict and legal uncertainty for the residents. The research problem focuses on legal protection and the evidentiary strength of land rights for the 63 affected families, based on Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA). Theories used in this study include the theory of legal certainty and the theory of legal protection. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach, relying on primary data from interviews and observations, as well as secondary data from legislation and legal literature. The findings indicate that although the land has been physically occupied by residents for generations, most of them no longer possess the original documents, as these were collected by village officials without legal basis—thereby weakening their legal standing. Nevertheless, according to the UUPA and Government Regulation No. 24 of 1997, continuous physical occupation for over 20 years may serve as a legitimate basis for re-registration. The study concludes that government involvement is crucial in facilitating the restoration of land rights through land registration programs and in providing legal protection to the community. It recommends concrete actions from the National Land Agency (BPN) and local governments to verify and re-register the land held by residents, as well as to provide legal assistance so that the community can regain legal certainty over the land they inhabit.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Penelitian ini di latarbelakangi oleh peristiwa relokasi 126 keluarga ke Kampung Legon Pakis ke Kampung Pamatang Laja, Kecamatan Cigeulis, yang pada awalnya diberikan sertifikat hak milik atas tanah seluas 2 hektare per keluarga. Namun, setelah puluhan tahun bermukim, muncul klaim kepemilikan dari pihak lain yang memiliki sertifikat atas tanah tersebut, sehingga menimbulkan masalah dan ketidakpastian hukum bagi warga. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum dan kekuatan pembuktian hak atas tanah terhadap 63 keluarga tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, berdasarkan data primer dari wawancara dan observasi, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara fisik tanah telah dikuasai secara turuntemurun, mayoritas warga tidak lagi memiliki dokumen asli karena dikumpulkan oleh aparat desa tanpa dasar hukum, dan kondisi ini melemahkan posisi hukum warga. Namun, berdasarkan ketentuan UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997, penguasaan fisik selama lebih dari 20 tahun secara terus-menerus dapat menjadi dasar legitimasi untuk pendaftaran ulang. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memfasilitasi pemulihan hak atas tanah melalui program pendaftaran tanah serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Saran yang diajukan adalah perlunya langkah konkret dari BPN dan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan registrasi ulang atas tanah yang dikuasai warga, serta pemberian pendampingan hukum agar masyarakat memperoleh kembali kepastian hukum atas tanah yang telah ditempati. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Legal protection, legal certainty, land rights. Perlindungan hukum, kepastian hukum, hak atas tanah. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Iip Iip Hidayat | |||||||||
| Date Deposited: | 14 Aug 2025 08:20 | |||||||||
| Last Modified: | 14 Aug 2025 08:20 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/51794 |
Actions (login required)
 |
View Item |