NATALIA, DIANA ELNI (2025) PERAN DP3AKB DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA SERANG GUNA MENJAMIN KEADILAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
1111210104_DIANA ELNI NATALIA_SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
1111210104_DIANA ELNI NATALIA_01.pdf Restricted to Registered users only Download (940kB) |
|
Text
1111210104_DIANA ELNI NATALIA_02.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB) |
|
Text
1111210104_DIANA ELNI NATALIA_03.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB) |
|
Text
1111210104_DIANA ELNI NATALIA_04.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB) |
|
Text
1111210104_DIANA ELNI NATALIA_05.pdf Restricted to Registered users only Download (155kB) |
|
Text
1111210104_DIANA ELNI NATALIA_Reff.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB) |
|
Text
1111210104_DIANA ELNI NATALIA_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (586kB) |
Abstract
The high number of sexual violence cases against women in Serang City shows that handling efforts have not been optimal and require serious attention from various parties, including the local government. This study aims to examine the role of the Office of Women Empowerment, Child Protection, and Family Planning (DP3AKB) of Serang City in addressing sexual violence against women, as well as the obstacles faced in carrying out this role. Theories used are the theory of authority and the theory of legal protection. The method employed is empirical juridical with a qualitative approach, using primary data from interviews and secondary data from literature studies.The findings show that DP3AKB, in exercising its authority, addresses cases of sexual violence against women based on powers delegated by the Mayor of Serang through Mayor Regulation Number 14 of 2017 concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions, and Work Procedures of DP3AKB. The efforts include awareness campaigns, Koling PePA mobile services, consultations, mediation, psychological assistance, and referrals to other institutions based on victims’ needs. Obstacles include limited human resources and budget, lack of evidence, uncooperative clients, and third-party interference. DP3AKB has carried out its role and authority and made legal protection efforts, as reflected in the decrease in sexual violence cases against women in Serang City from 81 cases in 2022 to 38 cases in 2024. It is recommended that DP3AKB take more concrete steps to overcome the obstacles, especially regarding funding limitations.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Serang menunjukkan bahwa upaya penanganan belum berjalan optimal dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan serta bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kewenangan dan teori perlindungan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AKB dalam melaksanakan kewenangannya melakukan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan berdasarkan delegasi kewenangan yang diberikan oleh Walikota Serang melalui Peraturan Walikota Serang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DP3AKB. Upaya yang dilakukan DP3AKB adalah sosialisasi, layanan Koling PePA, konsultasi, mediasi, pendampingan psikologis, dan pendampingan ke lembaga lain sesuai kebutuhan korban. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan SDM dan anggaran, kurangnya bukti, klien yang tidak kooperatif, dan intervensi pihak ketiga. DP3AKB telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan telah melakukan upaya perlindungan hukum, tercermin dari penurunan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Serang dari tahun 2022 dengan 81 kasus menjadi 38 kasus di tahun 2024. Saran, DP3AKB Kota Serang perlu segera mengambil langkah-langkah yang lebih konkret sebagai upaya perbaikan terhadap berbagai kendala yang dihadapi, termasuk dalam hal keterbatasan pendanaan. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | DP3AKB, Sexual Violence, Justice DP3AKB, Kekerasan Seksual, Keadilan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Diana Elni Natalia | |||||||||
| Date Deposited: | 11 Aug 2025 07:05 | |||||||||
| Last Modified: | 11 Aug 2025 07:05 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/51709 |
Actions (login required)
 |
View Item |