Pratama, Gunawan Aditya (2025) KEWAJIBAN PARTAI POLITIK ATAS PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT DALAM MENCEGAH MONEY POLITICS PADA PILKADA DKI JAKARTA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (skripsi)
Gunawan Aditya Pratama_1111210268-Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Gunawan Aditya Pratama_1111210268_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Gunawan Aditya Pratama_1111210268_02.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB) |
|
Text
Gunawan Aditya Pratama_1111210268_03.pdf Restricted to Registered users only Download (410kB) |
|
Text
Gunawan Aditya Pratama_1111210268_04.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB) |
|
Text
Gunawan Aditya Pratama_1111210268_05.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB) |
|
Text
Gunawan Aditya Pratama_1111210268_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB) |
|
Text
Gunawan Aditya Pratama_1111210268_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (870kB) |
Abstract
The crime of money politics in the regional elections in DKI Jakarta has become a very complex problem. Numerous data and facts on the ground prove that money politics continues to color the regional elections in DKI Jakarta. One of the causes of money politics in society is closely related to the quality of the community's political knowledge. Improving the quality of political knowledge among the community can be achieved through providing political education, which is the responsibility of political parties according to the Political Parties Law. This paper contains complete and accountable facts, information, and data related to the obligations and the extent of political parties' roles in providing political education to the community. It also analyzes the law enforcement against political parties that do not provide political education to the community, with the aim of preventing money politics in DKI Jakarta, using the Legal Responsibility theory and Law Enforcement theory. The method used is juridical-empirical, utilizing legislation and research on field data and facts. The data sources used in this study are primary and secondary data analyzed qualitatively. The results of this thesis show that some political parties have conducted political education but have not prioritized it as a main agenda. Moreover, the process of providing political education to the community still uses methods that are less appropriate for the target groups. Law enforcement related to this matter is also not clearly explained by the law, so there is a need for more detailed and clear regulations to carry out the political education process for the community in a more structured manner.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Tindak pidana politik uang dalam pemilukada di DKI Jakarta sudah menjadi permasalahan yang sangat kompleks, banyaknya data serta fakta di lapangan membuktikan politik uang masih terus mewarnai pemilukada di DKI Jakarta, dimana salah satu faktor penyebab terjadinya politik uang di masyarakat tidak terlepas dari kualitas pengetahuan masyarakat akan politik, peningkatan kualitas pengetahuan masyarakat terhadap politik bisa melalui pemberian pendidikan politik kepada masyarakat yang merupakan tanggungjawab dari partai politik sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik yang mengatur, dalam tulisan ini tercantum secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan beberapa fakta informasi dan data terkait bagaimana kewajiban serta sudah sejauh mana peran partai politik terhadap pemberian pendidikan politik kepada masyarakat, dan juga menganalisis terkait penegakan hukum terhadap partai politik yang tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang memiliki tujuan untuk mencegah politik uang di DKI Jakarta, dengan menggunakan teori Tanggungjawab Hukum dan teori Penegakan Hukum. Metode yang digunakan yaitu yuridis-empiris yang menggunakan peraturan perundang- undangan serta penelitian terhadap fakta data lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah beberapa partai politik sudah melakukan pendidikan politik namun belum memprioritaskan pemberian pendidikan politik sebagai agenda yang akan dijalankan, terlebih proses pemberian pendidikan politik bagi masyarakat masih dengan metode-metode yang kurang tepat terhadap golongan masyarakatnya, dan penegakan hukum terkait hal itupun belum dijelaskan secara jelas oleh Undang Undang, jadi diperlukannya suatu pengaturan yang lebih rinci dan jelas untuk menjalankan proses pendidikan politik pada masyarakat dengan lebih terstruktur. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Political Parties, Money Politics, Political Education Partai Politik, Politik Uang, Pendidikan Politik | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Gunawan Aditya Pratama | |||||||||
| Date Deposited: | 04 Jul 2025 04:49 | |||||||||
| Last Modified: | 04 Jul 2025 04:49 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/50438 |
Actions (login required)
 |
View Item |