Anindya, Mahija Nismara (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS KETENAGAKERJAAN DALAM MENANGANI PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI KOTA SERANG MELALUI KERJA SAMA TRIPARTIT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Mahija Nismara Anindya_1111210329_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Mahija Nismara Anindya_1111210329_Cover_Dapus.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Mahija Nismara Anindya_1111210329_02.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB) |
|
Text
Mahija Nismara Anindya_1111210329_03.pdf Restricted to Registered users only Download (668kB) |
|
Text
Mahija Nismara Anindya_1111210329_04.pdf Restricted to Registered users only Download (468kB) |
|
Text
Mahija Nismara Anindya_1111210329_05.pdf Restricted to Registered users only Download (101kB) |
|
Text
Mahija Nismara Anindya_1111210329_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB) |
|
Text
Mahija Nismara Anindya_1111210329_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (595kB) |
Abstract
This research is motivated by the problems in the implementation of the Manpower Office policy in handling disputes over termination of employment through tripartite cooperation that have not been running optimally, with obstacles in the difficult mediation process such as lack of understanding, a system that is not yet understood by workers or companies, between both parties who do not want to lose when conducting mediation. The identification of the research problem is how the implementation of the Manpower Office policy in handling disputes over termination of employment in Serang City is based on Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning the Implementation of Manpower and what obstacles are faced in the implementation of the Manpower Office policy in handling disputes over termination of employment through tripartite cooperation and solutions in implementing the implementation of the Office's policy in handling disputes over termination of employment through tripartite cooperation. The theories used in this study are the theory of government action and the theory of legal protection. The method used in this study is the empirical legal method with a descriptive qualitative research type. The data sources used are primary data and secondary data, the data collection techniques used. namely field studies using interview methods and library research by collecting from various literatures. The results of this study indicate that the Serang City Manpower Office has implemented its policy in handling employment termination disputes through tripartite cooperation well, but faces obstacles in the mediation process, such as low awareness or understanding of workers and companies. The conclusion is that the Serang City Manpower Office in carrying out its role in handling problems and acting fairly in deciding the results as regulated in Article 3 Paragraph 1 of Regional Regulation Number 6 of 2013 is responsible for the implementation of employment has been carried out well but has not been running optimally. The suggestion is that the Manpower Office increase its active role in socialization activities for workers and companies, and the implementation of law enforcement in the form of strict sanctions in accordance with related regulations.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pada implementasi kebijakan Dinas Ketenagakerjaan dalam menangani perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui kerja sama tripartit yang belum berjalan secara optimal, dengan kendala pada proses mediasi yang sulit seperti kurang nya pemahaman, sistem yang belum dipahami oleh tenaga kerja maupun perusahaan, antara kedua belah pihak yang tidak mau kalah saat melakukan mediasi. Identifikasi masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Dinas Ketenagakerjaan dalam menangani perselisihan pemutusan hubungan kerja di kota serang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan bagaimana hambatan yang di hadapi dalam implementasi kebijakan Dinas Ketenagakerjaan dalam menangani pemutusan hubungan kerja melalui kerjasama tripartit serta solusi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Dinas dalam menangani perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui kerjasama tripartit. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori tindakan pemerintah dan teori perlindungan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi lapangan menggunakan metode wawancara dan penelitian kepustakaan dengan menghimpun dari berbagai literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kota Serang telah menjalankan kebijakannya dalam menangani perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui kerja sama tripartit dengan baik, namun menghadapi kendala pada pada proses mediasi, seperti rendahnya kesadaran tidak maupun pemahaman tenaga kerja maupun perusahaan. Kesimpulannya Dinas Ketenagakerjaan Kota Serang dalam melaksanakan peran nya menangani persemasalahan dan betindak adil dalam memutuskan hasil sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketenagakerjaan sudah dijalankan dengan baik tetapi belum berjalan secara maksimal. Sarannya, yaitu Dinas Ketenagakerjaan meningkatkan peran aktif dalam kegiatan sosialisasi terhadap tenaga kerja maupun perusahaan, dan penerapan penegakan hukum berupa sanksi yang tegas sesuai peraturan terkait. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Policy Implementation, Dispute, Termination of Employment. Implementasi Kebijakan, Perselisihan, Pemutusan Hubungan Kerja. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | mahija nismara anindya | |||||||||
| Date Deposited: | 10 Jul 2025 03:36 | |||||||||
| Last Modified: | 10 Jul 2025 03:36 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/50284 |
Actions (login required)
 |
View Item |