Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR TEPI JALAN UMUM DI KOTA TANGERANG BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PARKIR KENDARAAN DI JALAN

Rachmah, Octavia Zauzah (2025) KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR TEPI JALAN UMUM DI KOTA TANGERANG BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PARKIR KENDARAAN DI JALAN. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text
Octavia Zauzah Rachmah_1111210032_Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (11MB) | Request a copy
[img] Text
Octavia Zauzah Rachmah_1111210032_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (11MB) | Request a copy
[img] Text
Octavia Zauzah Rachmah_1111210032_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (324kB) | Request a copy
[img] Text
Octavia Zauzah Rachmah _1111210032_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (450kB) | Request a copy
[img] Text
Octavia Zauzah Rachmah _1111210032_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (325kB) | Request a copy
[img] Text
Octavia Zauzah Rachmah _1111210032_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (176kB) | Request a copy
[img] Text
Octavia Zauzah Rachmah _1111210032_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (242kB) | Request a copy
[img] Text
Octavia Zauzah Rachmah _1111210032_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (484kB) | Request a copy

Abstract

Illegal parking causes congestion and narrowing of roads in Tangerang City, causing complaints from the public. Based on Article 6 Paragraph (1) of Tangerang Mayor Regulation Number 43 of 2017 concerning Supervision and Control of Vehicle Parking Activities on the Road, DISHUB has the authority to regulate to overcome increasing parking violations. Problem identification is how DISHUB's authority is implemented in regulating illegal parking on the side of public roads in Tangerang City and obstacles to implementing DISHUB's authority in regulating illegal parking on the side of public roads in Tangerang City based on Tangerang Mayor Regulation Number 43 of 2017 concerning Supervision and Control of Vehicle Parking Activities on the Road. The theories used are the theory of authority and the theory of law enforcement. The research method is empirical juridical. The research specifications are qualitative research. The data source is primary data supported by secondary data. Data collection techniques are by interviews and related documents. Data are obtained and analyzed descriptively with a qualitative approach method. The results of the study indicate that the Tangerang City Transportation Agency exercises its authority based on the delegation given by the Tangerang City Regional Government through special regulations in Article 6 paragraph (1) of Tangerang Mayor Regulation Number 43 of 2017 concerning Supervision and Control of Vehicle Parking Activities on the Road. The control of illegal parking by the Transportation Agency is carried out in two steps, namely preventive (socialization) and repressive (raids) in coordination with the Tangerang City Metro Police and implementing sanctions in accordance with applicable laws and regulations. In implementing the control of illegal parking, the Transportation Agency has the following obstacles: (1) Lack of awareness, compliance and understanding of the law in the community, (2) Lack of officers from the Transportation Agency, (3) Increasing number of vehicles in Tangerang City, (4) lack of socialization, and (5) overlapping authority. These obstacles cause there to still be a lot of illegal parking in Tangerang City. This shows that the concept of law enforcement is not yet optimal, which requires the role of the Transportation Agency in optimizing the control of illegal parking in order to create safe and orderly traffic.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorJazuli, Rakhmat Jazuli196104262000121001
Thesis advisorCitrawan, Ahmad Lanang198610052015041002
Additional Information: Parkir liar menyebabkan terjadinya kemacetan dan penyempitan ruas jalan di Kota Tangerang sehingga menimbulkan keluhan di masyarakat. Dilihat dari Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Walikota Tangerang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Parkir Kendaraan di Jalan, DISHUB memiliki kewenangan penertiban untuk mengatasi pelanggaran parkir yang kian meningkat. Identifikasi masalah yaitu bagaimana pelaksanaan kewenangan DISHUB dalam penertiban parkir liar tepi jalan umum di Kota Tangerang dan kendala pelaksanaan kewenangan DISHUB dalam penertiban parkir liar tepi jalan umum di Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Parkir Kendaraan Di Jalan. Teori yang digunakan yaitu teori kewenangan dan teori penegakan hukum. Metode penelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu penelitian kualitatif. Sumber data yaitu data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumen-dokumen terkait. Data diperoleh dan dianalisis secara deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DISHUB Kota Tangerang melaksanakan kewenangannya berdasarkan delegasi yang di berikan Pemerintah Daerah Kota Tangerang melalui aturan khusus Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Tangerang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Parkir Kendaraan Di Jalan. Penertiban parkir liar oleh DISHUB dilakukan dengan dua langkah yaitu preventif (sosialisasi) dan represif (gelar razia) yang berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Metro Tangerang Kota serta menerapkan sanksi-sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan penertiban parkir liar ini, DISHUB memiliki kendala sebagai berikut: (1) Kurangnya kesadaran, kepatuhan dan pemahaman hukum di masyarakat, (2) Kurangnya jumlah petugas dari DISHUB, (3) Meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Tangerang, (4) kurangnya sosialisasi, dan (5) adanya tumpang tindih kewenangan. Kendala tersebut menyebabkan masih banyaknya parkir liar di Kota Tangerang. Hal ini menunjukkan belum optimalnya konsep penegakan hukum yang menuntut peran dari Dinas Perhubungan dalam melakukan optimalisasi penertiban parkir liar agar terciptanya lalu lintas yang aman dan tertib.
Uncontrolled Keywords: Authority, DISHUB, Control, and Illegal Parking Kewenangan, Dishub, Penertiban, dan Parkir Liar
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KD England and Wales
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Octavia Zauzah Rachmah
Date Deposited: 01 Jul 2025 04:48
Last Modified: 01 Jul 2025 04:48
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/50059

Actions (login required)

View Item View Item