Dwitasari, Aulia (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN KELALAIAN DOKTER PADA KLINIK KECANTIKAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Aulia Dwitasari_1111210182_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (928kB) |
|
Text
Aulia Dwitasari_1111210182_02.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB) |
|
Text
Aulia Dwitasari_1111210182_03.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB) |
|
Text
Aulia Dwitasari_1111210182_04.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB) |
|
Text
Aulia Dwitasari_1111210182_05.pdf Restricted to Registered users only Download (20kB) |
|
Text
Aulia Dwitasari_1111210182_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB) |
|
Text
Aulia Dwitasari_1111210182_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (13kB) |
|
Text
Aulia Dwitasari_1111210182_01.pdf Restricted to Registered users only Download (787kB) |
Abstract
Beauty clinic is a health care facility engaged in the field of aesthetics that aims to provide outpatient health services and provide medical services, such as consultation, examination, treatment and medical actions related to beauty care, both for skin, face, and body shape with non-surgical processes. However, in practice it does not always go with what is expected, there are often acts of error or negligence from beauty clinic business actors in carrying out their services. Thus, the author identifies the problem, namely, how the legal protection of patients who are victims of doctor negligence in beauty clinics is reviewed based on Law Number 17 of 2023 concerning Health and how criminal law enforcement against negligent acts of doctors in beauty clinics. The theories used are legal protection theory and law enforcement theory. The research method used is normative juridical, the research specification uses a statutory approach. The data used is secondary data and supported by primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and analyzed descriptively qualitative. The results of the study show that legal protection for victims of doctor negligence in beauty clinics is still not fully fulfilled. Although Law Number 17 of 2023 concerning Health has regulated the practice of medicine, the regulation has not clearly regulated the form of legal remedies for victims. In addition, law enforcement officials tend to be passive and only act after reports from the public, so that repressive efforts in taking action against cases of medical negligence are still ineffective. Therefore, steps are needed such as revision of regulations, increased supervision by the Health Office, and education to the public so that patients can better understand their rights and negligent doctors can be given appropriate sanctions.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Klinik kecantikan merupakan suatu sarana pelayanan kesehatan yang bergerak di bidang estetika yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan dan menyediakan jasa pelayanan medik, seperti konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis yang berkaitan dengan perawatan kecantikan, baik untuk kulit, wajah, maupun bentuk tubuh dengan prosedur non bedah. Namun dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan apa yang diharapkan, sering terjadi tindakan kesalahan atau kelalaian dari pelaku usaha klinik kecantikan dalam menjalankan pelayanannya. Dengan demikian, penulis mengidentifikasi masalah yaitu, bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien korban kelalaian dokter pada klinik kecantikan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindakan kelalaian dokter pada klinik kecantikan. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder dan ditunjang oleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta dianalisa secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kelalaian dokter di klinik kecantikan masih belum sepenuhnya terpenuhi. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur praktik kedokteran, namun regulasi tersebut belum secara jelas mengatur mengenai bentuk pemulihan hukum bagi korban. Selain itu, aparat penegak hukum cenderung pasif dan hanya bertindak setelah adanya laporan dari masyarakat, sehingga upaya represif dalam menindak kasus kelalaian medis masih kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah seperti revisi regulasi, peningkatan pengawasan oleh Dinas Kesehatan, serta edukasi kepada masyarakat agar pasien dapat lebih memahami hak-haknya dan dokter yang lalai dapat diberikan sanksi yang sesuai. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Legal Protection, Beauty Clinic, Victims of Doctor Negligence. Perlindungan Hukum, Klinik Kecantikan, Korban Kelalaian Dokter. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Aulia Dwitasari | |||||||||
| Date Deposited: | 25 Jun 2025 02:39 | |||||||||
| Last Modified: | 25 Jun 2025 02:39 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/49843 |
Actions (login required)
 |
View Item |