Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM

SITUMORANG, NELLY ESTERINA (2025) PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
Nelly Esterina Situmorang_1111210138_Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
Nelly Esterina Situmorang_1111210138_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
Nelly Esterina Situmorang_1111210138_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (336kB)
[img] Text
Nelly Esterina Situmorang_1111210138_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (406kB)
[img] Text
Nelly Esterina Situmorang_1111210138_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (384kB)
[img] Text
Nelly Esterina Situmorang_1111210138_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (229kB)
[img] Text
Nelly Esterina Situmorang_1111210138_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (250kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Nelly Esterina Situmorang_111121013_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (546kB)

Abstract

The regulation of criminal acts of corruption is stipulated in Law No. 1 of 2023 as the New Criminal Code, which is derived from the Corruption Law. The provision in Article 622(4) of the Criminal Code is repealed and no longer applies once the New Criminal Code comes into effect, and there is a reduction in penalties. Corruption already has specific regulations, but five articles are repealed, automatically following the provisions of the Criminal Code. The reduction in penalties indicates that the direction of criminal law policy is becoming increasingly unclear and regressive and fails to deter corruptors. The research question is: How is the basis for the inclusion of corruption criminal provisions in the New Criminal Code established? How does the change in the regulation of corruption criminal provisions in the New Criminal Code affect legal certainty? The theories used are Criminal Law Policy and Legal Certainty. The method used is qualitative research. The research specification is normative legal. The data sources are secondary, and the data collection technique is literature review. The findings indicate that the basis for the regulation of corruption offenses in the New Criminal Code is to achieve the mission of consolidation through recodification and reunification efforts to reorganize them into a systematic and consistent whole. However, legal certainty has not been achieved because it disregards the essence of the principle of lex specialis derogat legi generali. The reduction in penalties has the potential to undermine the integrity of legal certainty because it is perceived as failing to deter corruption. Corruption is an extraordinary crime and therefore requires extraordinary legal instruments. In conclusion, the reform of the regulation of corruption crimes has not provided maximum policy in combating corruption, so it is necessary to formulate clear and unambiguous regulations on corruption crimes. It is advisable to reform the Corruption Law rather than repealing five articles from the Corruption Law and incorporating them into the New Criminal Code.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorASPHIANTO, AAN196301052002121002
Thesis advisorRIDWAN, RIDWAN197204032006041002
Additional Information: Pengaturan tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 sebagai KUHP Baru yang bersumber dari UU Korupsi. Pasal tersebut tercantum dalam pasal 622 ayat 4 KUHP dinyatakan dicabut dan tidak berlaku setelah KUHP Baru berlaku serta terdapat pengurangan sanksi. Korupsi telah memiliki aturan secara khusus, namun lima pasal dicabut, secara otomatis akan mengikuti ketentuan KUHP. Penurunan sanksi menunjukkan arah politik hukum semakin tidak jelas dan mengalami kemunduran serta tidak memberikan efek jera para koruptor. Rumusan masalahnya yaitu: Bagaimana landasan masuknya aturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru? Bagaimana pengaruh perubahan pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru terhadap kepastian hukum? Teori yang digunakan adalah Kebijakan Hukum Pidana dan Kepastian Hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Spesifikasi penelitiannya adalah yuridis normatif. Sumber datanya adalah sekunder serta teknik pengumpulan datanya adalah studi pustaka. Hasil yang didapatkan yaitu landasan pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru adalah mewujudkan misi konsolidasi dengan upaya rekodifikasi dan reunifikasi untuk menyusun kembali menjadi satu kesatuan yang sistematis dan konsisten. Namun belum mencapai kepastian hukum karena meninggalkan esensi asas lex specialis derogat legi generali. Penurunan sanksi berpotensi merusak integritas terhadap ketegasan hukum karena dianggap tidak memberikan efek jera. Korupsi merupakan extraordinarycrime sehingga membutuhkan instrument hukum yang luar biasa. Kesimpulannya bahwa pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan belum memberikan kebijakan maksimal dalam memberantas korupsi, sehingga perlu membuat peraturan tindak pidana korupsi dengan jelas dan tidak ambigu, sebaiknya melakukan pembaharuan terhadap UU Korupsi daripada harus mencabut lima pasal dari UU korupsi dan dirumuskan dalam KUHP Baru.
Uncontrolled Keywords: Corruption Crimes, New Criminal Code, and Legal Certainty. Tindak Pidana Korupsi, KUHP Baru, dan Kepastian Hukum.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Nelly Esterina Situmorang
Date Deposited: 18 Jun 2025 02:24
Last Modified: 18 Jun 2025 02:24
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/49635

Actions (login required)

View Item View Item