Ilmi, Nurhasanatul (2025) KEWENANGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SERANG DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN BENCANA ALAM MELALUI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Nurhasanatul Ilmi_1111210229_02.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB) |
|
Text
Nurhasanatul Ilmi_1111210229_03.pdf Restricted to Registered users only Download (559kB) |
|
Text
Nurhasanatul Ilmi_1111210229_04.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB) |
|
Text
Nurhasanatul Ilmi_1111210229_05.pdf Restricted to Registered users only Download (95kB) |
|
Text
Nurhasanatul Ilmi_1111210229_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB) |
|
Text
Nurhasanatul Ilmi_1111210229_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (766kB) |
|
Text
Nurhasanatul Ilmi_1111210229_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB) |
|
Text
Nurhasanatul Ilmi_1111210229_01.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) |
Abstract
Legal protection provided by the Regional Disaster Management Agency is not given equally in receiving assistance in terms of logistical assistance and infrastructure repair. Article 8 paragraph (1) of Serang City Regional Regulation Number 16 of 2011 concerning Disaster Management, BPBD is responsible for disaster management. The problem identification of this research is how the implementation of the authority of the BPBD of Serang City in efforts to protect the law for victims of natural disasters through post-disaster rehabilitation and reconstruction and how the obstacles to the implementation of the BPBD's authority in efforts to protect the law for victims of natural disasters through post-disaster rehabilitation and reconstruction. The theory of this research is the theory of authority and the theory of legal protection. This research uses empirical juridical research methods with qualitative data analysis. The results showed that Disaster Management by BPBD has not been carried out optimally due to the inequality of receiving assistance in logistics and infrastructure assistance. The Central Government has authority by attribution based on Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, which is then delegated to the National Disaster Management Agency based on the Head of the National Disaster Management Agency Regulation Number 17 of 2010 concerning General Guidelines for Organizing Post-Disaster Rehabilitation and Reconstruction, and BNPB gives mandated authority to BPBD based on Serang City Regional Regulation Number 16 of 2011 concerning Disaster Management. Legal protection of BPBD is carried out preventively through prevention such as conducting disaster-related socialization, disseminating disaster information and implementation, enforcing regional spatial plans through cooperation with the PERKIM Office related to development and repressive legal protection by handling rehabilitation, namely logistical assistance and reconstruction, namely rebuilding facilities and infrastructure. Obstacles to disaster management are lack of participation from related agencies, overlapping administration, lack of information and understanding of the community, budget limitations. This research shows that the implementation of post-disaster rehabilitation and reconstruction by BPBD is not given equally to the provision of logistical assistance and infrastructure.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Perlindungan hukum yang diberikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak diberikan secara merata dalam penerimaan bantuan dari segi bantuan logistik dan perbaikan infrastruktur. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, BPBD bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Identifikasi masalah penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan kewenangan BPBD Kota Serang dalam upaya perlindungan hukum bagi korban bencana alam melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan bagaimana hambatan pelaksanaan kewenangan BPBD dalam upaya perlindungan hukum bagi korban bencana alam melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Teori penelitian ini yaitu teori kewenangan dan teori perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa Penanggulangan Bencana oleh BPBD belum terlaksana secara optimal karena ketidakmerataan penerimaan bantuan pada bantuan logistik dan infrastruktur. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan secara atribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang kemudian didelegasikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, dan BNPB memberikan kewenangan secara mandat kepada BPBD berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana. Perlindungan hukum BPBD dilakukan secara preventif melalui pencegahan seperti melakukan sosialisasi terkait kebencanaan, penyebaran informasi kebencanaan dan pelaksanaan, penegakan rencana tata ruang wilayah melalui kerja sama dengan Dinas PERKIM terkait pembangunan dan perlindungan hukum represif melakukan penanganan rehabilitasi yaitu bantuan logistik dan rekonstruksi yaitu pembangunan kembali sarana dan prasarana. Hambatan penanggulangan bencana yaitu kurangnya partisipasi dari dinas terkait, administrasi yang tumpang tindih, kurangnya informasi dan pemahaman Masyarakat, keterbatasan anggaran. Penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana oleh BPBD tidak diberikan secara merata pada pemberian bantuan logistik maupun infrastruktur. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Management, Disaster, Regional Disaster Management Agency. Penanggulangan, Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mrs Nurhasanatul Ilmi | |||||||||
| Date Deposited: | 11 Jun 2025 08:12 | |||||||||
| Last Modified: | 11 Jun 2025 08:12 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/49468 |
Actions (login required)
 |
View Item |