Oktaviyani, Regina (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN BARANG PUSAKA JENIS SENJATA TAJAM DITINJAU DARI UNDANGUNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Regina Oktaviyani_1111210173_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Regina Oktaviyani_1111210173_02.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB) |
|
Text
Regina Oktaviyani_1111210173_03.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB) |
|
Text
Regina Oktaviyani_1111210173_04.pdf Restricted to Registered users only Download (429kB) |
|
Text
Regina Oktaviyani_1111210173_05.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB) |
|
Text
Regina Oktaviyani_1111210173_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB) |
|
Text
Regina Oktaviyani_1111210173_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB) |
|
Text
Regina Oktaviyani_1111210173_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
The regulations regarding ownership of sharp weapons in Indonesia refer to Article 2 of Emergency Law Number 12 of 1951, If the latest Criminal Code, namely Law Number 1 of 2023, is enforced, the reference will be replaced by Article 307 of Law Number 1 of 2023. One of the exceptions to sharp weapons contained in the two Articles is heirlooms. Although heirlooms have been regulated as an exception to sharp weapons, in practice in society heirlooms are still often considered as weapons that endanger public order so that arrests and criminalization of the community are not uncommon. The identification of the problem in this study is How is the legal review of sharp weapons that can be categorized as heirlooms in the perspective of Emergency Law Number 12 of 1951 and Law Number 1 of 2023 and How is the ownership of heirlooms in the form of sharp weapons related to the concept of living law in Indonesia. The theories used are the theory of legal certainty and the theory of the teaching of the material unlawful nature. The method used is normative juridical with a type of research that is a statute approach. The research used is qualitative research with data collection techniques in the form of literature studies. The results of this study indicate that the rules regarding heirlooms of the sharp weapon type in Indonesia have not been explicitly explained regarding their definition and categorization. So this gives rise to various analogies which then often result in a gap between existing regulations and the implementation of law enforcement in the field. Then the existence of living law in Indonesia also has a fairly large role in regulating the ownership and use of sharp weapons in various regions, especially in areas that are still closely related to customs. Thus, clearer legal certainty is needed in regulating the ownership of heirlooms of this type of sharp weapon, both in the context of positive law and in the context of customary norms that apply in society.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Aturan terkait kepemilikan senjata tajam di Indonesia mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Apabila KUHP terbaru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diberlakukan maka pengacuannya digantikan dengan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Salah satu pengecualian senjata tajam yang terdapat dalam kedua Pasal tersebut yaitu barang pusaka. Meskipun barang pusaka telah diatur sebagai pengecualian dari senjata tajam, pada praktiknya di masyarakat barang pusaka masih seringkali dianggap sebagai senjata yang membahayakan ketertiban umum sehingga tidak jarang terjadi penangkapan dan pemidanaan terhadap masyarakat. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan yuridis terhadap senjata tajam yang dapat dikategorikan sebagai barang pusaka dalam perspektif Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Bagaimana kepemilikan barang pusaka jenis senjata tajam dikaitkan dengan konsep living law di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori ajaran sifat melawan hukum materiil. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis penelitian yang bersifat pendekatan perundang-undangan. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa aturan mengenai barang pusaka jenis senjata tajam di Indonesia masih belum dijelaskan secara eksplisit mengenai definisi serta pengkategoriannya. Sehingga ini menimbulkan berbagai analogi yang kemudian seringkali mengakibatkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi penegakan hukum di lapangan. Kemudian keberadaan living law di Indonesia juga memiliki peranan yang cukup besar dalam mengatur kepemilikan serta penggunaan senjata tajam di berbagai daerah terutama di wilayah yang masih lekat dengan adat istiadat. Sehingga, diperlukan kepastian hukum yang lebih jelas dalam mengatur kepemilikan barang pusaka jenis senjata tajam ini, baik dalam konteks hukum positif maupun dalam konteks norma adat yang berlaku di masyarakat. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Ownership, heirlooms, sharp weapons. Kepemilikan, barang pusaka, senjata tajam. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum 01-Fakultas Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Unnamed user with email [email protected] | |||||||||
| Date Deposited: | 10 Jun 2025 09:00 | |||||||||
| Last Modified: | 10 Jun 2025 09:00 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/49438 |
Actions (login required)
 |
View Item |