Setyawan, Muhammad Agung (2025) PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PENGEMBANG PT. HADEZ GRAHA UTAMA TERHADAP KONSUMEN PADA PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 395/PDT.G/2021/PN. BKS. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Muhammad Agung Setyawan_1111210166_02.pdf Restricted to Registered users only Download (625kB) |
|
Text
Muhammad Agung Setyawan_1111210166_03.pdf Restricted to Registered users only Download (498kB) |
|
Text
Muhammad Agung Setyawan_1111210166_04.pdf Restricted to Registered users only Download (606kB) |
|
Text
Muhammad Agung Setyawan_1111210166_05.pdf Restricted to Registered users only Download (407kB) |
|
Text
Muhammad Agung Setyawan_1111210166_Reff.pdf Restricted to Registered users only Download (564kB) |
|
Text
Muhammad Agung Setyawan_1111210166_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Muhammad Agung Setyawan_1111210166_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text
Muhammad Agung Setyawan_1111210166_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Unlawful acts are regulated in Article 1365 of the Civil Code, which states that any act that violates the law and causes loss to another person, makes the person who committed the act responsible for compensating for the loss that arises. Decision Number 395/Pdt.G/2021/Pn.Bks is one example of a case regarding an unlawful act committed by the developer PT. Hadez Graha Utama against consumers in a housing sale and purchase agreement. In this decision, the court decided that PT. Hadez Graha Utama had committed an unlawful act. Therefore, the researcher will discuss how the unlawful act was committed by the developer PT. Hadez Graha Utama against consumers in decision Number 395/Pdt.G/2021/PN Bks and what are the legal consequences of the judge's decision for developers and consumers in cases of unlawful acts. The theory used in this study is the theory of agreement and justice. This study uses a normative legal research method, the specifications in this study use analytical descriptive methods. The data used are secondary data, with library study data collection techniques. The results of the study indicate that the developer has committed an unlawful act by starting construction of a housing project without having a valid Building Permit (IMB). The legal consequences of this unlawful act are that the developer is required to pay compensation to consumers in the amount of Rp 192,730,800.00 and court costs of Rp 491,800.00. The judge's decision can also have an impact on the developer's reputation and the developer's ability to do business in the future. For consumers, the judge's decision provides compensation of Rp 192,730,800.00, legal protection and legal certainty, and can increase consumer awareness of their rights as consumers.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain, membuat orang yang melakukan perbuatan tersebut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul. Putusan Nomor 395/Pdt.G/2021/Pn.Bks adalah salah satu contoh kasus mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengembang PT. Hadez Graha Utama terhadap konsumen pada perjanjian jual beli perumahan. Dalam putusan ini, pengadilan memutuskan bahwa PT. Hadez Graha Utama telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, peneliti akan membahas tentang bagaimanakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengembang PT. Hadez Graha Utama terhadap konsumen dalam putusan Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Bks dan bagaimanakah akibat hukum putusan hakim bagi pengembang dan konsumen dalam perkara perbuatan melawan hukum. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perjanjian dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara normatif, spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Data yang digunakan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memulai pembangunan proyek perumahan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sah. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum ini adalah pengembang diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada konsumen sebesar Rp 192.730.800,00 dan biaya perkara sejumlah Rp 491.800,00. Putusan hakim juga dapat berdampak pada reputasi pengembang dan kemampuan pengembang untuk melakukan bisnis di masa depan. Bagi konsumen, putusan hakim memberikan ganti rugi sebesar Rp 192.730.800,00, perlindungan hukum dan kepastian hukum, serta dapat meningkatkan kesadaran konsumen terhadap hak-haknya sebagai konsumen. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Unlawful Acts, Developers, Consumers. Perbuatan Melawan Hukum, Pengembang, Konsumen. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Muhammad Agung Setyawan | |||||||||
| Date Deposited: | 04 Jun 2025 03:50 | |||||||||
| Last Modified: | 04 Jun 2025 03:50 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/49219 |
Actions (login required)
 |
View Item |