MEGANTARA, DRIVA (2017) KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP EFEKTIFITAS PENERAPAN ANCAMAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Tesis)
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP EFEKTIFITAS PENERAPAN ANCAMAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN DALAM PENUNTUTA.PDF Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Abstract
A B S T R A C T This study, entitled "Study of Criminal Law Implementation Effectiveness Against Threat of Criminal Sanctions in the Supplement to Prosecution of Corruption". Background of writing is the application of additional criminal form of indemnification of the state in the prosecution has not been effective in accordance with Article 18 of Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication Jo. Law No. 20 of 2001 on the Amendment of Act No. 31 of 1999 on Corruption Eradication. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the application of additional criminal sanction in the prosecution of corruption and criminal law provisions against criminal payment process additional obstacles. This study is a normative legal research, the approach used is the approach to the study of literature in the form of legislation, and the sociological approach, which examines the problems studied from the standpoint of how law is practiced in reality. Data were obtained either from the literature study and field research in the form of interviews, analyzed by qualitative descriptive. The results of this study showed that the application of additional criminal sanction the prosecution of corruption still has many obstacles because the perpetrators of corruption is more likely to choose the criminal subisdair and when the execution phase prosecutor or prosecutor is not easy to auctioning of property corruption. Keywords : Attorney, Corruption, Crime Supplement.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Efektifitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”. Latar belakang penulisan adalah penerapan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara dalam penuntutan belum efektif berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui efektifitas penerapan ancaman sanksi pidana tambahan di dalam penuntutan tindak pidana korupsi dan ketentuan hukum pidana terhadap proses pembayaran pidana tambahan yang mengalami kendala. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kepustakaan berupa perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis, yaitu mengkaji permasalahan yang diteliti dari sudut pandang bagaimana hukum dipraktekan dalam kenyataannya. Data yang diperoleh baik dari study kepustakaan maupun dari penelitian lapangan yang berupa wawancara, di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan ini menunjukan bahwa penerapan ancaman sanksi pidana tambahan dalam penuntutan tindak pidana korupsi masih mengalami banyak kendala karena memang pelaku tindak pidana korupsi lebih cenderung memilih pidana subisdair dan ketika dalam tahap eksekusi kejaksaan atau jaksa tidak mudah untuk melelang harta benda pelaku korupsi. Kata kunci : Kejaksaan, Korupsi, Pidana Tambahan. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 10 Nov 2021 09:36 | |||||||||
| Last Modified: | 10 Nov 2021 09:36 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/4887 |
Actions (login required)
 |
View Item |