Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KECAMATAN SERANG DAN KECAMATAN CIPOCOK JAYA KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

Havidani, Ardian (2025) EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KECAMATAN SERANG DAN KECAMATAN CIPOCOK JAYA KOTA SERANG PROVINSI BANTEN. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text
ARDIAN HAVIDANI_7775210016_FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (22MB) | Request a copy
[img] Text
ARDIAN HAVIDANI_7775210016_CP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (39MB) | Request a copy
[img] Text
ARDIAN HAVIDANI_7775210016_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
[img] Text
ARDIAN HAVIDANI_7775210016_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (512kB) | Request a copy
[img] Text
ARDIAN HAVIDANI_7775210016_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (181kB) | Request a copy
[img] Text
ARDIAN HAVIDANI_7775210016_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text
ARDIAN HAVIDANI_7775210016_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (45kB) | Request a copy
[img] Text
ARDIAN HAVIDANI_7775210016_REF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (172kB) | Request a copy
[img] Text
ARDIAN HAVIDANI_7775210016_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (29MB) | Request a copy

Abstract

The dynamics of land use in Serang City are rapidly triggering growth in various fields. Spatial planning can be used to control and direct various activities that utilize the surrounding space. This research aims to evaluate the policy implementation of the Detailed Spatial Plan and Zoning Regulation of Serang Sub-district and Cipocok Jaya Sub-district of Serang City, Banten Province. Qualitative research methods are used in this thesis research. Researchers use policy evaluation from Leo Agustino (2023), namely regulations, apparatus resources, and institutions. In addition, the theory of informality and citizenship from Berenschot and Van Klinken (2018) was also used in this research. The results showed that 1) The Detailed Spatial Plan and Zoning Regulations of Serang Subdistrict and Cipocok Jaya Subdistrict in 2013-2033 are in harmony with the old laws and regulations, while if they are synchronized with the latest laws and regulations, they are disharmonious; 2) Apparatus resources in terms of quality from scientific background are relevant in the implementation of spatial planning, while the availability of apparatus, especially spatial utilization control employees, is inadequate; 3) The role of the Spatial Planning Forum of Serang City is not yet optimal; 4) There is third party intervention in the implementation of RTDR; 5) Permit processing related to space utilization is found to be a practice of processing permits through intermediaries or brokers; 6) Personal closeness plays a role in changing the direction of spatial planning policies. Suggestions that researchers put forward are 1) Harmonize the Detailed Spatial Plan and Zoning Regulation of Serang Sub-district and Cipocok Jaya Sub-district with the regulations above and below; 2) Improve the quality of the apparatus by conducting training, namely technical guidance on the Spatial Detail Plan or other spatial policies, and training on geospatial analysis; 3) Optimize the role of the Spatial Planning Forum by including the community, academics, urban observers, and the community. 4) There needs to be strict and effective sanctions on spatial plan violations. (5) Simplify licensing procedures and improve the efficiency of public services to reduce the need for informal channels. (6) A strong commitment from the head of the region to the Spatial Plan is sought so that informality related to social affiliation roles does not occur.

Item Type: Thesis (Master)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorEma Jumiati, Ipah197501312005012004
Thesis advisorAmiruddin, Suwaib197405012005011005
Additional Information: Dinamika pemanfaatan lahan di Kota Serang sangat pesat memicu pertumbuhan di berbagai bidang. Rencana tata ruang dapat digunakan untuk mengontrol dan mengarahkan berbagai aktivitas yang memanfaatkan ruang sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten. Metode penelitian kualitatif digunakan pada penelitian tesis ini. Teori yang peneliti gunakan yaitu evaluasi kebijakan dari Leo Agustino (2023) yaitu regulasi, sumber daya aparatur, dan kelembagaan. Selain itu teori informalitas dan kewarganegaraan (Informality and Citizenship) dari Berenschot dan Van Klinken (2018) juga digunakan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya tahun 2013-2033 sudah harmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lama, sedangkan jika disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan terbaru maka disharmoni; 2) Sumber daya aparatur secara kualitas dari latar belakang keilmuan sudah relevan dalam penyelenggaraan penataan ruang, sementara ketersediaan aparatur khususnya pegawai pengendalian pemanfaatan ruang kurang memadai; 3) Peran Forum Penataan Ruang Kota Serang belum optimal; 4) Terdapat intervensi pihak ketiga dalam pelaksanaan RTDR; 5) Pengurusan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang ditemui adanya praktik pengurusan izin melalui perantara atau broker; 6) Kedekatan pribadi berperan dalam perubahan arah kebijakan penataan ruang. Saran yang peneliti kemukakan 1) Mengharmonisasi Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya dengan regulasi di atas maupun di bawahnya; 2) Meningkatan kualitas aparatur dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yaitu bimbingan teknis mengenai Rencana Detail Tata Ruang atau pun kebijakan tata ruang lainnya, dan pelatihan mengenai analisis geo spasial; 3) Mengoptimalkan peran Forum Penataan Ruang dengan mengikutsertakan masyarakat, akademisi, pemerhati perkotaan, dan komunitas. 4) Perlu ada sanksi yang tegas dan efektif mengenai pelanggaran terhadap rencana tata ruang. (5) Menyederhanakan prosedur perizinan dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik untuk mengurangi kebutuhan akan jalur informal. (6) Diupayakan komitmen yang kuat dari kepala daerah pada Rencana Tata Ruang sehingga informalitas berkaitan peran afiliasi sosial tidak terjadi.
Uncontrolled Keywords: Citizenship, Evaluation, Informality, Policy, Space Utilization Evaluasi, Informalitas, Kebijakan, Kewarganegaraan, Pemanfaatan Ruang.
Subjects: Communication > Public Relations Science
H Social Sciences > Public Administration
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor
Divisions: 08-Pascasarjana > 63101-Magister Administrasi Publik
06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Depositing User: Ardian Ardi Havidani
Date Deposited: 30 Apr 2025 03:49
Last Modified: 30 Apr 2025 03:49
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/48184

Actions (login required)

View Item View Item