RISFATMAWA, RISFATMAWA (2025) ELECTORAL JUSTICE SYSTEM DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILU 2024 DI KOTA SERANG. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Risfatmawa_6670200002_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) |
|
Text
Risfatmawa_6670200002_02.pdf Restricted to Registered users only Download (683kB) |
|
Text
Risfatmawa_6670200002_03.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB) |
|
Text
Risfatmawa_6670200002_04.pdf Restricted to Registered users only Download (684kB) |
|
Text
Risfatmawa_6670200002_05.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB) |
|
Text
Risfatmawa_6670200002_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB) |
|
Text
Risfatmawa_6670200002_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text
Risfatmawa_6670200002_01.pdf Restricted to Registered users only Download (614kB) |
Abstract
This study aims to explore the role of the Electoral Justice System in preventing and prosecuting money politics practices in the 2024 Election in Serang City. Money politics is a form of violation that can damage the integrity of elections and democracy in Indonesia, so an effective electoral justice system is needed to overcome it. This study uses a qualitative approach with a case study design to analyze the policies, regulations, and mechanisms implemented by election organizers and law enforcement agencies in dealing with money politics practices. The Electoral Justice System theory is used as a theoretical basis for understanding how the electoral justice system should work in ensuring electoral justice. The results of the study show that although there are various prevention and enforcement efforts through strict regulations, implementation in the field is still constrained by the gap between regulation and implementation, even though the regulations have been stated in Law No. 7 of 2017, the implementation of EJS still faces various obstacles such as regulations already exist, but law enforcement is weak. Money politics occurs covertly by using informal networks such as families or local communities. Voters do not report violations because they have benefited from money politics. The impact makes the legitimacy of the election results doubtful because there are still many candidates who win by buying votes.
| Item Type: | Thesis (S1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||
| Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Sistem Keadilan Pemilu dalam pencegahan dan penindakan praktik politik uang pada Pemilu 2024 di Kota Serang. Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu dan demokrasi di Indonesia, sehingga diperlukan sistem keadilan pemilu yang efektif untuk menanggulanginya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis kebijakan, regulasi, serta mekanisme yang diterapkan oleh penyelenggara pemilu dan lembaga penegak hukum dalam menangani praktik politik uang. Teori Electoral Justice System digunakan sebagai landasan teoritis untuk memahami bagaimana sistem keadilan pemilu seharusnya bekerja dalam memastikan keadilan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya pencegahan dan penindakan melalui regulasi yang ketat, implementasi di lapangan masih terkendala oleh Kesenjangan antara regulasi dan implementasi yang meskipun regulasi sudah tertuang pada UUno 7 tahun 2017, implementasi EJS masih menghadapi berbagai hambatan seperti regulasi sudah ada, tetapi penegakan hukum lemah. Politik uang yang terjadi secara terselubung dengan menggunakan jaringan informal seperti keluarga atau komunitas lokal. Pemilih tidak melaporkan pelanggaran karena sudah mendapat keuntungan dari politik uang. Dampaknya menjadikan legitimasi hasil pemilu diragukan karena masih banyak kandidat yang menang dengan cara membeli suara. | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Electoral Justice System, Money Politics, 2024 General Election, Serang City. Sistem Keadilan Pemilu, Politik Uang, Pemilu 2024, Kota Serang. | ||||||
| Subjects: | J Political Science > J General legislative and executive papers J Political Science > JA Political science (General) J Political Science > JQ Political institutions Asia |
||||||
| Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 65201-Program Studi Ilmu Pemerintahan |
||||||
| Depositing User: | Risfatmawa Risfatmawa Risfatmawa | ||||||
| Date Deposited: | 24 Mar 2025 06:11 | ||||||
| Last Modified: | 24 Mar 2025 06:11 | ||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/48059 |
Actions (login required)
 |
View Item |