Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXI/2023 TERHADAP BATAS WAKTU DIIZINKANNYA MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI CALON LEGISLATIF DI PROVINSI BANTEN

SAFITRI, NENI (2025) IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXI/2023 TERHADAP BATAS WAKTU DIIZINKANNYA MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI CALON LEGISLATIF DI PROVINSI BANTEN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
Neni Safitri_1111200298 fullteks.pdf
Restricted to Registered users only

Download (10MB)
[img] Text
Neni Safitri_1111200298 01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (6MB)
[img] Text
Neni Safitri_1111200298 02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (208kB)
[img] Text
Neni Safitri_1111200298 03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
Neni Safitri_1111200298 04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (240kB)
[img] Text
Neni Safitri_1111200298 05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (112kB)
[img] Text
Neni Safitri_1111200298 reff.pdf
Restricted to Registered users only

Download (198kB)
[img] Text
Neni Safitri_1111200298 lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Problems with the Implementation of Constitutional Court Decision No. 12/PUUXXI/2023 regarding the time limit for allowing former convicts as legislative candidates in Banten Province emerged after the KPU had promulgated two new regulations, namely PKPU No.10 of 2023 and PKPU No.11 of 2023. These two regulations were issued as an effort to improve and follow up to Constitutional Court Decision No. 12/PUU-XXI/2023. After their publication, these two PKPUs received a lot of criticism among the public who believed that the KPU had smuggled articles and deviated from the Constitutional Court's decision. The identification of the problem in this research is how to implement Constitutional Court Decision No.12/PUU-XXI/2023 regarding the time limit for allowing former convicts as legislative candidates and what obstacles the Banten Province KPU faces in implementing the Constitutional Court's decision. The theory used is the theory of authority and government action, then this research uses a research method, namely empirical juridical with a qualitative and descriptive type of research. The results of the research show that the KPU as an institution that has mandate authority in the formation of laws, namely KPU Regulations, the KPU has ignored the principles of forming statutory regulations and the principles of the content of statutory regulations. One of the principles in Law No. 12 of 2011 states that the formation of statutory regulations must fulfill the clarity of the formulation, and also contain material content that reflects the principles of legal order and certainty. The obstacles that occur are limited time to adjust regulations, confusion about the application of provisions to certain crimes. In conclusion, the making of PKPU was carried out according to the mandate given by the Constitutional Court by issuing Constitutional Court Decision No.12/PUUXXI/2023 to the Banten Province KPU. This is confirmed in accordance with Law No.7 of 2017 concerning General Elections. In making the PKPU, the Banten Province KPU faced obstacles, namely: (1) Limited time to adjust regulations, (2) Confusion regarding the Application of Provisions to Certain Crimes. These obstacles show that the action taken by the KPU is a two-sided action but gives rise to changes in interpretation or conflict between the PKPU made by the KPU and higher regulations, such as laws or government regulations.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorIKOMATUSSUNIAH, IKOMATUSSUNIAH19800224201442001
Thesis advisorLANANG CITRAWAN, AHMAD198610052015041002
Additional Information: Permasalahan Implementasi Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 Terhadap Batas Waktu Diizinkannya Mantan Narapidana Sebagai Calon Legislatif Di Provinsi Banten muncul setelah KPU telah mengundangkan dua peraturan baru, yaitu PKPU No.10 Tahun 2023 dan PKPU No.11 Tahun 2023. Dua peraturan ini diterbitkan sebagai upaya penyempurnaan serta tindak lanjut dari Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023. Pasca diterbitkannya, dua PKPU ini mendapat banyak kritikan di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa KPU telah melakukan penyelundupan pasal dan melakukan penyimpangan terhadap putusan MK. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Putusan MK No.12/PUU-XXI/2023 Terhadap Batas Waktu Diizikannya Mantan Narapidana Sebagai Calon Legislatif dan apa hambatan yang dihadapi oleh KPU Provinsi Banten dalam mengimplementasikan putusan MK. Teori yang digunakan adalah teori kewenangan dan tindakan pemerintah, kemudian penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU sebagai sebuah lembaga yang memiliki kewenangan secara mandat dalam pembentukan hukum, yakni Peraturan KPU, maka KPU telah abai terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Salah satu asas dalam UU No.12 Tahun 2011 menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi kejelasan rumusan, dan juga memuat materi muatan yang mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Hambatan yang terjadi adalah keterbatasan waktu untuk menyesuaikan regulasi, kebingungan tentang penerapan ketentuan terhadap kejahatan tertentu. Kesimpulannya Pembuatan PKPU dilaksanakan secara mandat yang diberikan MK dengan mengeluarkan Putusan MK No.12/PUU-XXI/2023 kepada KPU Provinsi Banten. Hal ini di tegaskan sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam membuat PKPU, KPU Provinsi Banten memiliki hambatan yaitu: (1) Keterbatasan waktu untuk menyesuaikan regulasi, (2) Kebingungan tentang Penerapan Ketentuan Terhadap Kejahatan Tertentu. Hambatan tersebut menunjukan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh KPU ialah tindakan bersegi dua namun menimbulkan perubahan penafsiran atau konflik antara PKPU yang dibuat KPU dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.
Uncontrolled Keywords: General Election Commission, Candidates for Legislative Members, and Former Convicts Komisi Pemilihan Umum, Calon Anggota Legislatif, dan Mantan Narapidana
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs. NENI SAFITRI
Date Deposited: 24 Mar 2025 03:40
Last Modified: 24 Mar 2025 03:40
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/48038

Actions (login required)

View Item View Item