SUSANTIKA, SHENDY (2025) KEWENANGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CILEGON DALAM PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KECAMATAN PULOMERAK BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA CILEGON. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Shendy Susantika_1111200095_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) |
|
Text
Shendy Susantika_1111200095_01.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) |
|
Text
Shendy Susantika_1111200095_02.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB) |
|
Text
Shendy Susantika_1111200095_03.pdf Restricted to Registered users only Download (258kB) |
|
Text
Shendy Susantika_1111200095_04.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) |
|
Text
Shendy Susantika_1111200095_05.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB) |
|
Text
Shendy Susantika_1111200095_Reff.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB) |
|
Text
Shendy Susantika_1111200095_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (448kB) |
Abstract
The problem of slums occurs due to the lack of spatial planning, in Pulomerak District there are many slums that have not received optimal services, which creates a bad paradigm of government powerlessness in regulating community life services. Therefore, in an effort to improve the quality of slums in Pulomerak District, researchers refer to the provisions of Article 37 of the Cilegon PERWALI Number 16 of 2023. The problem identification in this research is the implementation of authority and obstacles faced by DISPERKIM Cilegon City in handling slums. The theories used are the Authority theory and the Government Action theory. The research method used is empirical juridical with qualitative research type and descriptive in nature. The results showed that the implementation of the authority carried out by DISPERKIM Kota Cilegon in the mandate in handling slums was well implemented with a reduction in the area of slums, especially in Pulomerak District. The reduction of slum areas is carried out through programs held by DISPERKIM with the help of Community Groups in charge of managing the program in each village. The total slum area in Pulomerak Sub-district is known to remain 17.31 ha. Obstacles that occur are limited land and budget, lack of community participation and socialization that has not been comprehensive. In conclusion, the refurbishment is mandated by the Cilegon City DISPERKIM with regard to the Cilegon Mayor Decree Number: 600.2/Kep.167-Perkim/2024, through the RUTILAHU (repair of uninhabitable houses) and KOTAKU (environmental road repair and environmental drainage repair) programs. In conducting slum upgrading, DISPERKIM Cilegon City has obstacles, namely: (1) limited budget, (2) lack of community participation, (3) limited land, and (4) socialization that has not been comprehensive. These obstacles show that the actions taken by the government are two-faceted government actions but cause some changes in rights, obligations, authority and legal position for the community or existing objects
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Permasalahan permukiman kumuh terjadi dikarenakan minimnya penataan ruang di Kecamatan Pulomerak banyak daerah kumuh yang belum mendapatkan pelayanan optimal sehingga menimbulkan paradigma buruk terhadap ketidakberdayaan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kecamatan Pulomerak peneliti mengacu pada ketentuan Pasal 37 PERWALI Cilegon Nomor 16 Tahun 2023. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kewenangan dan hambatan yang dihadapi oleh DISPERKIM Kota Cilegon dalam penanganan permukiman kumuh. Teori yang digunakan ialah teori Kewenangan dan teori Tindakan Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh DISPERKIM Kota Cilegon secara mandat dalam penanganan permukiman kumuh terlaksana dengan baik dengan berkurangnya luasan kawasan kumuh khususnya di Kecamatan Pulomerak. Berkurangnya kawasan kumuh tersebut dilakukan melalui program-program yang diadakan DISPERKIM dengan bantuan Kelompok Masyarakat yang bertugas mengelola program tersebut di tiap kelurahan. Total kawasan kumuh di Kecamatan Pulomerak diketahui tersisa 17,31 ha. Hambatan yang terjadi adalah keterbatasan lahan dan anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat serta sosialisasi yang belum menyeluruh. Kesimpulannya pemugaran dilaksanakan secara mandat oleh DISPERKIM Kota Cilegon dengan memperhatikan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 600.2/Kep.167-Perkim/2024, melalui program RUTILAHU (perbaikan rumah tidak layak huni) dan KOTAKU (perbaikan jalan lingkungan dan perbaikan drainase lingkungan). Dalam melakukan pemugaran permukiman kumuh, DISPERKIM Kota Cilegon memiliki hambatan yaitu: (1) keterbatasan anggaran, (2) kurangnya partisipasi masyarakat, (3) keterbatasan lahan, dan (4) sosialisasi yang belum menyeluruh. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut ialah tindakan pemerintah bersegi dua namun menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban, kewenangan dan kedudukan hukum bagi masyarakat atau objek yang ada | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Authority, housing, refurbishment, slum settlement. Kewenangan, perumahan, pemugaran, permukiman kumuh. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Shendy Susantika | |||||||||
| Date Deposited: | 24 Mar 2025 03:27 | |||||||||
| Last Modified: | 24 Mar 2025 03:27 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/48028 |
Actions (login required)
 |
View Item |