Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENEGAKAN PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DARI PERBUATAN PELANGGARAN MEREK DI PROVINSI BANTEN (Studi Kasus Pelanggaran Merek Terkenal Sepatu Nike, Adidas dan New Balance di Pasar Royal Kota Serang, Pasar Kranggot Kota Cilegon dan Pasar Cikupa Kabupaten Tangerang)

EVIANI PRIHARTINI, PUTRI (2025) PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENEGAKAN PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DARI PERBUATAN PELANGGARAN MEREK DI PROVINSI BANTEN (Studi Kasus Pelanggaran Merek Terkenal Sepatu Nike, Adidas dan New Balance di Pasar Royal Kota Serang, Pasar Kranggot Kota Cilegon dan Pasar Cikupa Kabupaten Tangerang). Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
Putri Eviani Prihartini_7773220021_Fulltext...pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB)
[img] Text
Putri Eviani Prihartini_7773220021_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
Putri Eviani Prihartini_7773220021_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (396kB)
[img] Text
Putri Eviani Prihartini_7773220021_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (156kB)
[img] Text
Putri Eviani Prihartini_7773220021_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (217kB)
[img] Text
Putri Eviani Prihartini_7773220021_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (12kB)
[img] Text
Putri Eviani Prihartini_7773220021_Reff.pdf
Restricted to Registered users only

Download (155kB)
[img] Text
Putri Eviani Prihartini_7773220021_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

The origin of goods and/or services is identified through a brand, which is an intellectual property. Legal protection related to brands is a form of government's seriousness in protecting business actors, furthermore, the form of legal protection related to brands can be seen in Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. The purpose of brands is to give identity to an item. If a brand has sufficient distinguishing power, it can be considered valid. Even though there are laws that regulate brand protection, there are still numerous businesses that sell shoes at Royal Market Serang City, Kranggot Market Cilegon City, and Cikupa Market Tangerang Regency. Identification of problems in the study, namely, how is the public's perception of violations of famous brands in Banten Province and how to enforce the protection of famous brands from acts of brand violations committed by business actors in Banten Province. The theories employed are Perception Theory and Law Enforcement Theory. The research methodology employed is normative, using case study research specifications. Through the explanation of facts and systematic approach towards real problems, such as violations of famous brands in Banten Province. Secondary and primary data sources are utilized, using data collection methods like library studies and field studies, and they are analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study concluded that public perceptions of violations of famous brands that occurred in Banten Province were grouped into two, namely: (1) respondents who disagree with fake shoes because they are detrimental to consumers. After all, it is physically difficult to distinguish between fake shoes, fake shoes can bankrupt local brand shoes, and fake shoes are easily damaged; (2) Respondents who agree with fake shoes on the grounds that they are affordable, in demand by middle-class people and prestige. There is a discrepancy between brand protection in Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications where there are several business actors who sell and some even have home industries that produce fake shoes for quite a long time.

Item Type: Thesis (Master)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorDwisvimiar, Inge197510232006042001
Thesis advisorArifinal, Mochamad197502082008011011
Additional Information: Merek merupakan dari kekayaan intelektual yang merupakan tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan atau jasa (an indication of origin). Perlindungan hukum terkait merek merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam melindungi pelaku usaha, lebih lanjut wujud perlindungan hukum terkait merek dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sehingga merek digunakan untuk memberikan identitas terhadap suatu barang, sebuah merek dapat dinyatakan sah apabila ada daya pembeda yang cukup (capable of distinguishing). Walaupun telah ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan merek, masih banyak pelaku usaha yang menjual produk KW/palsu/imitasi di Pasar Royal Kota Serang, Pasar Kranggot Kota Cilegon dan Pasar Cikupa Kabupaten Tangerang. Identifikasi masalah dalam penelitian, yaitu, bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelanggaran merek terkenal di Provinsi Banten dan bagaimana penegakan perlindungan merek terkenal dari perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan pelaku usaha di Provinsi Banten. Teori yang digunakan adalah Teori Perspsi dan Teori Penegakan Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, spesifikasi penelitian studi kasus dengan menjelaskan secara faktual, sistematis mengenai permasalahan yang nyata, yaitu pelanggaran merek terkenal di Provinsi Banten. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelanggaran merek terkenal yang terjadi di Provinsi Banten dikelompokkan menjadi dua, yaitu : (1) responden yang tidak setuju dengan sepatu KW/imitasi/palsu dengan alasan merugikan konsumen karena secara fisik sulit membedakan antara sepatu KW/imitasi/palsu dengan sepatu original, sepatu KW/imitasi/palsu dapat mematikan sepatu merek lokal, dan sepatu KW/imitasi/palsu mudah rusak; (2) responden yang setuju dengan sepatu KW/imitasi/palsu dengan alasan harga yang terjangkau, diminati masyarakat kalangan menengah dan trend. Terdapat ketidaksesuaian antara perlindungan merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimana terdapat beberapa pelaku usaha yang berjualan bahkan ada yang memiliki home industry yang memproduksi sepatu KW/imitasi/palsu dalam jangka waktu cukup lama.
Uncontrolled Keywords: Law Enforcement, Protection, Famous Trademarks, Trademark Infringement Penegakan Hukum, Perlindungan, Merek Terkenal, Pelanggaran Merek
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs PUTRI EVIANI PRIHARTINI
Date Deposited: 03 Mar 2025 03:49
Last Modified: 03 Mar 2025 03:49
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/47658

Actions (login required)

View Item View Item