IMPLIKASI HUKUM SERTIPIKAT PENGGANTI KARENA HILANG DITINJAU DARI PASAL 57 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan)

Gimnastiarafi, Gimnastiarafi (2024) IMPLIKASI HUKUM SERTIPIKAT PENGGANTI KARENA HILANG DITINJAU DARI PASAL 57 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

	Text GIMNASTIARAFI _1111200094 _FULL TEXTT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text GIMNASTIARAFI _1111200094 _02.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB)
	Text GIMNASTIARAFI _1111200094 _03.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB)
	Text GIMNASTIARAFI _1111200094 _04.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB)
	Text GIMNASTIARAFI _1111200094 _05.pdf Restricted to Registered users only Download (42kB)
	Text GIMNASTIARAFI _1111200094 _REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB)
	Text GIMNASTIARAFI _1111200094 _LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (762kB)
	Text GIMNASTIARAFI _1111200094 _01.pdf Restricted to Registered users only Download (861kB)

Abstract

Land registration is a systematic process carried out by the government to collect, process, record, and maintain physical and juridical data related to land parcels andapartment units. This research examines the legal implications of replacement certificates due to the loss of the original certificate, with a focus on the Officeof the National Land Agency (BPN) of South Tangerang City. In an effort to analyzethe legal implications and procedures for applying for a replacement certificate, thisresearch uses Legal Certainty Theory, which emphasizes the importance of lawenforcement in guaranteeing the rights of certificate holders, as well as Legal Benefit Theory, which assesses the law in terms of its benefits to the wider community. This research uses the empirical juridical method to evaluate the gapbetween the applicable legal norms (das sollen) and the reality that occurs (das sein). The research data is obtained through primary data collected frominterviews andfield observations, as well as secondary data which includes literature studiesrelated to legislation. The results show that the issuance of replacement certificatesat the South Tangerang City BPN Office has significant legal implications, namelysecuring legal certainty for rights holders and preventing misuse of lost certificates. The BPN automatically cancels the original lost certificate to avoid potential misuseby third parties. Before issuing a replacement certificate, BPN conducts an in-depthexamination of the juridical and physical data of the land. The procedure for issuingreplacement certificates at the South Tangerang City Land Office is in accordancewith the Standard Operating Procedures stipulated in Government RegulationNo. 24 of 1997 on Land Registration, as well as Regulation of the Minister of AgrarianAffairs/Head of BPN No. 3 of 1997, which emphasizes the importanceof examining proof of ownership to guarantee the legal rights of certificate holders.

Item Type:

Thesis (S1)

Contributors:

Contribution	Contributors	NIP/NIM
Thesis advisor	Asnawi, Aceng	196010251990031001
Thesis advisor	Solapari, Nuryati	197906022006042001

Additional Information:

Pendaftaran tanah adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh pemerintahuntuk mengumpulkan, mengolah, membukukan, dan memelihara data fisiksertayuridisterkait bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun. Penelitian ini mengkaji implikasi hukum sertifikat pengganti akibat hilangnya sertifikat asli, dengan fokuspada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan. Dalamupaya untuk menganalisis implikasi hukum dan prosedur pengajuan sertifikat pengganti, penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum, yang menekankanpentingnya penegakan hukum dalam menjamin hak-hak pemegang sertifikat, sertaTeori Kemanfaatan Hukum, yang menilai hukum dari segi manfaatnya bagi masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untukmengevaluasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku (das sollen) dankenyataan yang terjadi (das sein). Data penelitian diperoleh melalui data primer yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi lapangan, serta datasekunder yang meliputi studi literatur terkait peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat pengganti di Kantor BPNKotaTangerang Selatan memberikan implikasi hukum yang signifikan, yaitupengamanan kepastian hukum bagi pemegang hak dan pencegahan penyalahgunaansertifikat yang hilang. BPN secara otomatis membatalkan sertifikat asli yang hilanguntuk menghindari potensi penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Sebelummenerbitkan sertifikat pengganti, BPN melakukan pemeriksaan mendalamterhadapdata yuridis dan fisik tanah tersebut. Prosedur penerbitan sertifikat pengganti di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Menteri Negara Agraria/ KepalaBPN Nomor 3 Tahun 1997, yang menekankan pentingnya pemeriksaan bukti kepemilikan untuk menjamin hak hukum pemegang sertifikat.

Uncontrolled Keywords:

Replacement Certificate, Legal Certainty, Land Registration Sertifikat Pengganti, Kepastian Hukum, Pendaftaran Tanah

Subjects:

K Law > K Law (General)

Divisions:

01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
01-Fakultas Hukum

Depositing User:

Gimnast tiarafi rafi

Date Deposited:

05 Mar 2025 03:34

Last Modified:

05 Mar 2025 03:34

URI:

http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/47607

Actions (login required)

View Item

Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA