Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KEWENANGAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI DALAM PEMBINAAN MENGENAI E-COMMERCE TERHADAP PELAKU UMKM PASAR TANAH ABANG JAKARTA PUSAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA, PERIKLANAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Sri Ayuningsih, Meilani (2024) KEWENANGAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI DALAM PEMBINAAN MENGENAI E-COMMERCE TERHADAP PELAKU UMKM PASAR TANAH ABANG JAKARTA PUSAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA, PERIKLANAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
MEILANI SRI AYUNINGSIH_1111200084_FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
MEILANI SRI AYUNINGSIH_1111200084_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
MEILANI SRI AYUNINGSIH_1111200084_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (290kB)
[img] Text
MEILANI SRI AYUNINGSIH_1111200084_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (474kB)
[img] Text
MEILANI SRI AYUNINGSIH_1111200084_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (301kB)
[img] Text
MEILANI SRI AYUNINGSIH_1111200084_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (147kB)
[img] Text
MEILANI SRI AYUNINGSIH_1111200084_REFF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (246kB)
[img] Text
MEILANI SRI AYUNINGSIH_1111200084_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

The authority for guidance for MSME actors regarding e-commerce is regulated in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 31 of 2023 concerning business licensing, advertising, coaching, and supervision of business actors in trade through electronic systems. The problem arises due to the limited number of competent human resources in the field of e-commerce, especially in the Tanah Abang Market, Central Jakarta. The identification of problems in this study is how to implement the authority of the Directorate General of PDN in providing guidance to MSME Actors in the Tanah Abang Market, Central Jakarta in the context of developing e-commerce based on the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 31 of 2023 and what are the supporting and inhibiting factors in the exercise of authority by the Directorate General of PDN in fostering e-commerce for MSME Actors in the Tanah Abang Market. The theories used are the theory of Authority and the theory of the Welfare State. This study uses an empirical juridical research method. The specification of the research used is descriptive analytical. The research data sources used are primary and secondary data. The data collection technique in this study uses field research techniques, literature research. The data analysis in the research used was in the form of a qualitative descriptive approach. The results of the study show that the Directorate General of PDN has carried out various coaching efforts, such as training, mentoring, and facilitation of market access. However, the implementation of coaching still faces a number of challenges, such as resistance to change and lack of digital literacy, as well as limited infrastructure and human resources. The conclusion is that based on Article 43, the guidance carried out for PMSE is the authority of the Minister of Trade which is delegated to the Directorate General of PDN. Factors supporting the success of the coaching include government policy support, the existence of large market potential, and the availability of technological infrastructure. It is expected that the government should increase the strengthening of coordination and collaboration and the strengthening of mentoring and mentoring programs.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorNURIKAH, NURIKAH197612112001122001
Thesis advisorRAYHAN, AHMAD199409282020121008
Additional Information: Kewenangan atas pembinaan terhadap pelaku UMKM mengenai e-commerce diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Permasalahan muncul karena terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang e-commerce terkhusus di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan kewenangan Ditjen PDN dalam melakukan pembinaan terhadap Pelaku UMKM di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat dalam rangka pengembangan e-commerce berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 dan Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan kewenangan oleh Ditjen PDN dalam pembinaan e-commerce terhadap Pelaku UMKM di Pasar Tanah Abang. Teori yang digunakan ialah teori Kewenangan dan teori Negara Kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data penelitian yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan, penelitian kepustakaan. Analisis data pada penelitian yang digunakan berupa pendeketan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ditjen PDN telah melakukan berbagai upaya pembinaan, seperti pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses pasar. Namun, pelaksanaan pembinaan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti resistensi terhadap perubahan dan kurangnya literasi digital, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Kesimpulannya bahwa berdasarkan Pasal 43, pembinaan yang dilakukan terhadap PMSE menjadi kewenangan Menteri Perdagangan yang didelegasikan kepada Ditjen PDN. Faktor pendukung keberhasilan pembinaan antara lain dukungan kebijakan pemerintah, adanya potensi pasar yang besar, serta ketersediaan infrastruktur teknologi. Saran yang diharapkan agar pemerintah meningkatkan penguatan koordinasi dan kolaborasi dan penguatan program pendampingan dan mentorship.
Uncontrolled Keywords: Authority, Director General of Domestic Trade, E-commerce Development Kewenangan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Pembinaan E-commerce
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Meilani Sri Ayuningsih
Date Deposited: 28 Feb 2025 07:24
Last Modified: 28 Feb 2025 07:24
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/47266

Actions (login required)

View Item View Item