NAFIS AHFI, SULTON (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA LAYANAN PERMAINAN INTERAKTIF ELEKTRONIK (GAME ONLINE) ATAS KERUGIAN YANG DISEBABKAN KARENA KEGAGALAN ISI ULANG DANA VIRTUAL (TOP UP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Sulton Nafis Ahfi_1111200175_02.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB) |
|
Text
Sulton Nafis Ahfi_1111200175_03.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB) |
|
Text
Sulton Nafis Ahfi_1111200175_04.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB) |
|
Text
Sulton Nafis Ahfi_1111200175_05.pdf Restricted to Registered users only Download (142kB) |
|
Text
Sulton Nafis Ahfi_1111200175_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB) |
|
Text
Sulton Nafis Ahfi_1111200175_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (737kB) |
|
Text
Sulton Nafis Ahfi_1111200175_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text
Sulton Nafis Ahfi_1111200175_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
The failure of virtual fund top-ups in online game services often causes losses for consumers, making legal protection crucial to ensure their rights are safeguarded. According to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, consumers have the right to comfort, security, and protection from harm. In the rapidly growing online gaming industry, virtual fund top-up transactions have become common. However, some consumers experience losses due to top-up failures, leading to legal uncertainty. This research aims to analyze legal protection for consumers who suffer losses from top-up failures and to understand the legal certainty for online game users in resolving losses from such failures. Using a normative juridical method, this study collects data from legal literature and interviews. The theories employed are legal protection and legal certainty. The research findings indicate that legal protection for consumers is not yet optimal. Article 4 of Law Number 8 of 1999 grants consumers the right to comfort and security, but many are still unaware of these rights. Article 7 also stipulates the obligation of business actors to provide clear information about the services offered, but the information is often incomplete or not transparent. Article 19 of the Consumer Protection Law requires business actors to provide compensation for consumer losses. Although there are clear regulations regarding these obligations, the implementation in practice needs improvement. This study highlights the importance of enhancing consumer education and strengthening digital transaction regulations so that legal protection can be applied more effectively, reducing the risk of losses and increasing consumer trust in online game services.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Kegagalan isi ulang dana virtual (top up) pada layanan game online sering kali menimbulkan kerugian bagi konsumen, sehingga perlindungan hukum sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan perlindungan dari kerugian. Dalam industri game online yang berkembang pesat, transaksi top up dana virtual menjadi hal yang umum. Namun, beberapa konsumen mengalami kerugian akibat kegagalan top up yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat kegagalan top up dan untuk mengetahui kepastian hukum bagi konsumen pengguna game online dalam menyelesaikan kerugian akibat kegagalan top up. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengumpulkan data dari literatur hukum dan wawancara. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen belum optimal. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan hak kepada konsumen atas kenyamanan dan keamanan, namun banyak yang belum sepenuhnya memahami hak-hak ini. Pasal 7 juga mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas mengenai layanan yang ditawarkan, namun sering kali informasi yang diberikan tidak cukup lengkap atau tidak transparan. Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Meskipun ada aturan yang jelas mengenai kewajiban tersebut, penerapan di lapangan masih perlu diperbaiki. Penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan edukasi konsumen dan penguatan regulasi transaksi digital agar perlindungan hukum dapat diterapkan lebih efektif, mengurangi risiko kerugian, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap layanan game online. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Legal Protection, Consumers, Online Games, Failed Top Ups Perlindungan Hukum, Konsumen, Game Online, Kegagalan Top Up | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr. Sulton Sulton Nafis Ahfi | |||||||||
| Date Deposited: | 27 Feb 2025 02:22 | |||||||||
| Last Modified: | 27 Feb 2025 02:22 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/47205 |
Actions (login required)
 |
View Item |