MAULANA YASIR, ALAN (2017) PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN KONSEP ITIKAD BAIK OLEH CV. ARIA DIFA JAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PERPRES NO. 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH (STUDI KASUS KONTRAK KERJA PENGADAAN BARANG NOMOR:900/02.03.1/SPK/BPBD/2015). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGJASA BERDASARKAN KONSEP ITIKAD BAIK OLEH CV. ARIA DIFA JAYA DIHUBUNGK.PDF Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Pengadaan barang/jasa yang terjadi di Indonesia khususnya wilayah provinsi Banten baik berupa fisik maupun non-fisik telah banyak direalisasikan, pengadaan barang/jasa itu terjadi demi terciptanya pembangunan yang merata yang melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator atau penyedia. Namun dalam pelaksanaanya kerap terjadi wanprestasi, diantaranya pihak penyedia tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak kerja. Terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah telah diatur dalam prosedur ketentuan umum dan undang-undang yang berlaku berikut dengan akibat hukumnya. Maka dari itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan kontrak nomor: 900/02.03.1/SPK/BPBD/2015 sudah memenuhi prosedur dan sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku. Serta akibat hukum terhadap pihak penyedia pengadaaan barang/jasa apabila tidak memenuhi prestasi berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan meng-interpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian berdasar kepada upaya pengkajian atau penelitian hokum kepustakaan dan kajian terhadap Undang- Undang dan Peraturan yang berlaku terkait dalam permasalahan yang merupakan bahan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah oleh pihak penyedia dalam hal ini tidak memenuhi prosedur dan tidak sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku. Berdasarkan kontrak dan ketentuan umum yang berlaku, akibat hukum terhadap pihak penyedia yang tidak memenuhi prestasi yaitu para pihak melakukan musyawarah untuk menyeselesaikan kerugian yang terjadi, namun apabila pihak penyedia tidak memenuhi hasil musyawarah pihak PA/PPK dapat melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwajib agar bisa ditindak lebih lanjut sesuai dengan prosedur hukum dan perundangan-undangan yang berlaku.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Arifinal, Mochamad UNSPECIFIED Thesis advisor Sariyah, Sariyah UNSPECIFIED
Additional Information:	Pengadaan barang/jasa yang terjadi di Indonesia khususnya wilayah provinsi Banten baik berupa fisik maupun non-fisik telah banyak direalisasikan, pengadaan barang/jasa itu terjadi demi terciptanya pembangunan yang merata yang melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator atau penyedia. Namun dalam pelaksanaanya kerap terjadi wanprestasi, diantaranya pihak penyedia tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak kerja. Terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah telah diatur dalam prosedur ketentuan umum dan undang-undang yang berlaku berikut dengan akibat hukumnya. Maka dari itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan kontrak nomor: 900/02.03.1/SPK/BPBD/2015 sudah memenuhi prosedur dan sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku. Serta akibat hukum terhadap pihak penyedia pengadaaan barang/jasa apabila tidak memenuhi prestasi berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan meng-interpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian berdasar kepada upaya pengkajian atau penelitian hokum kepustakaan dan kajian terhadap Undang- Undang dan Peraturan yang berlaku terkait dalam permasalahan yang merupakan bahan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah oleh pihak penyedia dalam hal ini tidak memenuhi prosedur dan tidak sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku. Berdasarkan kontrak dan ketentuan umum yang berlaku, akibat hukum terhadap pihak penyedia yang tidak memenuhi prestasi yaitu para pihak melakukan musyawarah untuk menyeselesaikan kerugian yang terjadi, namun apabila pihak penyedia tidak memenuhi hasil musyawarah pihak PA/PPK dapat melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwajib agar bisa ditindak lebih lanjut sesuai dengan prosedur hukum dan perundangan-undangan yang berlaku.
Subjects:	Q Science > Q Science (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Eprints Untirta
Date Deposited:	09 Nov 2021 14:33
Last Modified:	09 Nov 2021 14:33
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/4716

Actions (login required)

View Item