MUHAJIR, MUCHSIN (2017) PELAKSANAAN KEBEBASAN BERSERIKAT BAGI PEKERJA/BURUH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (Studi pada PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text PELAKSANAAN KEBEBASAN BERSERIKAT BAGI PEKERJABURUH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN .PDF Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Kehidupan berserikat dan berkumpul menjadi sifat dasar manusia. berserikat dan berkumpul secara berkelanjutan dan telah menjadi hak dasar untuk bertahan hidup sampai sekarang. Kebebasan berserikat yang ada di dalam PT. TMMIN secara luas telah melaksanakan kebebasan berserikat, tetapi dalam kenyataan masih terjadi unsur intimidasi yang dilakukan oleh para pekerja jikalau adanya serikat pekerja/serikat buruh baru yang muncul untuk berserikat, Tujuan dibentuknya serikat perkerja adalah menyeimbangkan posisi pekerja dengan majikan. Melalui keterwakilah buruh di dalam serikat perkerja, diharapkan aspirasi buruh dapat sampai kepada majikan, selain itu wadah serikat perkerja/buruh ini diharapkan akan terwujud peran serta buruh dalam proses produksi.Penelitian diharapkan mengetahuikebebasan berserikat bagi pekerja/buruh di PT. TMMIN ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat pekerja/Serikat buruh dan juga untuk mengetahui peran pemerintah mengenai kebebasan berserikat di PT.TMMIN mengenai hanya ada satu serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitianYuridis normatif, yaitu pendekatan yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat digunakan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa PT.TMMIN secara umum telah melaksanakan kebebasan berserikat tetapi dalam kenyataannya para pekerja/buruh masih tidak menerima adanya serikat pekerja yang lain untuk mendirikan serikat dan berserikat di PT.TMMIN adanya faktor intimidasi yang dilakukan oleh para pekerja di PT.TMMIN itu tidak sesuai dengan yang telah dijamin Undang Undang Dasar 1945, intimidasi yang dilakukan oleh para pekerja memang tidak terbukti secara hukum tetapi dalam perundang-undangan adanya halangan dalam bentuk apapun merupakan pembatasan untuk berserikat dan hal itu dilarang dalam undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Agus, Dede UNSPECIFIED Thesis advisor Ikomatussuniah, Ikomatussuniah UNSPECIFIED
Additional Information:	Kehidupan berserikat dan berkumpul menjadi sifat dasar manusia. berserikat dan berkumpul secara berkelanjutan dan telah menjadi hak dasar untuk bertahan hidup sampai sekarang. Kebebasan berserikat yang ada di dalam PT. TMMIN secara luas telah melaksanakan kebebasan berserikat, tetapi dalam kenyataan masih terjadi unsur intimidasi yang dilakukan oleh para pekerja jikalau adanya serikat pekerja/serikat buruh baru yang muncul untuk berserikat, Tujuan dibentuknya serikat perkerja adalah menyeimbangkan posisi pekerja dengan majikan. Melalui keterwakilah buruh di dalam serikat perkerja, diharapkan aspirasi buruh dapat sampai kepada majikan, selain itu wadah serikat perkerja/buruh ini diharapkan akan terwujud peran serta buruh dalam proses produksi.Penelitian diharapkan mengetahuikebebasan berserikat bagi pekerja/buruh di PT. TMMIN ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat pekerja/Serikat buruh dan juga untuk mengetahui peran pemerintah mengenai kebebasan berserikat di PT.TMMIN mengenai hanya ada satu serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitianYuridis normatif, yaitu pendekatan yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat digunakan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa PT.TMMIN secara umum telah melaksanakan kebebasan berserikat tetapi dalam kenyataannya para pekerja/buruh masih tidak menerima adanya serikat pekerja yang lain untuk mendirikan serikat dan berserikat di PT.TMMIN adanya faktor intimidasi yang dilakukan oleh para pekerja di PT.TMMIN itu tidak sesuai dengan yang telah dijamin Undang Undang Dasar 1945, intimidasi yang dilakukan oleh para pekerja memang tidak terbukti secara hukum tetapi dalam perundang-undangan adanya halangan dalam bentuk apapun merupakan pembatasan untuk berserikat dan hal itu dilarang dalam undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.
Subjects:	Q Science > Q Science (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Eprints Untirta
Date Deposited:	09 Nov 2021 14:29
Last Modified:	09 Nov 2021 14:29
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/4712

Actions (login required)

View Item