Togi Dewanto Siregar, Harris (2017) KEDUDUKAN MAJELIS PUSAT NOTARIS DALAM MEMBERIKAN SANKSI ETIK KEPADA NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KUMULATIF KODE ETIK PROFESI JABATAN NOTARIS DI KOTA TANGERANG. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
KEDUDUKAN MAJELIS PUSAT NOTARIS DALAM MEMBERIKAN SANKSI ETIK KEPADA NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANG.PDF Restricted to Registered users only Download (11MB) |
Abstract
MPN bisa disebut sebagai Peradilan Profesi Notaris karena pada pokoknya MPN berwenang untuk menyelenggarakan sidang, pemeriksaan dan pengambilan keputusan serta penjatuhan sanksi terhadap seorang notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) dan kode etik notaris. Oleh karena itu penulis, mengangkat masalah 1. bagaimana hasil putusan MPP Nomor : 04/B/MJ.PPN/VI/2014, yang diberikan oleh MPP Notaris kepada Notaris yang melakukan pelanggaran kumulatif kode etik profesi jabatan notaris di Kota Tangerang, 2. bagaimana pelaksanaan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran kumulatif kode etik profesi jabatan notaris di kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris dengan cara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, jenis pendekatan yang digunakan study lapangan dan study pustaka. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang dihasilkan dari wawancara dan observasi. Penelitian ini kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif yang bersifat deskriptif terhadap hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelapor mengalami kerugian atas pembuatan akta otentik oleh Notaris yang bernama Dachlia Katorangan Marlyn Moonru. Dalam kasus ini Terlapor telah terbukti melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf a dan Pasal 36 ayat (6) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Dalam hal ini Pelapor menderita kerugian 15.000.000.000 (lima belas miliar) dikarenakan beralihmya hak kepemilikan SHM 1423 dari Pelapor kepada Endang Iriani dan Ika Kartini serta kepada F.X. Darmawan Saputra. Maka Pelapor dapat melakukan upaya hukum dengan melapor ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang untuk memberikan usulan ke Majelis Pengawas Pusat dalam memberikan sanksi kepada Terbanding. Keputusan dari MPP tidak netral karena tidak menambahkan Pasal 18 dan Pasal 48 UUJN dalam keputusannya.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | MPN bisa disebut sebagai Peradilan Profesi Notaris karena pada pokoknya MPN berwenang untuk menyelenggarakan sidang, pemeriksaan dan pengambilan keputusan serta penjatuhan sanksi terhadap seorang notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) dan kode etik notaris. Oleh karena itu penulis, mengangkat masalah 1. bagaimana hasil putusan MPP Nomor : 04/B/MJ.PPN/VI/2014, yang diberikan oleh MPP Notaris kepada Notaris yang melakukan pelanggaran kumulatif kode etik profesi jabatan notaris di Kota Tangerang, 2. bagaimana pelaksanaan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran kumulatif kode etik profesi jabatan notaris di kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris dengan cara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, jenis pendekatan yang digunakan study lapangan dan study pustaka. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang dihasilkan dari wawancara dan observasi. Penelitian ini kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif yang bersifat deskriptif terhadap hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelapor mengalami kerugian atas pembuatan akta otentik oleh Notaris yang bernama Dachlia Katorangan Marlyn Moonru. Dalam kasus ini Terlapor telah terbukti melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf a dan Pasal 36 ayat (6) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Dalam hal ini Pelapor menderita kerugian 15.000.000.000 (lima belas miliar) dikarenakan beralihmya hak kepemilikan SHM 1423 dari Pelapor kepada Endang Iriani dan Ika Kartini serta kepada F.X. Darmawan Saputra. Maka Pelapor dapat melakukan upaya hukum dengan melapor ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang untuk memberikan usulan ke Majelis Pengawas Pusat dalam memberikan sanksi kepada Terbanding. Keputusan dari MPP tidak netral karena tidak menambahkan Pasal 18 dan Pasal 48 UUJN dalam keputusannya. | |||||||||
| Subjects: | Q Science > Q Science (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 09 Nov 2021 10:26 | |||||||||
| Last Modified: | 09 Nov 2021 10:26 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/4640 |
Actions (login required)
 |
View Item |