Gaufar, A’raaf (2017) IMPLIKASI KEIKUTSERTAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BAGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
IMPLIKASI KEIKUTSERTAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BAGI PENYE.PDF Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lepas dari adanya otonomi desa yang melekat pada desa. Sehingga pemerintahan desa dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri dengan menyesuaikan kepentingan masyarakat yang ada, termasuk di dalamnya mengenai persoalan pengelolaan keuangan desa, yang tidak hanya mengatur mengenai aktivitas keuangan desa, melainkan perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan sebab itu desa perlu diberikan dukungan oleh pemerintahan daerah berupa pembinaan dan dukungan keuangan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintah daerah dan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan mengetahui menjelaskan implikasi keikutsertaan pemerintahan daerah dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang ditempuh oleh penulis menggunakan metode pendekatan normatif empiris bersifat konfirmatif dengan bentuk penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa beberapa aturan hukum mengenai penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa, dalam penentuan perencanaan program kerja pemerintahan desa terjadi intervensi oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Tentu dalam hal ini tidak sesuai dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pada pasal 79, 80 dan 81 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 20, PP No.60 tentang Dana Desa yang mengatur mengenai program kerja desa ditentukan berdasarkan RPJMDesa dan RKPDes. Namun dari segi implikasi keikutsertaan pemerintahan daerah dalam pembinaan terhadap pemerintahan desa mampu meningkatkan sedikit demi sedikit kulitas kinerja Pemerintahan Desa Ujungjaya. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten seharusnya lebih memperhatikan eksistensi otonomi desa terutama dalam hal kewenangan desa berkaitan dengan perencanaan program desa yang dalam hal ini termasuk dalam pengelolaan keuangan desa.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lepas dari adanya otonomi desa yang melekat pada desa. Sehingga pemerintahan desa dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri dengan menyesuaikan kepentingan masyarakat yang ada, termasuk di dalamnya mengenai persoalan pengelolaan keuangan desa, yang tidak hanya mengatur mengenai aktivitas keuangan desa, melainkan perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan sebab itu desa perlu diberikan dukungan oleh pemerintahan daerah berupa pembinaan dan dukungan keuangan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintah daerah dan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan mengetahui menjelaskan implikasi keikutsertaan pemerintahan daerah dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang ditempuh oleh penulis menggunakan metode pendekatan normatif empiris bersifat konfirmatif dengan bentuk penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa beberapa aturan hukum mengenai penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa, dalam penentuan perencanaan program kerja pemerintahan desa terjadi intervensi oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Tentu dalam hal ini tidak sesuai dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pada pasal 79, 80 dan 81 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 20, PP No.60 tentang Dana Desa yang mengatur mengenai program kerja desa ditentukan berdasarkan RPJMDesa dan RKPDes. Namun dari segi implikasi keikutsertaan pemerintahan daerah dalam pembinaan terhadap pemerintahan desa mampu meningkatkan sedikit demi sedikit kulitas kinerja Pemerintahan Desa Ujungjaya. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten seharusnya lebih memperhatikan eksistensi otonomi desa terutama dalam hal kewenangan desa berkaitan dengan perencanaan program desa yang dalam hal ini termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. | |||||||||
| Subjects: | Q Science > Q Science (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 09 Nov 2021 09:52 | |||||||||
| Last Modified: | 09 Nov 2021 09:52 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/4627 |
Actions (login required)
 |
View Item |