Arsyi Alfin Fachrurroji Saputra, Muhammad (2024) PERAN SERTA MASYARAKAT MELALUI BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE PADA MASYARAKAT PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
M. ARSYI ALFIN F.S_1111200286_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
M. ARSYI ALFIN F.S_1111200286_02.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB) |
|
Text
M. ARSYI ALFIN F.S_1111200286_03.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB) |
|
Text
M. ARSYI ALFIN F.S_1111200286_04.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) |
|
Text
M. ARSYI ALFIN F.S_1111200286_05.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB) |
|
Text (SKRIPSI)
M. ARSYI ALFIN F.S_1111200286_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
M. ARSYI ALFIN F.S_1111200286_REF.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB) |
Abstract
One of the most developing online trading activities in relation to internet usage is e-commerce. More and more economic activities are carried out through the internet media. The urgency of this research is the authority of the Consumer Protection Agency in protecting consumers related to the phenomenon of buying and selling transactions through e-commerce based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Commerce. Therefore, this research will examine in depth the authority of the consumer protection agency regulated in the law, as well as its relevance in protecting the rights and interests of consumers involved in e-commerce transactions. This research will analyze two main focuses related to how the role of the community through the National Consumer Protection Agency is in consumer protection and legal efforts for consumers and business actors who are harmed in e-commerce buying and selling transactions in the Banten Province community based on Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The theory used in this research is the Theory of Authority and Legal Protection. The method used is Qualitative with an empirical legal approach with descriptive analytical research specifications. The results of this study are that the BPKN Agency provides a special platform for people who feel disadvantaged when transacting on e-commerce to file complaints. Most people report online by accessing https://pengaduan.bpkn.go.id/. The large number of people who report online is due to the easy process, because as consumers they can make complaints anywhere and anytime without having to come directly to the National Consumer Protection Agency office. Legal efforts that can be provided by BPKN are in the form of providing a complaint forum to the National Consumer Protection Agency online through the portal https://pengaduan.bpkn.go.id/ or via the Official BPKN WhatsApp 081-531-531-53 or to the Social Media Account @bpkn_ri. This complaint process also provides legal protection, where BPKN acts as an intermediary between consumers and companies to find fair and transparent solutions. The suggestion in this study is that consumers must be more careful in carrying out online buying and selling transactions and must be aware of their rights when they suffer losses.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Salah satu aktivitas perdagangan di dunia maya yang saat ini paling berkembang dalam kaitan dengan penggunaan internet adalah e-commerce. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet.Urgensi penelitian ini ialah kewenangan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam melindungi konsumen terkait fenomena transaksi jual-beli melalui e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perdagangan Elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam kewenangan lembaga perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang tersebut, serta relevansinya dalam melindungi hak dan kepentingan konsumen yang terlibat dalam transaksi e-commerce. Penelitian ini akan menganalisis dua fokus utama terkait bagaimana peran serta masyarakat melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional terhadap perlindungan konsumen dan upaya hukum bagi konsumen dan pelaku usaha yang dirugikan dalam transaksi jual-beli e-commerce pada masyarakat Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Kewenangan dan Perlindungan Hukum. Metode yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu Badan BPKN menyediakan platform khusus untuk masyarakat yang merasa dirugikan saat bertransaksi di e-commerce dapat mengajukan pengaduan. Sebagian besar masyarakat melakukan pelaporan melalui online dengan mengakses https://pengaduan.bpkn.go.id/. Banyaknya masyarakat yang melakukan pelaporan secara online dikarenakan prosesnya yang mudah, karena sebagai konsumen dapat melakukan pengaduan dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang langsung ke kantor Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Upaya hukum yang dapat diberikan oleh BPKN yaitu dalam bentuk penyediaan wadah pengaduan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional secara online melalui portal https://pengaduan.bpkn.go.id/ atau melalui WhatsApp Resmi BPKN 081-531-531-53 atau ke Akun Sosial Media @bpkn_ri. Proses pengaduan ini juga memberikan Perlindungan hukum, dimana BPKN bertindak sebagai perantara antara konsumen dan perusahaan untuk mencari solusi yang adil dan transparan. Saran dalam penelitian ini yaitu Konsumen harus lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli online dan harus sadar akan hak-hak yang dimilikinya ketika terjadi kerugian yang menimpanya. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | National Consumer Protection Agency, E-Commerce, Buying and Selling Badan Perlindungan Konsumen Nasional, E-Commerce, Jual-Beli | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr Arsyi Alfin | |||||||||
| Date Deposited: | 14 Feb 2025 06:38 | |||||||||
| Last Modified: | 14 Feb 2025 06:38 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/45444 |
Actions (login required)
 |
View Item |