Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KEWENANGAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN UPTD KOTA SERANG DAN KOTA CILEGON DALAM MENGAWASI PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN MENTRI KETENAGAKERJAAN NO. 33 TAHUN 2016

GHAFFAR, AFAN (2024) KEWENANGAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN UPTD KOTA SERANG DAN KOTA CILEGON DALAM MENGAWASI PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN MENTRI KETENAGAKERJAAN NO. 33 TAHUN 2016. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
AFAN GHAFFAR_1111200372_FULLTEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
AFAN GHAFFAR_1111200372_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
AFAN GHAFFAR_1111200372_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (187kB)
[img] Text
AFAN GHAFFAR_1111200372_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (202kB)
[img] Text
AFAN GHAFFAR_1111200372_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (210kB)
[img] Text
AFAN GHAFFAR_1111200372_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (21kB)
[img] Text
AFAN GHAFFAR_1111200372_REF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (157kB)
[img] Text
AFAN GHAFFAR_1111200372_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (227kB)

Abstract

The Manpower and Transmigration Agency (Disnakertrans) is a government agency that has a strategic role in supervising and implementing social security for workers in Indonesia. The Manpower and Transmigration Agency as the organizer of development in the field of manpower and transmigration, has the responsibility to overcome these various problems. In carrying out this task, the manpower agency cooperates with the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) for Manpower Supervision. The identification of problems in this study, namely how the implementation of the authority of manpower supervisory employees and the obstacles to the implementation of authority faced by the Cilegon City and Serang City Supervision UPTD of the Banten Province Manpower and Transmigration Agency in implementing its authority in the Protection of Guarantees for outsourced workers in Banten Province. The theory used in this study is the theory of authority and the theory of law enforcement. The method used is the empirical legal approach method with a qualitative and descriptive type of research. The data sources used are primary and secondary data. The data collection technique for this study is field research and librarianship. The results of the study on the authority of labor supervision related to social security protection for outsourced workers are very important to ensure that companies fulfill their obligations in accordance with the law. The UPTD Labor Inspection has a crucial role in monitoring, inspecting, and enforcing the law to protect workers' rights. The implementation of the authority of labor inspectors in supervising social security protection for outsourced workers faces various significant obstacles. The obstacles faced by labor inspectors are the lack of knowledge of outsourcing service providers about social security obligations, data inconsistency between companies and related agencies, and workers' lack of awareness of their rights. Economic pressures and uncertainty of employment status also make workers reluctant to report violations, while the support of an integrated information system and lack of coordination between UPTD and other agencies worsen this situation.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorIKOMATUSSUNIAH, IKOMATUSSUNIAH198002242014042001
Thesis advisorRAYHAN, AHMAD199409282020121008
Additional Information: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja di Indonesia. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai penyelenggara pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, memiliki tanggung jawab dalam mengatasi berbagai persoalan tersebut. Dalam menjalankan tugas ini, dinas ketenagakerjaan bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan Ketenagakerjaan. Identifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana pelaksanaan kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan dan kendala pelaksanaan kewenangan yang dihadapi oleh UPTD Pengawasan Kota Cilegon Dan Kota Serang Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten dalam melaksanakan kewenangannya dalam Perlindungan Jaminan terhadap pekerja alih daya (outsourcing) Provinsi Banten. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kewenangan dan teori penegakan hukum. Metode yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu penelitian lapangan dan kepustakawan. Hasil penelitian mengenai kewenangan Pengawasan ketenagakerjaan terkait perlindungan jaminan sosial bagi pekerja alih daya, sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang.UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan memiliki peran krusial dalam melakukan pemantauan, inspeksi, dan penegakan hukum untuk melindungi hak-hak pekerja. Pelaksanaan kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam mengawasi perlindungan jaminan sosial bagi pekerja alih daya menghadapi berbagai kendala signifikan. Kendala yang dihadapi pegawai pengawas ketenagakerjaan yaitu minimnya pengetahuan penyedia jasa alih daya tentang kewajiban jaminan sosial, ketidaksinkronan data antara perusahaan dan instansi terkait, serta kurangnya kesadaran pekerja tentang hak-hak mereka. Tekanan ekonomi dan ketidakpastian status pekerjaan juga menyebabkan pekerja enggan melaporkan pelanggaran, sementara dukungan sistem informasi yang terintegrasi dan koordinasi yang kurang antara UPTD dan instansi lain semakin memperburuk situasi ini.
Uncontrolled Keywords: Authority, Outsourcing Workers, Labor Supervisor Kewenangan, Pekerja Alih Daya, Pengawas Ketetenagakerjaan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Afan Ghaffar
Date Deposited: 14 Feb 2025 06:41
Last Modified: 14 Feb 2025 06:41
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/45297

Actions (login required)

View Item View Item