Hartati Itaqi, Siti (2024) KAJIAN HUKUM TERHADAP PASAL TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Siti Hartati Itaqi_1111200318_02.pdf Restricted to Registered users only Download (454kB) | Request a copy |
|
Text
Siti Hartati Itaqi_1111200318_03.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB) | Request a copy |
|
Text
Siti Hartati Itaqi_1111200318_04.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB) | Request a copy |
|
Text
Siti Hartati Itaqi_1111200318_05.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB) | Request a copy |
|
Text
Siti Hartati Itaqi_1111200318_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB) | Request a copy |
|
Text
Siti Hartati Itaqi_1111200318_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
|
Text
Siti Hartati Itaqi_1111200318_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
The crime of receiving stolen goods is a form of offense involving the acceptance, storage, or utilization of items known or reasonably suspected to originate from a criminal act. In Indonesia, receiving stolen goods is a criminal offense that is always closely tied to other criminal acts. The problem identified in this study is how the elements of ordinary receiving and habitual receiving are applied under Law Number 1 of 1946, as well as the criminal law reforms related to the provisions on receiving stolen goods in Law Number 1 of 2023. The theories used in this study are the Theory of Law Enforcement and the Theory of Criminal Law Reform. The method adopted is normative juridical. The research specification is qualitative. The data sources utilized are secondary data, further divided into three parts: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, with data collection techniques involving literature studies. The study’s findings reveal that the application of elements of receiving stolen goods under Law Number 1 of 1946 still reflects colonial-era criminal law, which is less relevant to the current social and technological context, despite broader application in some cases. The reforms in Law Number 1 of 2023 include expanding the scope to encompass digital goods and electronic data, as well as increasing penalties for criminal syndicates and corporations. These reforms aim to address contemporary crimes and require the enhancement of law enforcement capacities for effective implementation. The researcher suggests improving the capacity of law enforcement officials and evaluating Law Number 1 of 2023 to address cyber and corporate crimes effectively. Stricter oversight is needed to ensure fair and effective implementation.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Kejahatan tindak pidana penadahan merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan penerimaan, penyimpanan, atau pemanfaatan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Penadahan di Indonesia merupakan pidana yang selalu terikat dengan tindak pidana lainnya. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan unsur penadahan biasa dan penadahan dengan kebiasaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 serta pembaharuan hukum pidana terkait pasal penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Penegakan Hukum dan Teori Pembaharuan Hukum Pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang di dalamnya dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Hasil penelitian yang didapat yaitu Penerapan unsur penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 masih mencerminkan hukum pidana kolonial yang kurang relevan dengan konteks sosial dan teknologi saat ini, meskipun ada penerapan pasal yang lebih luas dalam beberapa kasus. Pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencakup penambahan cakupan barang digital dan data elektronik serta peningkatan sanksi terhadap sindikat kejahatan dan korporasi. Pembaharuan ini bertujuan menanggulangi kejahatan kontemporer dan memerlukan peningkatan kapasitas penegak hukum untuk efektivitas implementasinya. Saran peneliti Peningkatan kapasitas penegak hukum dan evaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 penting untuk menghadapi kejahatan siber dan korporasi. Pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan keadilan. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Receiving Stolen Goods, Law Enforcement, Criminal Law Reform. Penadahan, Penegakan Hukum, Pembaharuan Hukum Pidana | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Siti Hartati itaqi | |||||||||
| Date Deposited: | 08 Jan 2025 15:11 | |||||||||
| Last Modified: | 08 Jan 2025 15:11 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/45081 |
Actions (login required)
 |
View Item |