ARDHANIE PRAIDNO, ZAHRA (2024) PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN SKINCARE TABITA YANG TIDAK MENDAPAT IZIN EDAR DARI BPOM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
Zahra Ardhanie Praidno _ 1111200316 _ Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (SKRIPSI)
Zahra Ardhanie Praidno _ 1111200316 _ 01.pdf Restricted to Registered users only Download (579kB) | Request a copy |
|
Text (SKRIPSI)
Zahra Ardhanie Praidno _ 1111200316 _ 02.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB) | Request a copy |
|
Text
Zahra Ardhanie Praidno _ 1111200316 _ 03.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB) | Request a copy |
|
Text (SKRIPSI)
Zahra Ardhanie Praidno _ 1111200316 _ 04.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB) | Request a copy |
|
Text
Zahra Ardhanie Praidno _ 1111200316 _ 05.pdf Restricted to Registered users only Download (72kB) | Request a copy |
|
Text
Zahra Ardhanie Praidno _ 1111200316 _ Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB) | Request a copy |
|
Text
Zahra Ardhanie Praidno _ 1111200316 _ Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (522kB) | Request a copy |
Abstract
Cosmetics/skincare is one of the human needs that has existed and is growing from time to time. The need to beautify oneself is now a top priority in life to be able to support daily appearance. The desire of a woman to be able to look beautiful is utilized by irresponsible business actors by producing or trading cosmetics that do not meet the requirements to be distributed to the public. On the other hand, public knowledge is still inadequate to be able to choose which skincare products are safe to use. Therefore, the author wants to know how legal protection for consumers of cosmetic / skincare products that do not have a distribution permit from BPOM and legal remedies that can be taken based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The theories used in this research are Legal Protection Theory and Legal Liability Theory. The research method used is normative juridical with a statutory approach and conceptual approach. The data source used is secondary data supported by primary data by interviewing method. The results showed that Tabita Skincare was proven not to pay attention to consumer protection because of the discovery of a dangerous substance, namely mercury, which could harm consumers. And it is also explained that consumers will be protected by Law Number 8 of 1999 if the consumer feels harmed by the beauty or skincare products used. Consumers have the right to obtain a comfort, security and safety in using a cosmetic / skincare product that is traded to them.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Kosmetik/skincare merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sudah ada dan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Kebutuhan untuk mempercantik diri pun saat ini menjadi prioritas utama dalam hidup untuk dapat menunjang penampilan sehari-hari. Keinginan seorang wanita untuk dapat tampil cantik dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dengan cara memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk dapat di edarkan kepada masyarakat. Di sisi lain pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih produk skincare mana yang aman untuk digunakan. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik/skincare yang tidak memiliki izin edar dari BPOM serta upaya hukum yang dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Hukum. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang ditunjang oleh data primer dengan metode mewawancarai. Hasil penelitian menunjukan bahwa Skincare Tabita terbukti tidak memperhatikan perlindungan terhadap konsumen karena ditemukannya zat yang berbahaya yaitu merkuri yang mampu merugikan konsumen dan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha ialah memberikan ganti rugi dengan pengembalian uang kepada konsumen. Dijelaskan juga bahwa konsumen akan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 apabila konsumen tersebut merasa dirugikan dengan produk kecantikan atau skincare yang digunakan. Konsumen berhak untuk mendapatkan suatu kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan suatu produk kosmetik/skincare yang diperjual belikan kepadanya. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Consumer Protection, Consumer, Tabita Skincare. Pelrindungan Konsumen, Konsumen, Skincare. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Zahra Ardhanie Praidno | |||||||||
| Date Deposited: | 07 Jan 2025 11:19 | |||||||||
| Last Modified: | 07 Jan 2025 11:19 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/45023 |
Actions (login required)
 |
View Item |