Az-Zahra Istianti, Syifa (2024) PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PETUGAS PEMASYARAKATAN YANG BERTUGAS MENJAGA WARGA BINAAN YANG MELARIKAN DIRI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 426 KUHP (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Syifa Az-Zahra Istianti_1111200176_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Syifa Az-Zahra Istianti_1111200176_01.pdf Restricted to Registered users only Download (907kB) |
|
Text
Syifa Az-Zahra Istianti_1111200176_02.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB) |
|
Text
Syifa Az-Zahra Istianti_1111200176_03.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB) |
|
Text
Syifa Az-Zahra Istianti_1111200176_04.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB) |
|
Text
Syifa Az-Zahra Istianti_1111200176_05.pdf Restricted to Registered users only Download (47kB) |
|
Text
Syifa Az-Zahra Istianti_1111200176_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) |
|
Text
Syifa Az-Zahra Istianti_1111200176_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB) |
Abstract
The number of cases of prisoners who escape from correctional institutions is one of the problems that still often occur in Indonesia. One of the cases of escaped prisoners occurred at Class I Tangerang Correctional Institution, where the escape occurred due to the lack of supervision carried out by correctional officers. Correctional officers have the duty and authority over coaching. The identification of the problem in this study is how the authority of correctional officers in carrying out their duties related to Prisoners who escape and how criminal law enforcement for correctional officers against Prisoners who escape. The theories used in this research are the theory of authority and the theory of criminal law enforcement. The method used is normative juridical method. With the research specifications used are analytical descriptive type. The data sources used are secondary data, primary data, and tertiary data. Data collection techniques are done by collecting literature studies,and interviews. The results of the research obtained are the authority given to correctional officers has not been implemented optimally. This is illustrated by the allowance of prisoners to buy cigarettes at stalls around the prison which resulted in the prisoners escaping. Criminal law enforcement in this case has not been implemented, where the settlement of this case the relevant officers are only subject to administrative sanctions. Supposedly with the fulfillment of the elements of negligence, then this case can be resolved using Article 426 paragraph (2). The conclusion of the researcher is that the authority has not been implemented optimally and the settlement of this case can be resolved using Article 426 paragraph (2) of the Criminal Code. The suggestion from the researcher is to optimize the role of correctional officers so that the authority they have is carried out optimally so that the objectives of coaching are achieved.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Banyaknya kasus Warga Binaan yang melarikan diri dari Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi di Indonesia. Salah satu kasus pelarian Warga Binaan terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, yang mana pelarian tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan memiliki tugas dan wewenang atas pembinaan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana wewenang petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya berkaitan dengan Warga Binaan yang melarikan diri serta bagaimana penegakan hukum pidana bagi petugas pemasyarakatan terhadap Warga Binaan yang melarikan diri. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori kewenangan dan teori penegakan hukum pidana. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Dengan spesifikasi penelitian yang digunakan berjenis deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, data primer, dan data tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan studi pustaka, dan wawancara. Hasil penelitian yang didapatkan adalah wewenang yang diberikan kepada petugas pemasyarakatan belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini tergambar dari diizinkannya Warga Binaan untuk membeli rokok di warung yang berada di sekitar Lapas yang mengakibatkan Warga Binaan tersebut melarikan diri. Penegakan hukum pidana dalam kasus ini belum dilaksanakan, dimana penyelesaian kasus ini para petugas terkait hanya dikenakan sanksi administratif. Seharusnya dengan telah terpenuhinya unsur-unsur kelalaian, maka kasus ini dpat diselesaikan dengan menggunakan Pasal 426 ayat (2). Kesimpulan peneliti adalah bahwa wewenang belum dilaksanakan secara optimal dan penyelesaian kasus iini dapat diselesaikan menggunakan Pasal 426 ayat (2) KUHP. Saran dari peneliti ialah mengoptimalkan peran petugas pemasyarakatan agar wewenang yang telah dimilikinya terlaksana secara optimal sehingga tujuan dari pembinaan tercapai. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Criminal Law Enforcement, Correctional Institusion, Prisoners. Penegakan Hukum Pidana, Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Unnamed user with email [email protected] | |||||||||
| Date Deposited: | 19 Dec 2024 13:47 | |||||||||
| Last Modified: | 19 Dec 2024 13:47 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/44737 |
Actions (login required)
 |
View Item |