Almi Amalia, Nur (2024) TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH (AJB) YANG BATAL DEMI HUKUM DITINJAU MELALUI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (Studi Kasus : Putusan PN Tangerang No. 359/PDT.G/2022/PN TNG). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
NUR ALMI AMALIA_1111200025_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
NUR ALMI AMALIA_1111200025_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
NUR ALMI AMALIA_1111200025_02.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB) |
|
Text
NUR ALMI AMALIA_1111200025_03.pdf Restricted to Registered users only Download (376kB) |
|
Text
NUR ALMI AMALIA_1111200025_04.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB) |
|
Text
NUR ALMI AMALIA_1111200025_05.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB) |
|
Text
NUR ALMI AMALIA_1111200025_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (754kB) |
|
Text
NUR ALMI AMALIA_1111200025_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB) |
Abstract
Land is one of the most important elements for humans because of its benefits as a supporter of human daily life, in addition to being a place to live, land is also used as a place of livelihood. PPAT is a public official who is authorized to make authentic deeds regarding certain legal acts regarding land rights or Ownership Rights of Apartment Units. Based on Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Regulation of the Position of Land Deed Making Officials, a PPAT Deed is a deed made by a PPAT as evidence of the implementation of certain legal acts regarding land rights or Ownership Rights of Apartment Units. However, in reality there are still many errors in making this PPAT deed which causes land disputes. The identification of the problem in this study is how is the legal protection for the party who is harmed due to the cancellation of the sale and purchase deed and what is the responsibility of the PPAT for the canceled sale and purchase deed. The theories used are the Theory of Legal Protection and the Theory of Responsibility. The research method used is the Normative Juridical method, with research specifications in the form of a statutory approach and a case approach, with data sources being secondary data sources and primary data sources, data collection techniques through literature studies and field studies analyzed using qualitative descriptive analysis methods, the location of this research is at the Sultan Ageng Tirtayasa University Library and the Notary/PPAT Office. The conclusion of this study is that what must be done as a PPAT's responsibility is to cancel and make a statement that the sale and purchase deed has been canceled by law in a copy of the deed. The suggestion from this study is that there must be more supervision from the Regional and Regional Supervisory Board of PPATs so as not to violate the existing code of ethics, and the application of sanctions must be enforced against PPATs who have violated the code of ethics.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Tanah merupakan salah satu elemen terpenting bagi manusia karena manfaatnya sebagai penunjang kehidupan sehari hari manusia, selain menjadi tempat tinggal tanah juga dijadikan sebagai tempat mata pencaharian. PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Namun dalam kenyataannya masih banyak kesalahan dalam pembuatan akta PPAT ini yang menyebabkan timbulnya pengsengketaan pertanahan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat pembatalan akta jual beli dan apakah tanggungjawab PPAT terhadap akta jual beli yang dibatalkan. Teori yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pertanggung Jawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan sumber datanya adalah sumber data sekunder dan sumber data primer, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, lokasi penelitian ini bertempat di Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Kantor Notaris/PPAT. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hal yang harus dilakukan sebagai pertanggungjawaban seorang PPAT adalah membatalkan akta dengan membuat keterangan akta jual beli tersebut telah batal demi hukum dalam salinan akta nya. Saran dari penelitian ini adalah harus adanya pengawasan yang lebih dari Majelis Pembina dan Pengawas daerah hingga wilayah terhadap PPAT agar tidak melanggar kode etik yang telah ada, serta harus ditegakannya penerapan sanksi terhadap PPAT yang telah melanggar kode etik. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Land, Notary/PPAT, Sale and Purchase Deed Tanah, Notaris/PPAT, Akta Jual Beli | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | nur almi amalia | |||||||||
| Date Deposited: | 04 Jan 2025 12:37 | |||||||||
| Last Modified: | 04 Jan 2025 12:37 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/44504 |
Actions (login required)
 |
View Item |