ARIYADI, ARIYADI (2024) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAAN DI MEDIA SOSIAL MENGGUNAKAN AKUN PALSU. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
21. TESIS PASCA SIDANG AKHIR print FIX BANGET.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text
Ariyadi_7773220033_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Ariyadi_7773220033_02.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB) |
|
Text
Ariyadi_7773220033_03.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) |
|
Text
Ariyadi_7773220033_04.pdf Restricted to Registered users only Download (390kB) |
|
Text
Ariyadi_7773220033_05.pdf Restricted to Registered users only Download (50kB) |
|
Text
Ariyadi_7773220033_REff.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB) |
|
Text
Ariyadi_7773220033_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
The negative impact of technological advances in the form of the phenomenon of hate speech on social media has hit various countries, this has not been spared in Indonesia, where in recent years the trend has increased. Based on this phenomenon, this research aims to find out and examine criminal law enforcement against criminal acts of hate speech on social media using fake accounts along with the obstacles experienced by police law enforcers with problem formulation. This type of research is normative law which is supported by field studies. The research approach is in the form of a statutory approach with primary and secondary data sources. Then, analyzed in a qualitative way. The research results show that there are 3 levels of fake accounts (anonymity), which are the modus operandi of perpetrators of hate speech on social media, namely pseudonyms (light level), visual anonymity (medium level), and fully anonymous (difficult level). In practice, this anonymity account disguises its identity, chooses certain internet networks, such as virtual private networks, uses official social media platforms, and uses data manipulation techniques. From this, to maintain order, the state made the ITE Law its regulations, and violators must accept the consequences of their legal actions as a form of accountability. Then, there are 2 (two) methods of law enforcement against perpetrators of criminal acts of hate speech on social media using fake accounts, which are currently being carried out by Bareskrim Polri in 2021-2023. In terms of punishment, it is regulated in the Criminal Code in Articles 156 and 157. Meanwhile, in the ITE Law, it is contained in Article 27 paragraph (3) and Article 28 paragraph (2), where the punishment is regulated in Articles 45 and 45A, and there are also derivative regulations. Apart from criminalization, the police also carry out enforcement by blocking.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Law Enforcement, Hate Speech, Fake Accounts, Police Penegakan Hukum, Ujaran Kebencian, Akun Palsu, Kepolisian | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Dampak negatif dari kemajuan teknologi berupa fenomena ujaran kebencian di media sosial telah melanda di berbagai negara, hal ini pun tak luput di Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir trennya meningkat. Dari fenomena tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dengan menggunakan akun palsu berserta kendalakendala yang dialami oleh penegak hukum Kepolisian. Jenis penelitian ini ialah hukum normatif yang di dukung studi lapangan, Pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dengan sumber data primer dan sekunder. Kemudian, dianalisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Terdapat 3 level akun palsu (anonimitas) yang menjadi modus operandi pelaku ujaran kebencian di media sosial, yakni Pseudonym (tingkat ringan), Visual anonymity (tingkat sedang) dan Fully anonymous (tingkat sulit). Dalam praktiknya, akun anonimitas ini melakukan Penyamaran Identitas, Memilih Jaringan Internet tertentu, seperti Virtual Private Network dan Menggunakan platform media sosial resmi hingga menggunakan teknik manipulasi data. Dari hal tersebut, untuk tetap menjaga ketertiban, negara membuat Undang-Undang ITE pengaturannya dan terhadap pelanggar, maka harus menerima konsekuensi atas perbuatan hukumnya tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kemudian, terdapat 2 (dua) metode penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dengan menggunakan akun palsu yang saat ini dilakukan Bareskrim Polri pada tahun 2021-2023. Secara pemidanaan telah diatur dalam KUHP pada Pasal 156 dan 157. Sedangkan pada Undang-Undang ITE terdapat pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) yang hukumannya diatur pada Pasal 45 dan 45A, serta terdapat pula peraturan turunannya. Selain secara pemidaan, Kepolisian juga melakukan penegakan dengan Pemblokiran. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr ARIYADI ARIYADI | |||||||||
| Date Deposited: | 19 Dec 2024 12:22 | |||||||||
| Last Modified: | 19 Dec 2024 12:22 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/44292 |
Actions (login required)
 |
View Item |