Pradani, Lokasari (2024) PENEGAKAN HUKUM PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 21 TAHUN 2007. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
LOKASARI PRADANI_1111180284_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
LOKASARI PRADANI_1111180284_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
LOKASARI PRADANI_1111180284_02.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB) |
|
Text
LOKASARI PRADANI_1111180284_03.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB) |
|
Text
LOKASARI PRADANI_1111180284_04.pdf Restricted to Registered users only Download (377kB) |
|
Text
LOKASARI PRADANI_1111180284_05.pdf Restricted to Registered users only Download (123kB) |
|
Text
LOKASARI PRADANI_1111180284_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB) |
|
Text
LOKASARI PRADANI_1111180284_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB) |
Abstract
Human trafficking still often occurs causing problems both in terms of law and social. Identification in this problem is How is Criminal Law Enforcement Against Criminal Acts of Human Trafficking Based on Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007, and How is Criminalization of Criminal Acts of Human Trafficking Based on Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007? The theories used in this study are the Theory of Law Enforcement and the Theory of Criminalization. The research method used is normative juridical with a Legislation approach, and the Data Sources used are Secondary Data consisting of Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials and Tertiary Legal Materials. Data Collection Techniques in the form of Library Studies and Literature Studies. The Data Analysis Techniques used are Deductive based on general theories or concepts applied to explain a Set of Data and Inferential based on Data and Samples generalized towards Population Data. This study aims to determine the case of Human Trafficking (TPPO) to Myanmar and the Sale of Human Organs (Kidneys) for Transplantation in Bekasi in Law Number 21 of 2007. Based on the results of the study, it shows that Law Enforcement is a very important part to be implemented in Indonesian legislation made by the legislative body based on the wisdom between law and community ethics which can then be applied to discipline society by implementing law enforcement components such as the stages of formulation, application and execution and in Criminalization is the culmination of the entire process of holding someone accountable who has committed a crime. The form of community protection in an effort to provide a deterrent effect and repair something that is damaged back to its original state. Appropriate punishment for the perpetrator is a form of protection that must be provided by the government to provide a sense of security to the community.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Perdagangan manusia masih sering terjadi menimbulkan permasalahan baik dari segi hukum dan sosial. Identifikasi dalam masalah ini adalah Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007? dan Bagaimana Pemidanaan Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang- Undang RI Nomor 21 Tahun 2007? Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Penegakan Hukum dan Teori Pemidanaan. Metode Penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, dan Sumber Data yang digunakan ialah Data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Teknik Pengumpulan Data berupa Studi kepustakaan dan Studi Literatur. Teknik Analisis Data yang digunakan Bersifat Deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang Seperangkat Data dan Bersifat Inferensial berdasarkan Data dan Sampel digeneralisasi menuju ke Data Populasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus Tindak Perdagangan Orang (TPPO) ke Myanmar dan Penjualan Organ Tubuh (Ginjal) Manusia untuk Transplantasi di Bekasi ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Berdasarkan hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Hukum merupakan bagian yang sangat penting untuk diterapkan dalam perundang-undangan Indonesia yang dibuat oleh badan legislasi berdasarkan pada kebijaksanaan antara hukum dan etika masyarakat yang kemudian dapat diterapkan untuk mentertibkan masyarakat dengan menjalankan komponen penegak hukum seperti tahapan formulasi, aplikasi dan eksekusi serta dalam Pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Bentuk perlindungan masyarakat dalam upaya memberikan efek jera dan memperbaiki sesuatu yang rusak kembali seperti semula. Pemidanaan yang tepat kepada pelaku merupakan suatu bentuk perlindungan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada warga masyarakat. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Human Trafficking, Criminal Acts of Human Trafficking, Criminal Law Enforcement, Criminalization Perdagangan Manusia, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penegakan Hukum Pidana, Pemidanaan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum 01-Fakultas Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mrs Lokasari Pradani | |||||||||
| Date Deposited: | 04 Dec 2024 11:58 | |||||||||
| Last Modified: | 04 Dec 2024 11:58 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/43981 |
Actions (login required)
 |
View Item |