Jihan Safira, Rastiya (2024) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON DALAM MENANGANI PERMASALAHAN PENCEMARAN SAMPAH LAUT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2018 TENTANG SAMPAH LAUT. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
This is the latest version of this item.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
RASTIYA JIHAN SAFIRA_1111200333_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
RASTIYA JIHAN SAFIRA_1111200333_01.pdf Restricted to Registered users only Download (930kB) |
|
Text
RASTIYA JIHAN SAFIRA_1111200333_02.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB) |
|
Text
RASTIYA JIHAN SAFIRA_1111200333_03.pdf Restricted to Registered users only Download (771kB) |
|
Text
RASTIYA JIHAN SAFIRA_1111200333_04.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) |
|
Text
RASTIYA JIHAN SAFIRA_1111200333_05.pdf Restricted to Registered users only Download (33kB) |
|
Text
RASTIYA JIHAN SAFIRA_1111200333_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB) |
|
Text
RASTIYA JIHAN SAFIRA_1111200333_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
The sea is the source of life for every community because it has various potential natural resources. However, currently, marine pollution due to rubbish is disrupting the marine ecosystem. The Cilegon City Environmental Service has the duties, functions and authority to overcome the problem of marine debris which today has become a serious problem. Presidential Regulation Number 83 of 2018 concerning Prevention of Marine Debris is one solution in dealing with marine debris by overcoming the problem of marine debris with an Action Plan. Currently, the Cilegon City Government has not implemented Presidential Regulation Number 83 of 2018 concerning the Prevention of Marine Debris into the Cilegon City Regional Regulations and Cilegon Mayor Regulations. The absence of a legal basis makes it difficult for the Cilegon City Environmental Service to implement it because there is no legal umbrella to cover it. The identification of the problem from this research is how to implement the authority of the Cilegon City Regional Government in handling marine waste pollution problems based on Presidential Regulation Number 83 of 2018 concerning Handling Marine Waste and what are the obstacles for the Cilegon City Government in handling marine waste pollution problems based on Presidential Regulation Number 83 of 2018 concerning Handling Marine Debris. This research uses Authority Theory and Ecoregional Principles. The method used in preparing this thesis is the Empirical Juridical method which uses field data compared with statutory regulations. The data sources used in this research are primary and secondary data sources which were analyzed qualitatively. The results of this thesis research are that the Cilegon City Government has not been effective in dealing with marine waste. The Cilegon City Government has not further regulated Presidential Regulation Number 83 of 2018 concerning Handling Marine Debris, which has resulted in the limited authority of the Regional Government, especially the Environmental Service, in handling cases of marine debris in the city of Cilegon. The Cilegon City Regional Government needs to form Cilegon City Regional Regulations and Cilegon Mayor Regulations with reference to the Action Plan contained in Appendix I of Presidential Regulation Number 83 of 2018 concerning Handling of Marine Waste.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Laut merupakan sumber kehidupan setiap masyarakat karena memiliki berbagai potensi sumber daya alam. Namun saat ini, pencemaran laut karena sampah mengakibatkan ekosistem laut terganggu. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon memiliki tugas, fungsi dan wewenang dalam mengatasi masalah sampah laut yang hari ini menjadi masalah serius Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pencegahan Sampah Laut merupakan salah satu solusi dalam menangani sampah laut dengan mengatasi masalah sampah laut dengan Rencana Aksi. Saat ini, Pemerintahan Kota Cilegon belum mengejawantahkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pencegahan Sampah laut kedalam Peraturan Daerah Kota Cilegon dan Peraturan Walikota Cilegon. Tidak adanya dasar hukum mengakibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon sulit untuk melaksanakannya karena tidak ada payung hukum yang menaungi. Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah Bagamana Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon dalam Menangani Permasalahan Pencemaran Sampah Laut Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut dan Bagaimana Kendala Pemerintah Kota Cilegon dalam Penanganan Permasalahan Pencemaran Sampah Laut Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Penelitian ini Menggunakan Teori Kewenangan dan Asas Ekoregion. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode Yuridis Empiris yang menggunakan data lapangan dengan dikomparasikan pada peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini adalah Pemerintahan Kota Cilegon belum efektif dalam menangani sampah laut. Pemerintahan Kota Cilegon belum mengatur lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut yang mengakibatkan terbatasnya kewenangan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan hidup dalam menangani kasus sampah laut yang ada di kota Cilegon. Pemerintahan Daerah Kota Cilegon perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Cilegon dan Peraturan Walikota Cilegon dengan mengacu pada Rencana Aksi yang termuat pada Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Delegation Authority, Marine Waste Pollution, Marine Waste Management Kewenangan Delegasi, Pencemaran Sampah Laut, Penanganan Sampah Laut | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Rastiya Jihan Safira | |||||||||
| Date Deposited: | 04 Dec 2024 11:03 | |||||||||
| Last Modified: | 04 Dec 2024 11:03 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/43840 |
Available Versions of this Item
-
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON
DALAM MENANGANI PERMASALAHAN PENCEMARAN
SAMPAH LAUT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 83 TAHUN 2018 TENTANG SAMPAH LAUT. (deposited UNSPECIFIED)
- KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON DALAM MENANGANI PERMASALAHAN PENCEMARAN SAMPAH LAUT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2018 TENTANG SAMPAH LAUT. (deposited 04 Dec 2024 11:03) [Currently Displayed]
Actions (login required)
 |
View Item |