Munawar, Shodiq (2023) KEDUDUKAN TANAH SWAPRAJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
01. Shodiq Munawar _ 7773190016 _ Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
01. Shodiq Munawar _ 7773190016 _ 01.pdf Restricted to Registered users only Download (791kB) |
|
Text
01. Shodiq Munawar _ 7773190016 _ 02.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB) |
|
Text
01. Shodiq Munawar _ 7773190016 _03.pdf Restricted to Registered users only Download (87kB) |
|
Text
01. Shodiq Munawar _ 7773190016 _ 04.pdf Restricted to Registered users only Download (119kB) |
|
Text
01. Shodiq Munawar _ 7773190016 _ 05.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB) |
|
Text
01. Shodiq Munawar _ 7773190016 _ reff.pdf Restricted to Registered users only Download (67kB) |
|
Text
01. Shodiq Munawar _ 7773190016 _ lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (527kB) |
Abstract
This research is to analyze land policies related to autonomous land in the Special Region of Yogyakarta in addressing the privileges of land affairs based on Law Number 13 of 2012. To analyze the position of the autonomous land of the Special Region of Yogyakarta in the National Land Law. Normative-empirical legal research methods and normative juridical approaches, namely legal research methods that focus on literary data or secondary data through legal principles. The results of research on land policy related to self-governing land in the Special Region of Yogyakarta in addressing the privileges of land affairs based on Law Number 13 of the year are regarding the Privileges of Yogyakarta, the Sultanate and the Duchy are subject to rights that have ownership rights to the Sultanate and Duchy lands. After being determined as a legal entity that can have land rights, according to the provisions of Article 33 of Law no. 13 of Law No. 13 of 2012, ownership rights to sultanate land and duchy land are registered with the Land Agency. Registration of rights to sultanate land and duchy land is carried out in accordance with statutory provisions (UUPA) as basic regulations on agrarian principles in Indonesia. The position of the autonomous land of the Special Region of Yogyakarta in the National Land Law as stated in Article 18B of the 1945 Constitution states that the state respects the origin rights of a government that was in power before Indonesia's independence and designated Yogyakarta as the Special Region of Yogyakarta based on Law Number 3 of 1950. In law This law determines several powers that are delegated to the local government to regulate regional affairs, in this case including agrarian affairs. With the issuance of Regional Regulation No. 5 of 1954, the regional government's authority was exercised to determine land rights that could be obtained by the people of Yogyakarta. Strictly speaking with this regulation there are several land rights which are then given to individuals as property rights, but several plots of land remain the property of the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate.
Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Penelitian ini untuk menganalisis kebijakan pertanahan terkait tanah swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyikapi keistimewaan urusan pertanahan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2012. Menganalisis kedudukan tanah swapraja Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Hukum Tanah Nasional. Metode penelitian hukum normatif-empiris dan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder melalui asas-asas hukum. Hasil penelitian Kebijakan pertanahan terkait tanah swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyikapi keistimewaan urusan pertanahan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun adalah mengenai Keistimewaan Yogyakarta, Kasultanan dan Kadipaten merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan dan Kadipaten. Setelah ditetapkan sebagai Badan Hukum yang dapat memiliki Hak Atas Tanah maka menurut ketentuan Pasal 33 UU No. 13 Tahun UU No.13 tahun 2012, hak milik atas tanah kesultanan dan tanah kadipaten di daftarkan pada Lembaga pertanahan. Pendafiaran hak atas tanah kasultanan dan tanah kadipaten dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UUPA) sebagai peraturan dasar pokok-pokok agraria di Indonesia. Kedudukan tanah swapraja Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Hukum Tanah Nasional sebagaimana dalam bunyi Pasal 18B UUD 1945 dinyatakan bahwa negara menghormati hak asal usul suatu pemerintahan yang telah berkuasa sebelum Indonesia merdeka dan menetapkan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Dalam undang-undang ini ditentukan beberapa kekuasaan yang dikuasakan pada pemerintah daerahnya untuk mengatur urusan daerahnya dalam hal ini termasuk urusan agraria. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1954 dilaksanakanlah kewenangan pemerintah daerah untuk menentukan hak – hak atas tanah yang dapat diperoleh oleh masyarakat Yogyakarta. Secara tegas dengan peraturan ini terdapat beberapa hak atas tanah yang kemudian diberikan kepada perseorangan sebagai hak milik, namun beberapa bidang tanah tetap menjadi milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Swapraja Land, Special Region of Yogyakarta, National Land Law, Agrarian Law. Tanah Swapraja, Daerah Istimewa Yogyakarta, Hukum Tanah Nasional, UU Agraria. | |||||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
Depositing User: | Mr Shodiq Munawar | |||||||||
Date Deposited: | 13 Nov 2024 12:01 | |||||||||
Last Modified: | 13 Nov 2024 12:01 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/43798 |
Actions (login required)
View Item |