YULIANI, MU’ALIMAH (2020) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TERBITNYA AKTE JUAL BELI BERMASALAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
MU’ALIMAH YULIANI_1111160327_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
MU’ALIMAH YULIANI_1111160327_01.pdf Restricted to Registered users only Download (791kB) |
|
Text
MU’ALIMAH YULIANI_1111160327_02.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB) |
|
Text
MU’ALIMAH YULIANI_1111160327_03.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB) |
|
Text
MU’ALIMAH YULIANI_1111160327_04.pdf Restricted to Registered users only Download (33kB) |
|
Text
MU’ALIMAH YULIANI_1111160327_05.pdf Restricted to Registered users only Download (10kB) |
|
Text
MU’ALIMAH YULIANI_1111160327_reff.pdf Restricted to Registered users only Download (8kB) |
|
Text
MU’ALIMAH YULIANI_1111160327_lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB) |
Abstract
Banking institutions in collecting funds from the public, namely in the form of demand deposits, deposits and savings, do not provide guarantees for customer deposits, especially deposits in the form of deposits if the bank goes bankrupt, liquidation or bank operations are frozen so that it can harm customers / depositors. The purpose of this study, among others, is to determine the legal basis for the existence of deposit insurance other than in Government Regulation Number 34 of 1973 concerning the guarantee of money deposits with deposit insurance if it is linked with general insurance and with several insurance principles. To find out which party should cover deposit insurance (whether the bank / depositors). Also to find out the constraints that cause the implementation of deposit insurance at banks in Indonesia is not yet possible. The approach method used is the normative juridical method with descriptive analytical research specifications. The research data were obtained from secondary data and primary data which were then analyzed normatively qualitatively. Based on the discussion and analysis it can be concluded that insurance is specifically regulated in a form of regulation, but deposit insurance can be concluded from several provisions, namely in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, Book 1 Chapter, Article IX 246 and Article 247 KUHD, Law -Law number 2 of 1992 Article 1 sub (1) and sub (5) concerning insurance business, Presidential Decree of the Republic of Indonesia number 40 of 1988 dated 26 October 1988 concerning business in the field of loss insurance, Decree of the Minister of Finance number 1249 / KMK013 / 1988 dated 20 December 1988 concerning provisions and procedures for conducting business in the field of loss insurance. Ideally, a deposit insurance agreement should be issued by the bank. Constraints that cause deposit insurance to be unable to implement include, among others, deposit insurance has not been regulated in a regulation, bank secrecy issues, and parties that will cover deposit insurance (bank / depositors)
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Lembaga perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat yaitu dalam bentuk giro , deposito dan tabungan kurang memberikan jaminan terhadap simpanan para nasabah khususnya simpanan dalam bentuk deposito apabila bank mengalami pailit, likuidasi atau bank beku kegiatan opererasi sehingga dapat merugikan pihak nasabah / deposan. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui landasan hukum eksistensi asuransi deposito selain di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1973 tentang jaminan simpanan uang pada dengan asuransi deposito apabila di hubungkan dengan asuransi kerugian serta dengan beberapa prinsip asuransi. Untuk mengetahui pihak manakah yang sebaiknya menutup asuransi deposito (apakah pihak bank/pihak deposan). Juga untuk mengetahui ke kendala-kendala yang menyebabkan belum dapat dilaksanakannya asuransi deposito pada bank-bank di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data penelitian diperoleh dari data sekunder dan data primer yang kemudian dianalisis secara normative kualitatif. Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa asuransi diatur secara khusus didalam suatu bentuk peraturan akan tetapi asuransi deposito dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan yaitu antara lain di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ,Buku 1 Bab Pasal IX 246 dan Pasal 247 KUHD, UndangUndang nomor 2 tahun 1992 Pasal 1 sub(1) dan sub(5) tentang usaha perasuransian ,Keputusan Presidaen RI nomor 40 tahun 1988 tanggal 26 oktober 1988 tentang usaha di bidang asuransi kerugian ,Keputusan Menteri Keuangan nomor 1249/KMK013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha dibidang asuransi kerugian.Perjanjian asuransi deposito idealnya ditiup oleh pihak bank. Kendala-Kendala yang menyebabkan belum dapat dilaksanakannya asuransi deposito antara lain adalah asuransi deposito belum diatur di dalam suatu peraturan, masalah kerahasiaan bank, serta pihak yang akan menutup asuransi deposito (pihak bank / pihak deposan) | |||||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
Depositing User: | MRS MU’ALIMAH YULIANI | |||||||||
Date Deposited: | 07 Nov 2024 15:09 | |||||||||
Last Modified: | 07 Nov 2024 15:09 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/43668 |
Actions (login required)
View Item |