Rohayati, Rohayati (2024) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PEMERKOSAAN PUTUSAN NOMOR: 892/PID.B/2021/PN.BJM. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Rohayati_1111180214_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Rohayati_1111180214_02.pdf Restricted to Registered users only Download (475kB) |
|
Text
Rohayati_1111180214_03.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB) |
|
Text
Rohayati_1111180214_04.pdf Restricted to Registered users only Download (602kB) |
|
Text
Rohayati_1111180214_05.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB) |
|
Text
Rohayati_1111180214_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
|
Text
Rohayati_1111180214_Lam.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB) |
|
Text
Rohayati_1111180214_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (448kB) |
Abstract
The crime of rape is a crime that continues to occur in society. However, the large number of rape cases is not in line with law enforcement. Court decisions do not always favor victims and prison sentences given to perpetrators tend to be lenient. The problem identification in this study is how the judge's consideration in adjudicating the rape case in decision Number: 892/Pid/B/2021/PN Bjm and how the law enforcement against the perpetrator of rape in decision Number: 892/Pid/B/2021/PN Bjm. The theories used in this research are the theory of Judge Consideration and the theory of Law Enforcement. The method used in this research is qualitative. The research specifications used are Juridical-Normative with a statutory approach and a court decision approach. The data source used is a secondary data source in which it is subdivided into 3 (three) parts, namely primary, secondary, and tertiary legal materials with data collection techniques using library research. The findings in this study are that the judge's consideration in Decision Number: 892/Pid/B/2021/PN Bjm makes the defendant's background as a member of the Indonesian National Police an aggravating circumstance but does not make it a juridical consideration that is included in the additional criminal elements as in Article 52 of the Criminal Code and law enforcers who mistakenly apply the article so that it does not match the actions of the perpetrator.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Tindak pidana perkosaan adalah tindak pidana yang terus banyak terjadi di masyarakat. Namun, banyaknya jumlah kasus perkosaan tidak selaras dengan penegakan hukumnya. Putusan pengadilan tidak selalu memihak terhadap korban dan vonis pidana penjara yang diberikan kepada pelaku cenderung ringan. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili perkara pemerkosaan studi putusan Nomor: 892/Pid/B/2021/PN Bjm serta bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan pada putusan putusan Nomor: 892/Pid/B/2021/PN Bjm. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Pertimbangan Hakim dan teori Penegakan Hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan putusan pengadilan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang di dalamnya dibagi lagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian pustaka. Temuan dalam penelitian ini yaitu pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 892/Pid/B/2021/PN Bjm menjadikan latar belakang terdakwa selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai keadaan yang memberatkan namun tidak menjadikannya sebagai pertimbangan yuridis yang masuk dalam unsur pidana tambahan sebagaimana dalam Pasal 52 KUHP dan penegak hukum yang keliru menerapkan pasal sehingga tidak sesuai dengan perbuatan pelaku serta korban tidak mendapatkan vasilitas Visum et Repertum Psikiatrum (VERP) yang dapat digunakan sebagai bukti dan pertimbangan hakim yang memberatkan terdakwa. Saran peneliti semestinya hakim menjadikan jabatan terdakwa selaku anggota Polri sebagai pertimbangan yuridis serta jaksa dapat mengakomodir kepentingan korban serta memastikan bahwa undang-undang sesuai dengan perbuatan pelaku. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Rape, Judge's Consideration, Law Enforcement. Perkosaan, Pertimbangan Hakim, Penegakan Hukum. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum 01-Fakultas Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | rohayati rohayati rohayati | |||||||||
| Date Deposited: | 01 Nov 2024 10:00 | |||||||||
| Last Modified: | 01 Nov 2024 10:00 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/43444 |
Actions (login required)
 |
View Item |