mubarok, syahrul (2024) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK IZIN POLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs.). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
syahrul mubarok_1111180046_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Syahrul Mubarok_1111180046_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Syahrul Mubarok_1111180046_02.pdf Restricted to Registered users only Download (402kB) |
|
Text
Syahrul Mubarok_1111180046_03.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB) |
|
Text
Syahrul Mubarok_1111180046_04.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) |
|
Text
Syahrul Mubarok_1111180046_05.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB) |
|
Text
Syahrul Mubarok_1111180046_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB) |
Abstract
Polygamy as a marriage practice in Islamic law is often controversial in society. Even though it is regulated by law, polygamy permits still require approval from a religious court. In this context, it is important to understand the factors that influence the judge's decision to reject a polygamy application. The identification of the problem from this research is how the judge considers when refusing permission for polygamy in the Brebes Religious Court decision Number 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs. Are the judge's considerations in accordance with the provisions of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law The research method used is normative juridical, namely an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research and library research. Data was obtained through analysis of religious court decision documents. The results of the research show that the judge's consideration in refusing a permit for polygamy is that in the area of the arguments for the application, namely the reasons used by the judge in rejecting the permit for polygamy, because the main reasons used as a basis for the applicant to apply for polygamy, according to the panel of judges, are not basic enough as legal reasons if they are intended as reasons. first (the wife cannot carry out her obligations as a wife) and this reason, according to the panel of judges, is a cliche reason used to discredit the couple.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Poligami sebagai praktik pernikahan dalam hukum Islam seringkali menjadi kontroversi dalam masyarakat. Meskipun diatur dalam undang-undang, izin poligami tetap memerlukan persetujuan dari pengadilan agama. Dalam konteks ini, penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim dalam menolak permohonan poligami. Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs. Apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan penelitian kepustakaan. Data diperoleh melalui analisis dokumen putusan pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak izin poligami adalah bahwa dalam bidang dalil permohonan yaitu alasan yang digunakan hakim dalam menolak izin poligami, karena alasan pokok yang dijadikan dasar pemohon untuk mengajukan poligami tersebut menurut majlis hakim tidaklah cukup mendasar sebagai alasan hukum jika dimaksudkan sebagai alasan pertama (istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri) dan alasan tersebut menurut majlis hakim sebuah alasan klise yang dipakai untuk mendeskreditkan pasangan. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Polygamy, Judge's Consideration. Poligami, Pertimbangan Hakim. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mubarok Syahrul | |||||||||
| Date Deposited: | 25 Oct 2024 08:36 | |||||||||
| Last Modified: | 25 Oct 2024 08:36 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/43314 |
Actions (login required)
 |
View Item |