VIONA ROSSA, ANELISTA (2024) PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Kasus Penetapan Dispensasi Kawin Nomor Perkara 13/Pdt.P/2022/PA.Clg). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Anelista Viona Rossa_1111200006 fullteks.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Anelista Viona Rossa_1111200006 01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Anelista Viona Rossa_1111200006 02.pdf Restricted to Registered users only Download (494kB) |
|
Text
Anelista Viona Rossa_1111200006 03.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB) |
|
Text
Anelista Viona Rossa_1111200006 04.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB) |
|
Text
Anelista Viona Rossa_1111200006 05.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB) |
|
Text
Anelista Viona Rossa_1111200006 reff.pdf Restricted to Registered users only Download (437kB) |
|
Text
Anelista Viona Rossa_1111200006 lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (386kB) |
Abstract
Law Number 16 of 2019 concerning Marriage has set the age limit for marriage for prospective grooms and prospective brides to be the same, namely 19 years. However, in reality, there are still many people who marry under the age of 19, even submitting a marriage dispensation application to the Religious Court. Based on this, the government issued the latest regulation, namely Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. In the PERMA there are requirements for marriage dispensation, one of which is: Applicants are required to attach a certificate from a Psychologist when submitting a marriage dispensation application. Based on this, the identification of the problem in this study is: How is the Judge's consideration of the Determination of Marriage Dispensation in case number 13/Pdt.P/2022/PA.Clg reviewed based on Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation and what are the legal consequences for the applicant, the applicant's children, and the applicant's family for the rejection of the Determination of Marriage Dispensation in case number 13/Pdt.P/2022/PA.Clg. The theory used in this study is the Maslahah Theory. To collect data in this study, the method used is normative juridical, and is carried out with a research approach using interviews and library studies (Library Research). The data obtained are analyzed qualitatively, and linked to applicable laws and regulations. Based on this, the results of this study are: The judge rejected the application for marriage dispensation based on information from a psychologist stating that the woman was not mentally ready to become a wife and mother. Regarding the legal consequences of the rejection of the dispensation, the woman and man cannot carry out their marriage at the KUA, but can carry out a sirī marriage and the child born must be registered by the child's parents with the local Religious Court. The conclusion in this study is that if the child is not yet physically or mentally mature, then the application must be rejected because it does not meet the requirements to obtain a marriage dispensation. Based on this, the suggestion in this study is that the Judge should consider physical and mental health, as well as education in deciding marriage dispensation cases.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan telah menentukan batas usia menikah bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita disamakan yaitu 19 tahun. Akan tetapi pada realitanya masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah usia 19 tahun, bahkan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan aturan terbaru yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Di dalam PERMA tersebut terdapat syarat-syarat dispensasi kawin, salah satu syaratnya yaitu: Pemohon wajib melampirkan surat dari Psikolog saat mengajukan permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan hal tersebut, identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Dispensasi Kawin nomor perkara 13/Pdt.P/2022/PA.Clg ditinjau berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan bagaimana akibat hukum terhadap Pemohon, anak pemohon, dan keluarga pemohon terkait penolakan Penetapan Dispensasi Kawin terhadap nomor perkara 13/Pdt.P/2022/PA.Clg. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Maslahah. Untuk menghimpun data dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu yuridis normatif, dan dilakukan dengan pendekatan penelitian menggunakan wawancara dan studi kepustakaan (Library Research). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian ini yaitu: Hakim menolak permohonan dispensasi kawin tersebut berdasarkan alat bukti pemeriksaan dari Psikolog yang menyatakan bahwa pihak wanita secara mental belum siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu. Mengenai Akibat hukum dari penolakan dispensasi tersebut yaitu pihak wanita dan laki-laki tidak dapat melangsungkan perkawinannya ke KUA, namun mereka dapat menikah secara agama (siri) dan anak yang dilahirkan maka orang tuanya wajib mendaftarkan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama setempat. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah apabila anak belum dewasa secara fisik maupun mentalnya maka permohonan tersebut harus ditolak karena tidak memenuhi syarat dispensasi kawin. Berdasarkan hal tersebut, saran dalam penelitian ini ialah Hakim sebaiknya lebih mempertimbangkan kesehatan fisik dan mental, serta pendidikan dalam memutus perkara dispensasi kawin. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Marriage, Underage Marriage, Dispensation. Perkawinan, Dibawah Umur, Dispensasi. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Anelista Viona Rossa | |||||||||
| Date Deposited: | 23 Oct 2024 13:40 | |||||||||
| Last Modified: | 23 Oct 2024 13:40 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/43284 |
Actions (login required)
 |
View Item |