Aulia Rachman, Natasya (2024) PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI KOTA DEPOK BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Natasya Aulia Rachman_1111190162_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Natasya Aulia Rachman_1111190162_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Natasya Aulia Rachman_1111190162_02.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB) |
|
Text
Natasya Aulia Rachman_1111190162_03.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB) |
|
Text
Natasya Aulia Rachman_1111190162_04.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB) |
|
Text
Natasya Aulia Rachman_1111190162_05.pdf Restricted to Registered users only Download (138kB) |
|
Text
Natasya Aulia Rachman_1111190162_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Natasya Aulia Rachman_1111190162_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (353kB) |
Abstract
People with disabilities have the same rights as other people (non-disabled), but with their limitations they are entitled to special assistance and treatment. The role of the government in this case is very important in fulfilling these rights. The problem identification based on Depok Mayor Regulation Number 17 of 2023 concerning Amendments to Depok Mayor Regulation Number 58 of 2021 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions, and Work Procedures of the Social Service is how the role of social services in empowering people with disabilities in the distribution of social assistance and what are the inhibiting factors of the Depok City social service in empowering people with disabilities in the distribution of social assistance. The theories used are the theory of authority and the theory of social welfare. The research method uses empirical juridical. The type of research is descriptive-analytic. The data source is primary data supported by secondary data. Data collection techniques are literature studies and field research by means of interviews. Data were obtained and analyzed descriptively with a qualitative approach method. According to the results of the research in carrying out government functions, a regional apparatus has legal authority, namely through mandate authority. This is confirmed in Article 2 paragraph (2) of Depok Mayor Regulation Number 58 of 2021 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions, and Work Procedures of the Social Service which states: “The service as referred to in paragraph (1) is led by the Head of Service who is domiciled under and responsible to the Mayor through the Regional Secretary.” Regarding the empowerment of persons with disabilities in the distribution of social assistance, the Depok City Social Service has the authority to carry out tasks related to the social sector in the Depok City Region. The implementation of the role of empowering persons with disabilities refers to Depok Mayor Regulation Number 17 of 2023 concerning Amendments to Depok Mayor Regulation Number 58 of 2021 which can be said to be not optimal. There are 5 inhibiting factors, namely: (1) Not optimal socialization carried out by the Social Service; (2) Inaccuracy of targets in providing disability social assistance; (3) Limited budget received by the Social Service; (4) Lack of adequate human resources; (5) Constraints on persons with disabilities themselves.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat lain (non- disabilitas), namun dengan keterbatasan yang mereka miliki mereka berhak mendapatkan bantuan serta perlakuan khusus. Peran pemerintah dalam hal ini sangatlah penting dalam upaya memenuhi hak tersebut. Adapun identifikasi masalah berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial ialah bagaimana peran dinas sosial terhadap pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dalam penyaluran bantuan sosial dan apa saja faktor penghambat dinas sosial Kota Depok dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dalam penyaluran bantuan sosial. Teori yang digunakan yaitu teori kewenangan dan teori kesejahteraan sosial. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris. Jenis penelitian yaitu deskriptif analitis. Sumber data yaitu data primer yang ditunjang data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara wawancara. Data diperoleh dan dianalisis secara deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, suatu perangkat daerah memiliki kewenangan secara hukum, yaitu melalui kewenangan mandat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Wali Kota Depok Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial yang menyebutkan: “Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.” Terkait pemberdayaan penyandang disabilitas dalam penyaluran bantuan sosial, Dinas Sosial Kota Depok memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas yang berhubungan dengan bidang sosial di Daerah Kota Depok. Pelaksanaan peran pemberdayaan penyandang disabilitas mengacu pada Peraturan Wali Kota Depok Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 58 Tahun 2021 dapat dikatakan belum optimal. Terdapat 5 faktor penghambat, yaitu: (1) Belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Sosial; (2) Ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bantuan sosial disabilitas; (3) Terbatasnya anggaran yang diterima Dinas Sosial; (4) Kurangnya SDM yang memadai; (5) Kendala pada penyandang disabilitas itu sendiri. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | The Role of the Social Service, People with Disabilities, Social Assistance Peran Dinas Sosial, Penyandang Disabilitas, Bantuan Sosial | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Natasya Aulia Rachman | |||||||||
| Date Deposited: | 17 Oct 2024 09:35 | |||||||||
| Last Modified: | 17 Oct 2024 09:35 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/43107 |
Actions (login required)
 |
View Item |