Bindi, Muhamad (2024) NOTARY'S RESPONSIBILITIES FOR DEEDS MADE OUTSIDE THE NOTARY'S WORKING AREA IN LAW NUMBER 2 OF 2014 CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NUMBER 30 OF 2004 CONCERNING THE OFFICE OF NOTARY. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Skripsi Full Text)
SKRIPSI_MUHAMAD_BINDI_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (814kB) |
|
Text (BAB I)
SKRIPSI_MUHAMAD_BINDI_01.pdf Restricted to Registered users only Download (748kB) |
|
Text (BAB II)
SKRIPSI_MUHAMAD_BINDI_02.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) |
|
Text (BAB III)
SKRIPSI_MUHAMAD_BINDI_03.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB) |
|
Text (BAB IV)
SKRIPSI_MUHAMAD_BINDI_04.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB) |
|
Text (BAB V)
SKRIPSI_MUHAMAD_BINDI_05.pdf Restricted to Registered users only Download (8kB) |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
SKRIPSI_MUHAMAD_BINDI_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
SKRIPSI_MUHAMAD_BINDI_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (68kB) |
Abstract
The Notary is a public official empowered to create authentic acts and has other authorities as stipulated in Law Number 2 of 2014 regarding the amendment of Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position. In exercising his legal acts, a notary must create them in the form of a notarial act. As explained by the Civil Law Code in Article 1868, an authentic act is one that is in a form determined by the law, made by or in the presence of public officials authorized to do so at the place where the act is created. This is done to safeguard and regulate the interests of individuals within a society, thereby achieving a balance between individual rights and collective rights. The research aims to investigate: 1) The legal consequences of authentic acts created outside the Notary's work area according to Law Number 2 of 2014 regarding the amendment of Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position, and 2) The responsibility of a Notary who creates authentic acts outside their work area according to Law Number 2 of 2014 regarding the amendment of Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position. This legal research is a normative empirical study. The research uses primary and secondary data. The data collection method involves conducting a literature study to obtain secondary data and direct field research to obtain primary data. The process begins with designing questions for interviews relevant to the research issues. The data analysis in this study is qualitative. The results show that Notaries, in performing their duties, have a work area that is regulated in Article 18(2) of the UUJN. As stated in Article 17(1) of the UUJN, there is a prohibition for Notaries to perform their duties outside their work area. The legal consequences of authentic acts created outside the Notary's work area are that such acts experience degradation and become hand-written documents based on court decisions. This means that such acts no longer possess complete probative power in court. The responsibility of a Notary who creates authentic acts outside their work area, as stipulated by UUJN, includes receiving administrative sanctions from the Regional Supervisory Council and being liable if there are claims for damages from parties who feel they have been harmed by the non-authentic act. The conclusion from this research is that acts issued outside a Notary's work area can become hand-written documents, and a Notary who creates such acts outside their jurisdiction will receive administrative sanctions according to UUJN provisions. It is advisable that creating authentic acts using a Notary's services should be a process that provides legal certainty to parties involved if the act is created in accordance with UUJN provisions. A Notary must be responsible for all legal acts performed based on UUJN provisions.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam melakukan kewenangannya yakni perbuatan hukum tertentu seorang notaris, harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Dijelaskan oleh kitab undang-undang hukum perdata dalam pasal 1868 bahwasanya suatu akta autentik merupakan akta didalam bentuk yang sudah ditentukan oleh ketentuan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai- pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Untuk menjaga serta mengatur kepentingan antar individu dalam suatu masyarakat agar tercipta keseimbangan antara hak perorangan dengan hak bersama. Tujuan Penelitian ialah untuk mengetahui 1) Bagaimana akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuat di luar wilayah kerja Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan 2) Bagaimana tanggung jawab seorang Notaris yang membuat akta autentik di luar wilayah kerja Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Cara pengumpulan data ini dengan melakukan penelitian studi pustaka untuk memperoleh data sekunder dan penelitian secara langsung dilapangan untuk memperoleh data primer. Proses dari penelitian ini diawali dengan merancang beberapa pertanyaan untuk wawancara sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki wilayah kerja yang telah diatur dalam Pasal 18 (2) UUJN. Sebagaimana dengan Pasal 17 (1) UUJN, yang berbunyi larangan untuk Notaris menjalankan jabatannya di luar wilayah kerjanya. Akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuat diluar wilayah kerja notaris ialah akta autentik tersebut dalam mengalami degradasi akta menjadi akta dibawah tangan dengan berdasarkan putusan pengadilan. Artinya bahwa akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna didalam pengadilan. Dan tanggung jawab notaris yang membuat akta autentik diluar wilayah kerja notaris berdasarkan UUJN yakni mendapatkan sanksi administrasi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah serta notaris harus bertanggung jawab apabila terdapat tuntutan ganti kerugian oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan akta nya yang sudah tidak menjadi sebuah akta autentik. Kesimpulan dari penelitian ini ialah akta yang dikeluarkan diluar wilayah kerja notaris dapat menjadi sebuah akta dibawah tangan dan notaris yang membuat akta diluar wilayah kerja jabatan notarisnya akan mendapatkan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan UUJN. seharusnya dalam pembuatan akta autentik dengan menggunakan jasa seorang notaris menjadi sebuah proses dalam memberikan kepastian hukum kepada para pihak jika akta tersebur dibuat sesuai dengan ketentuan UUJN. Seorang notaris harus bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya berdasarkan pada ketentuan UUJN. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Notary, Notary Deed, Jurisdiction Area Notaris, Akta Notaris, Wilayah Jabatan, | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Muhamad bindi | |||||||||
| Date Deposited: | 14 Oct 2024 13:41 | |||||||||
| Last Modified: | 14 Oct 2024 13:41 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/43055 |
Actions (login required)
 |
View Item |