Nathania, Selma (2024) PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI DAN ALIH KEAHLIAN PENDAMPING KERJA TENAGA ASINGDIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAHNOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (Studi Kasus PT. MC PET FILM INDONESIA). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
SKRIPSI FULL SELMA.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
|
Text
SKRIPSI FULL SELMA_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
SKRIPSI FULL SELMA_02.pdf Restricted to Registered users only Download (529kB) |
|
Text
SKRIPSI FULL SELMA_03.pdf Restricted to Registered users only Download (564kB) |
|
Text
SKRIPSI FULL SELMA_04.pdf Restricted to Registered users only Download (575kB) |
|
Text
SKRIPSI FULL SELMA_05.pdf Restricted to Registered users only Download (368kB) |
|
Text
SKRIPSI FULL SELMA_Reff.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB) |
|
Text
SKRIPSI FULL SELMA_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Employment development must be regulated in such a way that the rights and protection of the labour force are met. The Government Regulation No. 34 of 2021 on the use of Foreign Labour states that the TKA Associate Labour is an Indonesian labour force appointed by TKA Employers as a TKA associate employed for the purpose of transferring technology and expertise. PT. MC PET FILM INDONESIA has not undertaken education and training to the Supporting Workforce. Identifying the problem of the problem, namely, how the mechanism of transferring TKA expertise to TKA Associate Labour under Government Regulation No. 34 Year 2021 on the Use of Foreign Labour and how the legal analysis of the implementation of technology transfer and TKA transfer of expertise in PT. MC PET FILM INDONESIA. The theory used in this research is utility theory and justice theory. The research uses normative jurisprudential methods with a legal and empirical approach by conducting interviews. The result of the research is that the company has not undertaken education and training to the Associate Employment Fund due to the company's lack of rigour and lack of supervision from the government. The company's efforts in this regard provide Indonesian language education and training facilities for TKA and regularly report to the government regarding the implementation of technology and transfer of expertise. According to article 32 of Government Regulation No. 34 of 2021, employers are obliged to provide education and employment training to the Employment Force and the need for increased supervision from the government. The author's suggestion is that the company should be more strict to the TKA and provide education and training to the Associate Workforce as it should be.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan bagi tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memberi kemudahan bagi investor yang membutuhkan TKA. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian. PT. MC PET FILM INDONESIA belum menjalankan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Kerja Pendamping. Identifikasi masalah dari permasalahan yaitu, bagaimana mekanisme pengalihan keahlian TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan bagaimana analisis hukum pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian TKA di PT. MC PET FILM INDONESIA. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori kemanfaatan dan teori keadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan empiris dengan melakukan wawancara. Hasil dari penelitian yaitu perusahaan belum menjalankan pendidikan dan pelatihan kepadaTenaga Kerja Pendamping karena perusahaan yang kurang tegas dan kurangnya pengawasan dari pemerintah. Pendamping dalam rangka pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian. Upaya yang perusahaan dalam hal ini memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA dan melaporkan dengan rutin kepada pemerintah terkait pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian. Kesimpulan dari penelitian ini Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, pemberi kerja wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dan perlunya peningkatan pengawasan dari pemerintah. Saran yang diberikan oleh penulis yaitu, perusahaan harus lebih tegas kepada TKA dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Kerja Pendamping sebagaimana mestinya. pemerintah hedndaknya memberikan pembinaan dan pengawasan yang lebih tegas terhadap seluruh perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Companion labour, Foreign labour, Technology transfer and skill transfer Tenaga Kerja Pendamping, Tenaga Kerja Asing, Alih Teknologi dan Alih Keahlian | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | selma nathania aisyah | |||||||||
| Date Deposited: | 09 Oct 2024 12:05 | |||||||||
| Last Modified: | 09 Oct 2024 12:05 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/42913 |
Actions (login required)
 |
View Item |