DIASFARA, MURNI (0146) IMPLEMENTASI KEGIATAN IMUNISASI UNTUK MENCAPAI TARGET IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM DI KOTA SERANG. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
MURNI DIASFARA_7773220005_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text
MURNI DIASFARA_7773220005_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
MURNI DIASFARA_7773220005_02.pdf Restricted to Registered users only Download (538kB) |
|
Text
MURNI DIASFARA_7773220005_03.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB) |
|
Text
MURNI DIASFARA_7773220005_04.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB) |
|
Text
MURNI DIASFARA_7773220005_05.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB) |
|
Text
MURNI DIASFARA_7773220005_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB) |
|
Text
MURNI DIASFARA_7773220005_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Basic immunization is an effort to build a child's immune system, thereby preventing the transmission of dangerous diseases, epidemics, and helping children not get sick easily. Complete basic immunization consists of several types of vaccines, starting from polio, BCG, DPT, and others. There is a Government responsibility regarding the implementation of immunization for babies and children, as stated in Article 44 of the Health Law Number 17 of 2023 concerning Health which states that the Central Government and Regional Governments are responsible for providing complete immunization to every baby and child, which is a right to provide protection from diseases that can be prevented by immunization. Families, the Central Government, Regional Governments and the community must support immunization for babies and children. This research analyzes the legal policy in Serang City in immunization activities to achieve the target of complete basic immunization for babies and analyzes the implementation and obstacles to immunization activities to achieve the target of complete basic immunization for babies from the perspective of legal policy in Serang City. This research is empirical juridical research with a qualitative approach. The results of this research show that there is no legal policy in Serang City regarding the Immunization Program, especially complete basic immunization activities for babies, where so far the Serang City Health Service has used Minister of Health Regulation number 12 of 2017 concerning Immunization as a reference. The lack of formulation of a regional policy regarding the implementation of immunization in Serang City could be one of the factors that plays a role in the failure of the implementation process.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Imunisasi dasar adalah salah satu upaya untuk membentuk kekebalan tubuh anak, sehingga mencegah penularaan penyakit berbahaya, wabah, serta membantu anak tidak mudah sakit. Imunisasi dasar lengkap terdiri dari beberapa jenis vaksin, mulai dari polio, BCG, DPT, dan lainnya. Terdapat tanggung jawab Pemerintah terkait penyelenggaraan imunisasi kepada bayi dan anak, seperti tercantum dalam Pasal 44 Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak, yang merupakan hak untuk memberikan pelindungan dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pihak keluarga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus mendukung imunisasi kepada bayi dan anak. Penelitian ini menganalisis kebijakan hukum di Kota Serang dalam kegiatan imunisasi untuk mencapai target imunisasi dasar lengkap pada bayi dan menganalisis implementasi dan hambatan terhadap kegiatan imunisasi untuk mencapai target imunisasi dasar lengkap pada bayi dalam perspektif kebijakan hukum di Kota Serang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitaitif. Hasil penelitian ini menunjukkan belum adanya kebijakan hukum di Kota Serang terkait Program Imunisasi khususnya kegiatan imunisasi dasar lengkap pada bayi, dimana selama ini Dinas Kesehatan Kota Serang menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2017 tentang Imunisasi sebagai acuan. Belum dirumuskannya kebijakan daerah tentang penyelenggaraan imunisasi di Kota Serang tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang berperan dalam kegagalan proses implementasinya. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Implementation, Complete Basic Immunization, Legal Policy Implementasi, Imunisasi Dasar Lengkap, Kebijakan Hukum | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | MRS MURNI DIASFARA | |||||||||
| Date Deposited: | 01 Oct 2024 13:47 | |||||||||
| Last Modified: | 01 Oct 2024 13:47 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/42642 |
Actions (login required)
 |
View Item |