Rizki Julian, Muhammad (2024) TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PROSES PENGGELEDAHAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Muhammad Rizki Julian_1111180415_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Muhammad Rizki Julian_1111180415_02.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB) |
|
Text
Muhammad Rizki Julian_1111180415_03.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB) |
|
Text
Muhammad Rizki Julian_1111180415_04.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB) |
|
Text
Muhammad Rizki Julian_1111180415_05.pdf Restricted to Registered users only Download (46kB) |
|
Text
Muhammad Rizki Julian_1111180415_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB) |
|
Text
Muhammad Rizki Julian_1111180415_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Abuse of power in the police is not uncommon in Indonesia. Abuse of power is a form of violation of law in the form of exceeding power and crossing the boundaries of human rights. The problem identification in this research is how the criminal law provisions regarding the implementation of searches in order to avoid abuse of police power according to the Criminal Procedure Code and how the legal consequences of acts of abuse of police power are associated with the Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 concerning Human Rights. This research uses Criminal Law Function Theory and Human Rights Theory. The research method used is normative juridical with descriptive analysis specifications. The data source used is secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials with literature study data collection techniques. Data analysis uses qualitative analysis and research locations in the Jakarta Capital Region, Bekasi City, and the Sultan Ageng Tirtayasa University Library. As for this research, there are several problems that the investigator has abused his power in the search process which results in a violation of human rights owned by others such as unlawfully entering someone's house or residence because in the process of searching the residence the police did not introduce themselves, there was no warrant, and there was no permission letter from the Head of Court, and in the search was not in accordance with Article 33 of the Criminal Procedure Code. The conclusion of this research is to describe the procedures for conducting a proper search in accordance with the Criminal Procedure Code in order to avoid abuse of power by investigators and protect a person's human rights against acts of abuse of power committed by police investigators in accordance with Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, as well as legal consequences for police investigators who commit acts of abuse of power, namely being punishable by imprisonment for one year and four months formulated in Article 429 of the Criminal Code. The suggestions given by the researcher are that Zenzi Suhadi, Herianto, Aris, and Bihin should know and pay attention to the rights of each individual as a person who is searched so that their human rights are fulfilled.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Penyalahgunaan kewenangan dalam kepolisian tidak jarang terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum berupa melampaui kewenangan serta melewati batas-batas hak asasi manusia. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum pidana mengenai pelaksanaan penggeledahan agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan kepolisian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan bagaimana akibat hukum atas tindakan penyalahgunaan kewenangan kepolisian dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan Teori Fungsi Hukum Pidana dan Teori Hak Asasi Manusia. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dan Lokasi Penelitian di Daerah Ibu Kota Jakarta, Kota Bekasi, dan Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun dari penelitian ini didapati beberapa masalah bahwa penyidik telah menyalahgunakan wewenangnya dalam proses penggeledahan yang berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dimiliki orang lain seperti memasuki rumah atau tempat tinggal seseorang secara melawan hukum karena dalam proses penggeledahan tempat tinggal tersebut polisi tidak memperkenalkan diri, tidak adanya surat perintah, dan tidak adanya surat izin Ketua Pengadilan, serta dalam penggeledahan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah menguraikan tata cara dalam melakukan penggeledahan yang benar sesuai dengan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dan melindungi hak asasi manusia seseorang terhadap tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta akibat hukum bagi penyidik kepolisian yang melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan yaitu dapat diancam dengan pidana penjara selama satu tahun empat bulan yang dirumuskan dalam Pasal 429 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saran yang diberikan peneliti yaitu Zenzi Suhadi, Herianto, Aris, dan Bihin hendaknya mengetahui dan memerhatikan hak masing-masing individu sebagai orang yang digeledah sehingga hak asasi manusianya terpenuhi. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Police, Abuse of Power, Rummage Kepolisian, Penyalahgunaan Kewenangan, Penggeledahan. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | SH Muhammad Rizki Julian Rizki | |||||||||
| Date Deposited: | 20 Sep 2024 16:34 | |||||||||
| Last Modified: | 20 Sep 2024 16:34 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/42331 |
Actions (login required)
 |
View Item |