FEBRIANTO, FEBRIANTO (2024) TINJAUAN YURIDIS PENOLAKAN PERMOHONAN ASESMEN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor: 978/Pid.Sus/2021/PN Tng). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text FEBRIANTO_1111180235_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text FEBRIANTO_1111180235_02.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB)
	Text FEBRIANTO_1111180235_03.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB)
	Text FEBRIANTO_1111180235_04.pdf Restricted to Registered users only Download (262kB)
	Text FEBRIANTO_1111180235_05.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB)
	Text FEBRIANTO_1111180235_REF.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB)
	Text (SKRIPSI) FEBRIANTO_1111180235_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB)
	Text FEBRIANTO_1111180235_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Efforts to overcome the problem of narcotics crime are not enough just to use criminal sanctions, but other approaches also need to be used. For example, with medical and social rehabilitation. Rehabilitation is one of the depenalization efforts in cases of narcotics abuse, where this action reduces the punishment aspect in criminal law. However, in practice, rehabilitation and rehabilitation assessment up to the Integrated Assessment Team, which is an important factor in implementing rehabilitation, is still difficult to implement. One example is the decision of the Tangerang City District Court with decision number 978/Pid.Sus/2021/PN.Tng. The formulation of the problem in this research is: What is legal certainty in handling rehabilitation for narcotics addicts and what is the effectiveness of implementing punishment for narcotics addicts. By using a normative juridical research type.The results of the research in this thesis are: Ambiguity of norms in Article 54 of the Narcotics Law with Article 103 of the Narcotics Law, where on the one hand it requires rehabilitation, but on the other hand it provides discretionary space for law enforcers not to order rehabilitation measures for addicts and victims of narcotics abuse reviewed because it creates legal uncertainty. The application of imprisonment for narcotics abusers, especially narcotics addicts, will not be able to resolve the core problem if the perpetrators are not given treatment so that they are able to free themselves from dependence on narcotics. For example, the Tangerang City District Court Decision Number 978/Pid.Sus/2021/PN.Tng, illustrates that imposing a prison sentence on a narcotics abuser cannot have a deterrent effect on the perpetrator, this can be seen in the decision as intended, the perpetrator is still using narcotics in prison. Therefore, it can be understood that imprisonment for narcotics crimes can be said to be ineffective or failed because it cannot provide a deterrent effect as intended by the punishment

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Irawan, Benny 196010251989091001 Thesis advisor Fathurrokhman, Ferry 19810215200641001
Additional Information:	Upaya mengatasi permasalahan kejahatan narkotika tidak cukup hanya dengan penggunaan sanksi pidananya saja, tetapi juga perlu digunakan pendekatan lainnya. Misalnya dengan rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi menjadi salah satu upaya depenalisasi dalam kasus penyalahgunaan narkotika, di mana tindakan ini mengurangi aspek penghukuman dalam hukum pidana. Tetapi dalam prakteknya, rehabilitasi dan asesmen rehabilitasi sampai dengan Tim Asesmen Terpadu yang menjadi faktor penting dalam pelaksanaan rehabilitasi masih sukar dilaksanakan. Salah satu contohnya dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Tangerang dengan nomor putusan 978/Pid.Sus/2021/PN.Tng. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kepastian hukum dalam menangani rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan Bagaimana efektifitas penerapan pemidaan terhadap pecandu narkotika. Dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini adalah : Kekaburan norma didalam Pasal 54 UU Narkotika dengan Pasal 103 UU Narkotika dimana di satu sisi mewajibkan rehabilitasi, namun di sisi lain memberikan ruang diskresi bagi penegak hukum untuk tidak memerintahkan tindakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalah guna narkotika perlu dikaji kembali karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Penerapan pidana penjara bagi penyalahguna hususnya pecandu narkotika tidak akan mampu menyelesaikan akar persoalan apabila pelaku tidak diberikan perawatan sehingga mampu untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap narkotika. Sebagaimana contoh Putusan Pengadilan Negeri Kota Tangerang Nomor 978/Pid.Sus/2021/PN.Tng, mengambarkan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap penyalaguna narkotika tidak dapat memberikan efek jera bagi si pelaku, hal tersebut terlihat dalam putusan sebagaimana dimaksud, pelaku melakukan masih menggunakan narkotika didalam penjara. Oleh karenanya dapat dipahami bahwa pidana penjara dalam tindak pidana narkotika dapat dikatakan tidak efektif atau gagal dikarenakan tidak dapat memberikan efek jera sebagaimana tujuan pemidanaan.
Uncontrolled Keywords:	Rehabilitation Assessment, Narcotics Crime Asesmen Rehabilitasi, Tindak Pidana Narkotika
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr Febrianto Purba
Date Deposited:	21 Sep 2024 10:18
Last Modified:	21 Sep 2024 10:18
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/42306

Actions (login required)

View Item