SEMBIRING, FACHRUDIN (2016) PERAN DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP PEMBATASAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI NUKLIR SUATU NEGARA MENURUT PIAGAM PBB (Studi Kasus Resolusi DK No. 2231 Perihal Pembatasan Program Pengembangan Nuklir Iran). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PERAN DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP PEMBATASAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Abstract
The Security Council is an organization under the authority of the United Nation which has a major role in maintaining security and world peace as mandated in the UN Charter. One of the efforts to maintain the security and world peace is detected over all things that could threaten security and world peace. One of them is the nuclear technology development by a state with no intention of peace. That was happened out with Iran, Then the Security Council overthrow a Resolution to Iran. Any resolution meet failure because of disobedience of Iran. In the end, JCPOA is formed and become a new beginning of disobedieence of Iran about all forms of limitations overthrowed by the Security Council through Resolution No. S/RES/2231 (2015).Then a measure of the extent to which the compliance of Iran to the Resolution No.S/RES/2231 (2015) and also the extent to which the form of the implementation done by against the Resolution No. S/RES/2231 (2015)!. Researchers using the normative juridicial method of the relevant regulations approach (statute approach). The data used is a secondary data by placing the UN Charter and Resolution No. Resolution No. S/RES/2231 (2015) as the main material and any various literature as secondary material. The data obtained through library research both of visits directly or through the official website of the United Nations (un.org). The research carried out to find the point of appointments that Iran has been responsible over of it's nuclear technology development. The responsibility is realized with the aprroval JCPOA by Iran and the Iranian willingness to comply with Resolution No. S/RES/2231 (2015). The implementation is done by Iran against each of the details of the deal of JCPOA which also part of the Resolution No. S/RES/2231 (2015).In the manner of Implementation of Resolution No.S/RES/2231 (2015 by Iran. Accordingly the sanctions were imposed to Iran by the previously resolution eleminated by the Security Council and Iran can return to develop it's nuclear technology. Keywords : Security Council, UN Charter, Resolution No. S/RES/2231 (2015), JCPOA
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Dewan Keamanan adalah Organisasi dibawah naungan PBB yang mempunyai peran besar dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia seperti yang telah diamatkan dalam Piagam PBB.Salah satu upaya menjaga keamanan dan perdamaian dunia adalah mendeteksi atas segala sesuatu yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia.Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir yang dilakukan oleh suatu negara dengan maksud tidak damai.Hal demikianlah yang dilakukan oleh Iran, Dewan Keamanan pun mejatuhkan resolusi kepada Iran.Resolusi yang dijatuhkan kepada Iran banyak menemui kebuntuan karena ketidakpatuhan Iran.Hinga akhirnya dihasilkannya JCPOA menjadi titik temu kepatuhan Iran terhadap segala bentuk pembatasan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan melalui Resolusi 2231. Kemudian menjadi tolak ukur sejauh mana kepatuhan Iran terhadap Resolusi 2231 dan juga sejauh mana bentuk implementasi yang dilakukan oleh Iran terhadap resolusi tersebut!. Peneliti menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan terkait (statute approach).Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menempatkan Piagam PBB dan Resolusi 2231 sebagai bahan utama/ primer serta berbagai literatur sebagai bahan sekunder.Data diperoleh melalui studi kepustakaan baik dari kunjungan lansung maupun melalui situs resmi PBB. Penelitian yang dilakukan menemukan titik temu bahwa Iran telah bertanggungjawab (responsibility) atas pengembangan teknologi nuklirnya. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan disepakatinya JCPOA oleh Iran serta kesediaan Iran untuk mematuhi Resolusi 2231.Implementasi pun dilakukan oleh Iran terhadap setiap butir-butir dari kesepakatan JCPOA yang juga merupakan bagian dari Resolusi 2231.Dengan diimpelemtasikannya Resolusi 2231 oleh Iran.Maka sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada Iran melalui resolusiresolusi sebelumnya dicabut oleh Dewan Keamanan dan Iran dapat kembali mengembangkan teknologi nuklirnya. Kata Kunci :Dewan Keamanan, Piagam PBB, Resolusi 2231, JCPOA | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Security Council, UN Charter, Resolution No. S/RES/2231 (2015), JCPOA Dewan Keamanan, Piagam PBB, Resolusi 2231, JCPOA | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 01 Nov 2021 08:11 | |||||||||
| Last Modified: | 01 Nov 2021 08:11 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/4227 |
Actions (login required)
 |
View Item |