MAHARANI, VERONICA (2024) TINJAUAN TERHADAP KEDUDUKAN HARTA HIBAH DALAM GUGATAN WARIS YANG DILAKUKAN OLEH AHLI WARIS (Analisis Putusan Nomor: 4610/Pdt.G/2021/PA.Tgrs dan Putusan Nomor: 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs). Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text VERONICA MAHARANI_7773220034_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text VERONICA MAHARANI_7773220034_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text VERONICA MAHARANI_7773220034_02.pdf Restricted to Registered users only Download (637kB)
	Text VERONICA MAHARANI_7773220034_03.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB)
	Text VERONICA MAHARANI_7773220034_04.pdf Restricted to Registered users only Download (558kB)
	Text VERONICA MAHARANI_7773220034_05.pdf Restricted to Registered users only Download (520kB)
	Text VERONICA MAHARANI_7773220034_Reff.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB)
	Text VERONICA MAHARANI_7773220034_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Legal relationships arising from agreements are regulated in the civil code book III concerning engagements. In general, agreements are concensual, but there are times when the law stipulates that for an agreement to be valid, it must be entered into in written form or with a notarial deed. In various business relationships, activities in banking, land, social activities, etc., the need for written evidence in the form of authentic deeds is increasing in line with the development of demands for legal certainty in various economic and social needs at the national, regional and global levels.

Item Type:	Thesis (Master)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Tahir, Palmawati 195902031986012002 Thesis advisor Prihartono PS, Agus 197904192002121002
Additional Information:	Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian diatur dalam KUHPerdata Buku III tentang perikatan. Pada umumnya perjanjian bersifat konsensuil, tetapi ada kalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, harus diadakan dalam bentuk tertulis atau dengan akta notaris. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai kebutuhan ekonomi dan sosial baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Melalui akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Mana kala tetap terjadi sengketa dalam proses penyelesaian perkara, akta otentik dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti terkuat dan terpenuh akan memberikan secara nyata sebagai penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Hibah adalah pemberian secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada pihak lain. Hibah juga dapat diartikan sebagai pemberian suatu barang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali dari seseorang yang diberikan semasa dia hidup. Berdasarkan putusan pengadilan Tigaraksa dengan nomor perkara : 4610/Pdt.G/2021/PA. Tgrs, kedudukan harta hibah dalam perkara tersebut telah menjadi satu kesatuan dalam harta peninggalan pewaris (tirkah), sehingga seluruh ahli waris baik para penggugat maupun para tergugat mempunyai hak yang sama dan mendapat bagian sesuai hukum islam (faraidh).
Uncontrolled Keywords:	Grants, Compilation of islamic law, inheritance, KUHPerdata Hibah, Kompilasi hukum islam, Waris, KUHperdata
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs VERONICA MAHARANI
Date Deposited:	14 Sep 2024 14:12
Last Modified:	14 Sep 2024 14:12
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/42097

Actions (login required)

View Item