KUSPRIYATNO, DIAN (2024) DIMENSI TINDAKAN FAKTUAL BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text DIAN KUSPRIYATNO_7773200012_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (615kB)
	Text DIAN KUSPRIYATNO_7773200012_Reff.pdf Restricted to Registered users only Download (326kB)
	Text DIAN KUSPRIYATNO_7773200012_05.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB)
	Text DIAN KUSPRIYATNO_7773200012_04.pdf Restricted to Registered users only Download (518kB)
	Text DIAN KUSPRIYATNO_7773200012_03.pdf Restricted to Registered users only Download (702kB)
	Text DIAN KUSPRIYATNO_7773200012_02.pdf Restricted to Registered users only Download (863kB)
	Text DIAN KUSPRIYATNO_7773200012_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text DIAN KUSPRIYATNO_7773200012_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

The form of governmental actions can be defined as factual actions by bodies and/or government officials as objects of administrative court disputes, as well as unlawful acts by bodies and/or government officials (onrechtmatige overheidsdaad), which are factual actions by bodies and/or government officials as objects of administrative court disputes according to Law Number 30 of 2014 on Government Administration. This research discusses the form of governmental actions, which can be defined as factual actions by bodies and/or government officials as objects of administrative court disputes according to Law Number 30 of 2014 on Government Administration. It also examines unlawful acts by bodies and/or government officials (onrechtmatige overheidsdaad) as factual actions by bodies and/or government officials as objects of administrative court disputes according to Law Number 30 of 2014 on Government Administration. The method used in this research is a normative legal research method, utilizing secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The approach taken to the case is a statute approach. The data is analyzed qualitatively using Qualitative Juridical Analysis. To address the various issues, the author employs the Theory of the Rule of Law and Governmental Actions as analytical tools to find answers to these problems. The results of this research indicate that factual actions are not only related to active conduct but also include passive conduct or failure to act, which is commonly referred to as by commission and by omission. Factual actions are physical/real actions as implementations of administrative governmental actions. When onrechtmatige overheidsdaad is resolved through the Administrative Court (PTUN), this term is interpreted within the context of public law, namely legal actions in the public domain (publiek rechtshandeling), and not as norms for civil actions (privaatrechtelijke rechtshandeling), even though the actor is the government.

Item Type:	Thesis (Master)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Firdaus, Firdaus 197509132006041002 Thesis advisor Fasyehhudin, Mohamad 196212092001121001
Additional Information:	Bentuk tindakan pemerintahan dapat dinyatakan sebagai tindakan faktual badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai objek sengketa tata usaha negara serta Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan faktual badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai objek sengketa tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini membahas bentuk tindakan pemerintahan dapat dinyatakan sebagai tindakan faktual badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai objek sengketa tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan faktual badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai objek sengketa tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalaha metode penelitian secara normatif dan data yang digunakan adalalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dimana pendekatan yang dilakukan terhadap kasus adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Selanjutnya dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan Analisa Kualitatif Yuridis. Dan untuk menjawab beberapa permasalahan tersebut penulis menggunakan Teori Negara Hukum dan Tindakan Pemerintahan sebagai pisau analis untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bentuk tindakan faktual tidak hanya berkaitan dengan tindakan aktif berbuat, tetapi juga dalam bentuk pasif atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan, yang biasa disebut by commission maupun by ommision, tindakan faktual merupakan tindakan fisik/nyata sebagai pelaksanaan tindakan administrasi pemerintahan. Dan ketika onrechtmatige overheidsdaad diselesaikan melalui PTUN, istilah ini dimaknai dalam konteks hukum publik, yaitu tindakan-tindakan hukum di bidang publik (publiek rechtshandeling) bukan norma hukum untuk tindakan-tindakan keperdataan (privaatrechtelijke rechtshandeling) meskipun pelakunya pemerintah.
Uncontrolled Keywords:	Factual Actions, Unlawful Acts by Government Bodies and/or Officials, Administrative Court Disputes, Dispute Objects Tindakan Faktual, Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Sengketa Tata Usaha Negara, Objek Sengketa
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr DIAN KUSPRIYATNO
Date Deposited:	10 Sep 2024 14:03
Last Modified:	10 Sep 2024 14:03
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/41945

Actions (login required)

View Item