TRIHATMOJO, KUNTO (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANAK PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP KORBAN BERUPA PEMBEBANAN RESTITUSI. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
KUNTO TRIHATMOJO_7773210051_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
|
Text
KUNTO TRIHATMOJO_7773210051_01.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text
KUNTO TRIHATMOJO_7773210051_02.pdf Restricted to Registered users only Download (489kB) |
|
Text
KUNTO TRIHATMOJO_7773210051_03.pdf Restricted to Registered users only Download (431kB) |
|
Text
KUNTO TRIHATMOJO_7773210051_04.pdf Restricted to Registered users only Download (573kB) |
|
Text
KUNTO TRIHATMOJO_7773210051_05.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB) |
|
Text
KUNTO TRIHATMOJO_7773210051_Referensi.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB) |
|
Text
KUNTO TRIHATMOJO_7773210051_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
The imposition of restitution on child offenders as a form of responsibility for losses to victims has actually formally fulfilled the protection of victims, but this is not accompanied by rules regarding the situation and conditions of child offenders who can be charged with restitution, especially the situation and condition of the parents of child offenders who are also unable to pay the restitution fee. The absence of policies governing restitution substitute punishment for child offenders who cannot fulfill the provision of restitution to victims can certainly lead to the non-fulfillment of legal protection efforts in the form of restitution rights to victims. The problem of this research is how the responsibility of child offenders in criminal offenses in the form of restitution for victims who are seriously injured, and how the legal basis for the application of subsidiary restitution for child offenders in criminal offenses that cause serious injuries to victims. The method used is normative juridical, using secondary data sources, while the data collection technique is by means of documentation studies, and all data collected is analyzed qualitatively. The results showed that: 1) The criminal liability of child perpetrators in criminal acts in the form of restitution to victims who have suffered serious injuries cannot be imposed on the child perpetrators, this is because the child perpetrators are not yet able to take responsibility for their actions in terms of fulfilling the provision of restitution to victims, so that based on Article 21 paragraph (2) of Government Regulation Number 43 of 2017, criminal liability in the form of restitution is imposed on the parents of child perpetrators. However, if the parents of the child perpetrator refuse to provide restitution to the victim, there is a legal vacuum in the legislation, because neither the Witness and Victim Protection Law, Child Protection Law, Government Regulation Number 43 of 2017, Government Regulation Number 7 of 2018, nor PERMA Number 1 of 2022, regulate the situations and conditions that explain the form of criminal liability in lieu of restitution of the child perpetrator or the parents of the child perpetrator who cannot pay or refuse to provide restitution to the victim. 2) The legal basis for the application of subsidiary restitution for juvenile offenders in crimes of violence that result in serious injury to victims when viewed from the implementing regulations has not been regulated, either in Government Regulation No. 7/2018, Government Regulation No. 43/2017, or in PERMA No. 1 of 2022. The three implementing regulations do not regulate how to apply subsidiary restitution or punishment in lieu of restitution that must be carried out by child perpetrators in violent crimes that result in serious injuries to victims.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pembebanan restitusi terhadap pelaku anak sebagai bentuk tanggung jawab kerugian kepada korban secara formil sebenarnya telah memenuhi bentuk perlindungan terhadap korban, namun hal tersebut tidak disertai dengan adanya aturan mengenai situasi dan kondisi pelaku anak yang dapat dibebankan restitusi, terutama situasi dan kondisi orang tua pelaku anak yang juga tidak dapat membayar biaya restitusi tersebut. Tidak adanya kebijakan yang mengatur mengenai pidana pengganti restitusi bagi pelaku anak yang tidak dapat memenuhi pemberian restitusi kepada korban tentu dapat menimbulkan tidak terpenuhinya upaya perlindungan hukum berupa hak restitusi terhadap korban. Permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pelaku anak dalam tindak pidana berupa pembebanan restitusi terhadap korban yang mengalami luka berat, serta bagaimana dasar hukum cara penerapan restitusi subsider atas pelaku anak dalam tindak pidana yang mengakibatkan korban luka berat. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumentasi, dan seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pertanggungjawaban pidana pelaku anak dalam tindak pidana berupa pembebanan restitusi terhadap korban yang mengalami luka berat tidak dapat dibebankan kepada anak pelaku, hal ini karena anak pelaku belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal pemenuhan pemberian restitusi terhadap korban, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2017, pertanggungjawaban pidana berupa pembebanan restitusi tersebut dibebankan kepada orang tua pelaku anak; 2) Dasar hukum cara penerapan restitusi subsider atas pelaku anak dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban luka berat apabila dilihat dari aturan pelaksananya belum diatur, baik dalam PP Nomor 7 Tahun 2018, PP Nomor 43 Tahun 2017, maupun dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Ketiga aturan pelaksana tersebut tidak mengatur cara penerapan restitusi subsider atau pidana pengganti restitusi yang harus dilaksanakan oleh pelaku anak dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban luka berat. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Criminal Responsibility, Child, Violence, Restitution Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Kekerasan, Restitusi. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 08 Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr KUNTO TRIHATMOJO | |||||||||
| Date Deposited: | 27 Aug 2024 14:22 | |||||||||
| Last Modified: | 27 Aug 2024 14:22 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/41453 |
Actions (login required)
 |
View Item |