ANINDA SHALSYA, NANDA (2024) PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH SEORANG SUAMI DENGANALASAN STATUS PERKAWINAN SEBELUMNYA DARI TERMOHON (ISTRI) DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAB. MADIUN NO. 238/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text (SKRIPSI) Nanda Aninda Shalsya_1111170079 _Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)
	Text (SKRIPSI) Nanda Aninda Shalsya_1111170079 _01.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text (SKRIPSI) Nanda Aninda Shalsya_1111170079 _02.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB)
	Text (SKRIPSI) Nanda Aninda Shalsya_1111170079 _03.pdf Restricted to Registered users only Download (63kB)
	Text (SKRIPSI) Nanda Aninda Shalsya_1111170079 _04.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB)
	Text (SKRIPSI) Nanda Aninda Shalsya_1111170079 _05.pdf Restricted to Registered users only Download (110kB)
	Text (SKRIPSI) Nanda Aninda Shalsya_1111170079_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB)
	Text (SKRIPSI) Nanda Aninda Shalsya_1111170079 _Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Etymologically, marriage annulment means destroying. The meaning of marriage annulment is an action by the Court in the form of a decision stating that the marriage that was carried out is declared invalid, so that the marriage is deemed to have never existed. The identification of the problem in this research is how the provisions regarding marriage annulment are regulated in Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and the basis for the judge's consideration in deciding a case of annulment of marriage by a husband on the grounds of the respondent's previous marital status as wife in Case No. 238/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn. The theories used in this research are the theory of legal certainty and the theory of justice. This research method uses normative juridical research, with a statutory approach and a case approach, the data sources are primary data and secondary data, the data collection technique is a literature study. The results of the research show that the judge's consideration of decision 238/pdt/.G/2020/PA.Kab.Mn. The judge considered that after studying the contents of the Petitioner's petition based on the legal provisions above, the Majlis was of the opinion that the Petitioner had erroneously constructed the arguments for his petition. where what should be requested is the annulment of the marriage bond between the Petitioner and the Respondent and then followed by a request for the marriage certificate to be invalid. The research results show that the decision is correct because it meets the applicable legal provisions. The applicant has misinterpreted his petition, that he should have annulled the marriage first, then cancel the marriage certificate. To cancel a marriage certificate, one of the requirements that must be met is a District Court decision that has permanent legal force. The requirements above prove that in order to annul a marriage certificate, the defendant must first have a court decision to annul the marriage which has permanent legal force, and only then can apply for an annulment of the marriage certificate.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor TAHIR, PALMAWATI 195902031986012002 Thesis advisor ARIFINAL, MOHAMAD 197502082008011011
Additional Information:	Pembatalan perkawinan secara etimologi berarti merusak. Arti pembatalan perkawinan ialah tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan tentang pembatalan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan oleh seorang suami dengan alasan status perkawinan sebelumnya dari termohon sebagai istri dalam Perkara No. 238/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori keadilan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus, sumber datanya berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terhadap putusan 238/pdt/.G/2020/PA.Kab.Mn Hakim menimbang, bahwa setelah mempelajari isi permohonan Pemohon dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas Majlis berpendapat bahwa Pemohon telah keliru mengkonstruksi dalil-dalil permohonannya dimana seharusnya yang dimohon adalah pembatalan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon baru kemudian diikuti dengan permohonan ketidak berlakuan akta nikah tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa putusan tersebut sudah tepat karena telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pemohon telah keliru menafsirkan permohonannya, seharusnya adalah melalukan pembatalan perkawinan terlebih dahulu, baru kemudian bisa melakukan pembatalan akta nikah. Untuk melakukan pembatalan akta perkawinan maka persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya adalah keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Persyaratan diatas membuktikan bahwa untuk melalukan pembatalan terhadap akta perkawinan, tergugat haruslah mempunyai keputusan pengadilan pembatalan perkawinan terlebih dahulu yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, baru setelah itu bisa mengajukan pembatalan akta perkawinan.
Uncontrolled Keywords:	Marriage, Marriage Cancellation Perkawinan, Pembatalan Perkawinan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Nanda Aninda Shalsya
Date Deposited:	05 Sep 2024 09:51
Last Modified:	05 Sep 2024 09:51
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/41443

Actions (login required)

View Item