Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PEMBERIAN IZIN SUAMI MELAKUKAN POLIGAMI TANPA MEMENUHI SYARAT ALTERNATIF DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3002/Pdt.G/2023/PA.JS)

SETIAWAN, RIDWAN (2024) PEMBERIAN IZIN SUAMI MELAKUKAN POLIGAMI TANPA MEMENUHI SYARAT ALTERNATIF DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3002/Pdt.G/2023/PA.JS). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text (SKRIPSI)
01. RIDWAN SETIAWAN _ 1111200266 _ FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
03. RIDWAN SETIAWAN _ 1111200266 _ 01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (618kB)
[img] Text
04. RIDWAN SETIAWAN _ 1111200266 _ 02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (223kB)
[img] Text
05. RIDWAN SETIAWAN _ 1111200266 _ 03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (187kB)
[img] Text
06. RIDWAN SETIAWAN _ 1111200266 _ 04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (173kB)
[img] Text
07. RIDWAN SETIAWAN _ 1111200266 _ 05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (129kB)
[img] Text
08. RIDWAN SETIAWAN _ 1111200266 _ REF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (147kB)
[img] Text
09. RIDWAN SETIAWAN _ 1111200266 _ LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (229kB)

Abstract

Polygamy is one of the problems that often occurs in marriage. In granting permission for polygamy, there are alternative and cumulative conditions that must be fulfilled by the husband. Article 4 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 is an alternative requirement that must be fulfilled. This is different from decision Number 3002/Pdt.G/2023/PA.JS which gives permission for polygamy to husbands without fulfilling alternative conditions. The identification of the problem in this research is what was the basis for the South Jakarta Religious Court judge's considerations in decision Number 3002/Pdt.G/2023/PA.JS and whether the legal consequences of the court decision were connected to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law. The theories used are the Theory of Justice and the Theory of Legal Certainty. The method used in this research is normative juridical, with research specifications in the form of a statutory approach and a case approach, the data source is secondary data, data collection techniques through library studies which are analyzed using qualitative descriptive analysis methods, and the research location is the Sultan University Library Ageng Tirtayasa. The conclusion of this research is that the judge gave permission for polygamy to the husband even though it did not meet the requirements in Article 4 paragraph (2) because the first wife permitted it with the intention of worship and raising the status of the woman, the husband could act fairly, and the second wife did not mind being polygamous. The legal consequence is that the husband legally obtains permission for polygamy with Muniri Binti Supardi and the provisions of Article 65 paragraph (1) of the Marriage Law and Article 82 KHI and Article 34 paragraph (2) of the Marriage Law and Article 83 KHI apply. The suggestion from this research is that the Religious Courts must socialize the requirements for polygamy to the wider community so that people know what things are permitted in applying for a polygamy permit and the public must also be more careful in submitting applications for polygamy permits to the Religious Courts.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorTAHIR, PALMAWATI195902031986012002
Thesis advisorMUSLIH, MUHAMAD198809052020121002
Additional Information: Poligami merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam perkawinan. Dalam pemberian izin poligami terdapat syarat alternatif dan kumulatif yang harus dipenuhi suami. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi syarat alternatif yang harus dipenuhi. Berbeda dalam putusan Nomor 3002/Pdt.G/2023/PA.JS yang memberikan izin poligami kepada suami tanpa memenuhi syarat alternatif. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam putusan Nomor 3002/Pdt.G/2023/PA.JS dan apakah akibat hukum dari putusan pengadilan tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Teori yang digunakan yaitu Teori Keadilan dan Teori Kepastian Hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian berupa pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sumber datanya yaitu data sekunder, Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, dan lokasi penelitian di Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hakim memberikan izin poligami kepada suami meskipun tidak memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (2) karena isteri pertama mengizinkan dengan maksud ibadah dan mengangkat derajat wanita tersebut, suami dapat berlaku adil, dan isteri kedua tidak keberatan dipoligami. Akibat hukumnya ialah suami secara sah mendapatkan izin poligami bersama Muniri Binti Supardi dan berlaku ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 82 KHI serta Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 83 KHI. Saran dari penelitian ini yaitu Pengadilan Agama harus mensosialisasikan tentang syarat-syarat untuk berpoligami kepada masyarakat luas agar masyarakat mengetahui hal-hal apa saja yang diperbolehkan dalam mengajukan permohonan izin poligami dan masyarakat pun harus lebih teliti lagi dalam mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama.
Uncontrolled Keywords: Granting Permission, Polygamy, Alternative Terms Pemberian Izin, Poligami, Syarat Alternatif
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
01-Fakultas Hukum
Depositing User: Unnamed user with email [email protected]
Date Deposited: 04 Sep 2024 15:37
Last Modified: 04 Sep 2024 15:37
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/41385

Actions (login required)

View Item View Item