Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PELAKSANAAN PENGAWASAN BAWASLU KOTA SERANG TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILU DI KOTA SERANG BERDASARKAN PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN

Kallon, Mohammed (2024) PELAKSANAAN PENGAWASAN BAWASLU KOTA SERANG TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILU DI KOTA SERANG BERDASARKAN PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
MOHAMMED KALLON _1111200166_FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
MOHAMMED KALLON _1111200166_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
MOHAMMED KALLON _1111200166_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (187kB)
[img] Text
MOHAMMED KALLON _1111200166_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (163kB)
[img] Text
MOHAMMED KALLON _1111200166_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (176kB)
[img] Text
MOHAMMED KALLON _1111200166_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (128kB)
[img] Text
MOHAMMED KALLON _1111200166_REFF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (242kB)
[img] Text
MOHAMMED KALLON _1111200166_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (331kB)

Abstract

The Election Supervisory Agency of Serang City in implementing the supervision of the neutrality of the State Civil Apparatus based on Law Number 7 of 2014 concerning Elections and has a guideline called the Guidelines for Guidance and Supervision of the Neutrality of the State Civil Apparatus in the Implementation of Elections and Elections. The purpose of implementing this neutrality supervision is to reduce the number of violations of ASN neutrality and create healthy elections. Problem identification, how is the implementation of Bawaslu supervision of Serang city on the neutrality of the State Civil Apparatus in the implementation of elections based on the Guidelines for Guidance and Supervision of the Neutrality of the State Civil Apparatus in the Implementation of Elections and Elections? and what are the obstacles to the implementation of Bawaslu supervision of Serang city on the neutrality of the State Civil Apparatus in the implementation of Simultaneous Elections in Serang City. The theory used is the theory of supervision and law enforcement. The method used is empirical juridical with data analysisthrough a qualitative approach using primary data in the form of interviews and secondary data in the form of literature research. The results showed that the implementation of supervision was carried out by prevention and handling. Prevention relates to direct supervision such as appeals, socialization, inter-agency cooperation, and participatory supervision and handling relates to indirect supervision such as the completion of reports and findings. The obstacles faced are regulations that are not firm on the determination of subjectsin campaigning rules and the preservation of bad habits in elections. Conclusion, Bawaslu Serang City has not been able to oversee the neutrality of the State Civil Apparatus due to constraints on regulations and legal culture. Suggestion, Bawaslu Serang City needs to optimize the implementation of neutrality supervision before the election, election, and after the election.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorFasyehuddin, Mohamad196212092001121001
Thesis advisorNurikah, Nurikah197612112001122001
Additional Information: Badan Pengawas Pemilu Kota Serang dalam pelaksanaan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemilu dan memiliki pedoman yang disebut Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Tujuan pelaksanaan pengawasan netralitas ini untuk menekan angka pelanggaran netralitas ASN dan menciptakan Pemilu yang sehat. Identifikasi masalah, bagaimana pelaksanaan pengawasan Bawaslu kota Serang terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan? dan apa kendala pelaksanaan pengawasan Bawaslu kota Serang terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kota Serang. Teori yang digunakan adalah teori pengawasan dan penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan analisis data melalui pendekatan kualitatif menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan pencegahan dan penanganan. Pencegahan berkaitan dengan pengawasan secara langsung seperti imbauan, sosialisasi, kerjasama antarlembaga, dan pengawasan partisipatif dan penanganan berkaitan dengan pengawasan tidak langsung seperti penyelesaian laporan dan temuan. Kendala yang dihadapi berupa regulasi yang tidak tegas terhadap penentuan subjek dalam aturan berkampanye dan masih terus dilestarikannya kebiasaan buruk dalam Pemilu. Kesimpulan, Bawaslu Kota Serang belum bisa mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara disebabkan kendala pada regulasi dan budaya hukum. Saran, Bawaslu Kota Serang perlu melakukan optimalisasi pelaksanaan pengawasan netralitas pada sebelum Pemilu, Pemilu, dan setelah Pemilu.
Uncontrolled Keywords: The State Civil Apparatus, Neutrality, City of Serang Aparatur Sipil Negara, Netralitas, Kota Serang
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mohammed Kallon
Date Deposited: 05 Sep 2024 14:36
Last Modified: 05 Sep 2024 14:36
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/41290

Actions (login required)

View Item View Item